Claudya, Lovisa (2018) Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Perusahaan Finance Yang Menggunakan Fasilitas Channeling (Analisis Kasus Pt Dharmatama Megah Finance). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam permasalahan hukum yang terjadi pada PT Dharmatama Megah Finance, pihak konsumen tidak dapat melakukan upaya hukum kepada PT Dharmatama Megah Finance karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen ketika adanya permasalahan hukum yang terjadi. PT Dharmatama Megah Finance merupakan perusahaan pembiayaan yang telah menggunakan fasilitas channeling dengan Bank X, namun fakta hukumnya PT Dharmatama Megah Finance tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan dengan pihak Bank X. Akibat perbuatannya, pihak Konsumen tidak dapat mengambil BPKB yang seharusnya sudah menjadi haknya karena pihak konsumen telah menyelesaikan kewajibannya dengan PT Dharmatama Megah Finance tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan hukum yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum kepada konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan perusahaan finance yang menggunakan fasilitas channeling. Berdasarkan permasalahan hukum yang dikemukakan, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang digunakan untuk meneliti diperoleh melalui studi kepustakan dengan menggunakan metode interpretasi yuridis sehingga dapat menghasilkan penulisan secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum yang telah dirumuskan. Maka pembahasan dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Nomor 29/POJK.05/2014 belum memuat pasal-pasal yang mengatur secara detail tentang channeling tersebut. Maka perlindungan hukum yang dapat diberikan konsumen adalah perlindungan hukum preventif yang terdapat pada Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999, Peraturan Menteri Keuangan tentang Perusahaan Pembiayaan Nomor 84/PMK.012/2006, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013, Perjanjian Channeling dan Perjanjian Pembiayaan. Perlindungan hukum yang juga dapat diberikan kepada konsumen adalah perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh dengan jalur non-litigasi dan jalur litigasi.
English Abstract
The legal feud happened between PT Dharmatama Megah Finance with their customers where the customers could not make any legal moves opposed to PT Dharmatama Megah Finance because there was no legal protection given to them. PT Dharmatama Megah Finance was a financing company that used ‘channeling’ facility with Bank X. It was found out that PT Dharmatama Megah Finance did not fulfill its obligation in accordance with what was agreed with Bank X. Consequently, the Consumer could not get their certificate of ownership of their motor vehicles (BPKB) which acted as insurances that should had been returned to them when they had paid off their deeds to PT Dharmatama Megah Finance. Based on the background mentioned above, the legal issue presented in this thesis was the legal protection to the consumer in the consumer financing agreement with the finance company using the ‘channeling’ facility. Based on the legal issue presented, this normative legal research used legislation and analytical approach. The legal substance used to investigate was obtained through library research with juridical interpretation method to produce systematic writing in answering the legal formulated issues. Through the discussion in this study, it was found that the Regulation of the Financial Services Authority on the Operation of Financing Company No. 29 / POJK.05 / 2014 had not contained the articles that regulated in detail about the channeling facility. Therefore, the legal protection that could be given to the consumer should had been preventive law protection in the Fiduciary Guaranty Act Number 42 of 1999, Minister of Finance Regulation concerning Financing Company No. 84 / PMK.012 / 2006, Regulation of the Financial Services Authority on Consumer Protection of Financial Services Sector Number 1 / POJK.07 / 2013, Channeling Agreement and Financing Agreement. Legal protection that also could had been given to the consumers was repressive legal protection which could be pursued by non-litigation and litigation channels
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/269/051807310 |
| Uncontrolled Keywords: | Konsumen, Perlindungan Hukum, Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Perusahaan Finance, Channeling |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.071 Consumer protection |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 06 Dec 2018 07:31 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161748 |
Preview |
Text
Lovisa Claudya.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |