Devita, Seventina Monda (2018) Berlakuan Hukum Adat Dalam Pengakuan Pengangkatan Anak Untuk Memperoleh Wasiat Wajibah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberlakuan hukum adat pada Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 dalam hal pengangkatan anak masih menimbulkan permasalahan. Dalam Pasal 8 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak masih mengakui adanya pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. Selain itu, dalam Pasal 9 (2) PP No. 54 Tahun 2007 menyatakan bahwa pengangkatan anak melalui hukum adat ‘dapat’ dimintakan penetapan pengadilan. Kata ‘dapat’ dalam kalimat tersebut membuat perbedaaan penafsiran, sehingga dalam berbagai putusan mengenai pengangkatan anak khususnya yang melalui hukum adat terdapat ketidakseragaman dalam menentukan pembagian harta waris. Dalam salah satu putusan memaknai kata ‘dapat’ sebagai syarat wajib untuk pengangkatan anak, namun dalam putusan lain tidak menjadikan penetapan pengadilan sebagai syarat wajib untuk pengangkatan anak dalam hal memperoleh wasiat wajibah. Hal ini menjadikan kata ‘dapat’ Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah bagaimana keberlakuan hukum adat pada Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 dalam hal pengangkatan anak untuk memperoleh wasiat wajibah. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh peneliti dianalisis dengan meggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberlakuan hukum adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 PP No. 54 Tahun 2007 perihal pengangkatan anak untuk memperoleh wajibah masih diakui sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan hukum adat masih berlaku tanpa adanya syarat, meskipun masih ada beberapa hakim yang mewajibkan penetapan pengadilan sebagai syarat untuk memperoleh wasiat wajibah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 209 ayat (1) KHI. Selain itu, kata “dapat” dalam ketentuan pasal 9 (2) PP No 54 tahun 2007 tentang pengangkatan dapat diartikan bahwa pengangkatan anak tidak harus dibuktikan dengan penetapan pengadilan.
English Abstract
The validity of adat law in article 9 PP No. 54 Year 2007 regarding child adoption is still inflicting problem. In article 8 PP No. 54 Year 2007 about child adoption, it is still accepting the existence of child adoption based on the custom in a place. Besides, in article 9 (2) PP No. 54 Year 2007 states that child adoption through adat law ‘can’ be claimed for the court decision. The word ‘can’ in the sentence creates different interpretation, so that in various decisions about child adoption especially through adat law there is diversity in deciding the inheritance distribution. In one of the decision, interpreting word ‘can’ as a required condition to child adoption, yet in other decision it doesn’t need court decision as a required condition to child adoption in getting wajibah testament. It makes word ‘can’ in article 9 PP No. 54 Year 2007 unclear. Based on that, this thesis discusses the problem formulation about how the validation of adat law in article 9 PP No. 54 Year 2007 regarding child adoption to get wajibah testament is. The study of this thesis uses law study with legislation and case approach. Primary, secondary and tertiary law materials which are achieved by the researcher are analyzed using grammatical and systematic interpretation. By the result, it can be concluded that the validity of adat law like mentioned in article 9 PP No. 54 Year 2007 about child adoption to get wajibah testament is still acknowledged as long as that adat law is existing and compatible with society development. And adat law is valid with no condition, though there are still some judges who require court decision as condition to get wajibah testamen as like mentioned in article 209 clause (1) KHI. Besides, the word ‘can’ in article 9 (2) PP No 54 Year 2007 about child adoption can be interpreted that child adoption doesn’t need to be proofed by court decision.
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/429/051811462 |
| Uncontrolled Keywords: | Adopsi, Aspek Hukum, Hukum Adat, Wasiat Wajibah |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.01 Persons and domestic relations > 346.017 Parent and child > 346.017 8 Adoption |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 06 Dec 2018 01:56 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 08:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161821 |
Preview |
Text
Seventina Monda Devita.pdf Download (22MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |