Roofi’i, Wildan (2018) Peran Pendamping Lokal Desa (PLD) Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur sistem pemerintahan yang desentralisasi. Melalui desentralisasi pemerintah mendorong agar otonomi daerah digunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan, mengembangkan kehidupan demokrasi dan pemerataan pembangunan, sehingga dapat memajukan pembangunan nasional. Melalui NAWACITA pada point 3 pemerintah berupaya untuk melaksanakan pembangunan dari pinggir dengan memperkuat daerah-daerah desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini semakin mempertegas amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pembangunan desa adalah integral dari pembangunan nasional. Desa memiliki hak dan kewenangan dalam mengelola keuangan desa dan pembangunan desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya PLD diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan pelaksanaan pendampingan desa. Permasalahan tersebut muncul karena pendamping lokal desa tidak memahami tugas dan fungsinya, kurangnya koordinasi dengan pendamping di atasnya, rendahnya kemampuan dalam perencaanan, pengelolaan, pelaporan dll. Peneliti ingin melihat sejauh mana peran pendamping lokal desa dalam pembangunan desa sekaligus menggali informasi apa penghambat dalam pelaksanaan pendampingan desa dalam pembangunan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan data menggunakan observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan peneliti menggunakan analisis dari Miles, Huberman & Saldana. Dalam menentukan validitas dan reliabilitas peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran fasilitasi, edukasi, teknis, perwakilan pendamping lokal desa dalam pembangunan Desa Karangpatihan dirasa sudah cukup optimal, melihat tanggung jawab untuk mendampingi 4 desa lainnya. Optimalnya peran pendamping lokal desa dapat dilihat pada kegiatan perencanaan yang telah menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
English Abstract
According to the mandate of Law Number 23 Year 2014 on Regional Governance that set up a decentralized system of governance. Through decentralization the government encourages regional autonomy to be used as an effort to improve the quality of service and welfare, develop the life of democracy and development equity, so that it can advance the national development. Through NAWACITA on the third point, the government strives to implement the development from the border side of the country by strengthening the village areas within the framework of a unitary state. This further reinforces the mandate of Law No. 6 of 2014 that village development is an integral to national development. Villages have deep rights and authority to manage its finances and development. In performing the task and the function of PLD, it is regulated in the Regulation of the Minister of Village, Disadvantaged Regions and Transmigration No. 3 of 2015. Many problems are related with the implementation of village assistance. The problem arises because local village counselors do not understand the duties and functions, there’s a lack of coordination with the upper counselor, low internal ability of planning, management, reporting etc. Researcher would like to see how far the role of local village counselors in the village development and digging out the information about the inhibitions in the implementation of village counselors in development. This research is a descriptive research with qualitative approach. Methods of data retrieval used by researcher are interview observation and documentation. The analytical technique used by researcher is analysis from Miles, Huberman & & amp; Saldana. In determining the validity and reliability of data, the researcher used triangulation data source as the technique of data validation. The results of this study indicate that the role of local village counselors in the development of Karangpatihan Village is considered optimal, considering that the responsibility to counsel the other 4 villages. The optimal role of local village counselors can be seen in the planning activities that have resulted in the Village Government Work Plan (RKPDes).
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2018/274/051804402 |
| Uncontrolled Keywords: | Peran, Pendamping Lokal Desa (PLD), Pembangunan Desa-Role, Local Village Counselor, Village Development |
| Subjects: | 300 Social sciences > 307 Communities > 307.1 Planning and development > 307.14 Development > 307.141 2 Rural development |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 11 Apr 2019 03:09 |
| Last Modified: | 25 Oct 2021 04:08 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162851 |
Preview |
Text
Wildan Roofi’i.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |