Setyawan, Ryan Tagar (2015) Diskresi Pelayanan Perijinan Mendirikan Bangunan (Studi TerhadapPelaksanaan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang),. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Diskresi memberikan kebebasan wewenang yang disebabkan oleh mendesaknya kebutuhan akan pelayanan publik. Dengan kata lain, jika suatu pelayanan tersebut tidak diberikan maka akan terjadi satu permasalahan yang krusial dan menyangkut kepentingan umum. Permasalahan pelayanan yang mengharuskan adanya sebuah tindakan diskresi juga terjadi di Pemerintah Kota Malang, dalam satuan pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan. Karena tanpa bukti tertulis, suatu pengakuan dihadapan hukum mengenai objek hukum tersebut menjadi tidak sah, maka adanya surat IMB akan memberikan kepastian jaminan hukum kepada masyarakat, oleh sebab itu dalam kaitannya terhadap pelayanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pemerintah Kota Malang harus menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan diskresi pada proses pelayanan perijinan mendirikan bangunan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang dan Untuk mengetahui dampak penggunaan diskresi dalam pelayanan perinjinan mendirikan bangunan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ditemukan tindakan diskresi yang menyalahi etika dan peraturan perundang-undangan, kecuali peristiwa tersebut disebabkan oleh tumpang tindihnya peraturan. Hal ini pun dapat dikatakan sebagai keadaan kekosongan produk hukum agar mampu menengahi permasalahan. Diskresi dalam pemberian pelayanan yang terjadi disebabkan oleh beberapa alasan terkait kekosongan peraturan teknis pemanfaatan, peruntukan, dan fungsi kawasan perkotaan yang dikenal dengan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (RDTRK). Adanya tindakan diskresi tersebut menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah kebingungan masyarakat terhadap peraturan dan realitas keadaan tata kota dan terjadi kesenjangan antara pemerintah daerah dan masyarakat Kota Malang. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi referensi maupun bahan koreksi bagi kebijakan ini maupun kebijakan lain yang serupa kedepan.
English Abstract
Discretionary authority gives freedom caused by the urgent need for public services. In other words, if a service is not provided, there will be a crucial issue and the public interest. Service issues requiring a discretionary action also occurs in Malang City Government, in units of service provision Building Permit. Because without the written evidence, a recognition before the law concerning the legal object becomes invalid, then the existence of IMB will provide assurance to the public law, and therefore in relation to the licensing service especially building permit (IMB) Malang government should create a optimal service system. The purpose of this study was to describe the use of discretion in the process of building licensing services performed Integrated Licensing Service Agency Malang and to determine the impact of the use of discretion in the service perinjinan building by Integrated Licensing Service Agency Malang. The results of this study indicate not found discretionary actions that violate ethics and legislation, unless the event is caused by the overlapping rules. It also can be regarded as void state laws to be able to mediate the problem. Discretion in the delivery of services that occur due to several reasons related to technical regulations vacancy utilization, allocation, and functions of the urban area known as the Urban Detailed Spatial Plan (RDTRK). The discretionary action caused some confusion among the public impact of the rules and objec urban reality and there is a gap between the government and the people of Malang City. The authors hope the results of this study can serve as a reference or correction material for this policy as well as other similar policies in the future.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FIA/2015/1076/051808350 |
| Uncontrolled Keywords: | Diskresi, Pelayanan Perijinan, Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.6 Public administration of construction, manufacturing, service industries > 354.64 Construction |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Administrasi > Ilmu Administrasi Publik / Negara |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 29 May 2019 00:58 |
| Last Modified: | 09 Nov 2021 08:06 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162527 |
Preview |
Text
Ryan Tagar Setyawan.pdf Download (35MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |