Penyelesain Konflik Massal Yang Beraspek Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal (Studi Di Polres Kutai Kartanegara)

Anas, Andre (2015) Penyelesain Konflik Massal Yang Beraspek Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal (Studi Di Polres Kutai Kartanegara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian yang berjudul “Penyelesain Konflik Massal Yang Beraspek Tindak Pidana Melalui Mediasi Penal (Studi di Polres Kutai Kartanegara)”. bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang konflik massal yang beraspek pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dan masyarakat sekitarnya dan untuk mengetahui dan menganalisis penyidik dalam menentukan sebuah model yang dipergunakan untuk menyelesaikan konflik massal yang beraspek pidana yang terjadi antara PT. Rea Kaltim Plantation dengan masyarakat sekitar. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian yuridis empiris, pendekatan yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, lokasi penelitian dilakukan di Polres Kutai Kartanegara, jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dan kemudian teknik analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa banyaknya hak-hak masyarakat adat yang dilanggar oleh PT. Rea Kaltim Plantation sehingga menyebabakan konflik yang berkepanjangan serta tidak adanya kepastian dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara dalam menentukan sikap untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Rea Kaltim Plantation. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Tidak adanya pengakuan terhadap hak adat atas tanah dalam hukum yang ditunjukkan oleh beberapa anggota masyarakat sebagai akar penyebab disintegrasi sistem kepemilikan tanah bersama/komunal yang secara tradisi dijalankan, dan pemberian izin konsesi kepada perusahaan sektor swasta (kayu dan kelapa sawit) tanpa konsultasi dengan masyarakat yang telah memiliki, mendiami dan menggunakan tanah-tanah tersebut untuk sumber penghidupan mereka. Pemberlakuan hukum adat ini tidak serta merta menghilangkan fungsi komponen sistem peradilan pidana. Peran komponen sistem peradilan pidana yang terbesar adalah dari pihak kepolisian. Polisi sebagai jalur pertama dari sistem peradilan pidana, dengan kewenangan diskresi yang dimilikinya dapat melakukan kerjasama dengan lembaga adat. Dalam penyelesaian sengketa dalam hukum adat, sistem peradilan pidana juga ikut andil di dalamnya. Sehingga fungsi sistem peradilan pidana adalah sebagai fungsi sosial dan fungsi kontrol di masyarakat.

English Abstract

The study, entitled "A Conflict Resolution of Bulk Seeking Criminal Acts Through Penal Mediation (Study at Kutai Kartanegara Resort Police)". Aims to identify and analyze the background of the mass conflict of criminal aspect that occurred between PT. Rea Kaltim Plantation and the surrounding community and to find out and analyze the investigators in determining a model used to resolve the mass conflict of criminal aspect that occurred between PT. Rea Kaltim Plantation with surrounding communities. The method used in this research is using empirical juridical research, the approach taken is sociological juridical, the location of research conducted in Police Kutai Kartanegara, types and sources of data are primary data and secondary data, data collection techniques conducted by interviews, and then data analysis techniques Using qualitative juridical methods. The results obtained that the number of indigenous rights violated by PT. Rea Kaltim Plantation resulting in a prolonged conflict and the lack of certainty from the local government of Kutai Kartanegara in determining the attitude to resolve the conflict between the community and PT. Rea Kaltim Plantation. The conclusion of this study is that the absence of recognition of customary land rights in law is demonstrated by some members of the community as the root cause of the disintegration of traditional communal / communal ownership systems, and granting concessions to private sector companies (timber and oil palm) Without consultation with communities who already own, inhabit and use these lands for their livelihoods. The enactment of customary law does not necessarily eliminate the functional components of the criminal justice system. The role of the largest component of the criminal justice system is from the police. The police as the first line of the criminal justice system, with its discretionary authority, can work together with customary institutions. In the settlement of disputes in customary law, the criminal justice system also contributes to it. So the function of criminal justice system is as social function and control function in society

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/347.739/ANA/p/2017/041710815
Uncontrolled Keywords: CONFLIICT OF LAWS - SOCIAL ASPECTS, CONPLICT MANAGEMENT, DISPUTE RESOLUTION (laws)
Subjects: 300 Social sciences > 347 Procedure and courts > 347.73 Civil procedure and courts of the United States > 347.739 Arbitration, mediation, conciliation
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 20 Dec 2018 01:39
Last Modified: 21 Oct 2021 00:41
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/162221
[thumbnail of Andre Anas.pdf]
Preview
Text
Andre Anas.pdf

Download (1MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item