Larasati, Natasha Airin (2018) Implementasi Kebijakan Kesamaan Kesempatan Kerja bagi penyandang disabilitas di DKI (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bermula dari semakin menurunya perhatian terhadap keadilan khususnya keadilan untuk mendapatkan hak para penyandang disabilitas yang sering dianggap sebagai kelompok orang-orang yang memiliki kekurangan, baik dalam fisik, sensorik, ataupun mental. Perlakuan ini yang menyebabkan penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh masyarakt dan pemerintah. Pemerintah sebagai salah satu unit pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan diharapkan memberi perlindungan dari pemenuhan hak kepada masyarakatnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan instruksi gubernur no 2 Tahun 2018 tentang penyandang difabel sebagai penyedia jasa lainnya perorangan. Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di DKI Jakarta dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini ialah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara narasumber, observasi lapangan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Fokus penelitian ini ialah pelaksanaan kebijakan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di DKI jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan model implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn beserta faktor-faktor yang mempengaruhi, model penelitian dalam menganalisi daya dengan menggunakan model Miles Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan kesamaan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas didukung dengan aspek Ukuran dan Tujuan, Sumber daya, Karakteristik badan badan pelaksana, Komunkasi, Disposisi, Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik. Secara keseluruhan kebijakan yang dilaksanakan dinas belum berjalan dengan maksimal hal ini dilihat dari masih minimnya angkatan kerja disabilitas yang bekerja di perusahaan. Faktor pendukung internal meliputi Adanya Peraturan. Sedangkan eksternal Kuatnya Dukungan dari Pemerintah Daerah dan Dukungan dari Perusahaan. Sedangkan faktor penghambat Internal Tidak Memadai dan Mencukupi Pegawai yang dimiliki dinas dalam menjalankan Undang-Undang,Tidak Ada Hukuman yang jelas yang diperuntuhkan bagi perusahaan yang melanggar Undang-Undang dan Tidak adanya komunikasi antar Aktor yang jelas dengan SKPD lain. Sedangkan eksternal Tidak adanya pelatihan kerja yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas.
English Abstract
This study stems from the declining attention to justice, especially the rights of persons with disabilities who are often regarded as a group of people who have deficiencies, whether physical, sensory, or mental. This treatment causes people with disabilities to be discriminated against by the society and the government. The government as one of the policy makers and policy implementers is expected to provide protection from the fulfillment of rights to the community. Based on it, the jakarta government issued instruction governor No.2 year 2018 on Persons with disabilities as other service providers. In this study aims to describe the implementation of employment equalization policies for persons with disabilities in DKI Jakarta and identify the supporting and inhibiting factors in the Office of Manpower and Transmigration of DKI Jakarta Province. This study is descriptive research using qualitative approach with data collection techniques include interviews of informants, field observation, documentation and literature study. The focus of this study is the implementation of employment equalization policy for persons with disabilities in DKI Jakarta and policy implementation model by Van Meter and Van Horn along with influencing factors, study model to analyzing power using Miles Huberman and Saldana model. The results of this study indicate that the implementation of employment equalization policies for persons with disabilities is supported by aspects of Size and Objectives, Resources, Characteristics of Executing Agency, Communication, Disposition, Economic, Social and Political Environment. As a whole, the policies implemented by the government have not been running maximally, seen by the lack of disability who worked at the company. Internal support factors include Regulation. While External Strong Support from Local Government and the Company. While inadequate and insufficient Internal inhibiting factors of employees owned by the service in running the Act, No Clear Punishment is settled for companies that violate the Act and the absence of clear communication between actors with other SKPD. While external The absence of job training is intended for persons with disabilities.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/250/051803962 |
| Uncontrolled Keywords: | Implementasi, kebijakan, perlindungan, disabilitas, Jakarta-Implementation, policy, protection, disability, Jakarta |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.9 Public administration of labor and professions > 354.908 Groups of people |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 11 Mar 2019 02:07 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 03:39 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163038 |
Preview |
Text
Natasha Airin Larasati.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |