Rahayu, Yulia Kasih (2018) Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Keterlambatan Penanganan Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Pada Pelayanan Gawat Darurat Bagi Pasien. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Rumah sakit sebagai organ yang memiliki kemandirian untuk melakukan hubungan hukum tentunya rumah sakit diberikan hak dan kewajiban menurut hukum. Salah satu kewajiban yang dimiliki sesuai amanat dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-undang Rumah sakit bawasannya rumah sakit berkewajiban untuk memberikan pelayanan kegawatdaruratan. Pada pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan rumah sakit membutuhkan suatu organ atau tenaga guna membantu melaksanakan tugas dan fungsinya yang kemudian disebut tenaga kesehatan. Dimana dalam pelaksanaan pemberian pelayanan tersebut mengedepankan penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan bagi pasien. Pemberian pelayanan yang tidak sesuai dengan standart dari tenaga kesehatan akan menyebabkan tujuan dari pemberian pelayanan tersebut tidak dapat tercapai hingga kemudian menimbulkan suatu kerugian bagi pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apa bentuk tanggung jawab rumah sakit terhadap keterlambatan penanganan akibat kelalaian tenaga kesehatan pada pelayanan gawat darurat bagi pasien. Untuk menjawab permasalahan di atas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Bentuk pertanggungjawaban yang kemudian dapat diberikan oleh rumah sakit atas kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi pasien dengan dasar penerapan ketentuan pasal 1366, 1367 KUHPerdata, serta doctrine respondeat superior dan prinsip vicarious liability dan hospital liability yang telah diimplementasikan kedalam ketentuan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit. Bentuk pertanggungjawaban yang kemudian diberikan menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yakni berupa pemberian ganti rugi khusus baik ganti rugi materil dan immateril. Ganti rugi ini yang kemudian dapat ditentukan lebih lanjut oleh hakim sesuai dengan asas kepatutan selama hal tersebut dimintakan oleh penggugat.
English Abstract
The hospital as an organ that has the independence to conduct legal relations, of course the hospital is given rights and obligations according to the law. One of the obligations in accordance with the mandate in the provisions of article 29 paragraph (1) letter c of the Hospital Act is that the hospital is obliged to provide emergency services according to their capabilities. What is then stipulated in this article is reinforced by the provision in article 32 paragraph (2) of the Health Act which states that in an emergency the hospital is prohibited from rejecting patients. In the implementation of the provision of hospital health services requires an organ or personnel to help carry out their duties and functions which are then called health workers. Hospitals are required to provide quality and standard health facilities. But not always health services can run according to standards or procedures, such as negligence that causes harm to patients. Based on the above background, the legal issues raised in this study are what forms of hospital responsibility for delays in handling due to negligence of health personnel in emergency services for patients. To answer the above problems, this normative legal research uses a legislative approach and a case approach. Legal material related to the problem under study was obtained through literature search and opinions of experts / observers. The legal materials that have been obtained are analyzed using a grammatical interpretation method and systematic interpretation so that they can be presented in a more systematic writing to answer the legal issues that have been formulated. Based on the discussion, it can be concluded that the form of accountability that can then be given by the hospital to the negligence of health workers that causes harm to the patient by applying the provisions of article 1366, 1367 of the Civil Code, and doctrine respondeat superior and the concept of vicarious liability and hospital liability that has been implemented in Article 46 of the Hospital Act. The form of accountability which is then given according to the provisions of article 1365 of the Civil Code, namely in the form of special compensation payments both material and immaterial compensation. This compensation can then be further determined by the judge in accordance with the principle of propriety as long as it is requested by the plaintiff
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/419/051811452 |
| Uncontrolled Keywords: | Pelayanan Gawat Darurat, Pasien, Keterlambatan Penanganan, Kelalaian |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.03 Social service > 344.032 Social welfare problems and services > 344.032 18 Specific social welfare problems and services (Emergency services) |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 11 Mar 2019 02:40 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:44 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161840 |
Preview |
Text
Yulia kasih rahayu.pdf Download (25MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |