Al-Qarano, Rachdinda Pradigda (2018) Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus Di Kawasan Tanpa Rokok Surabaya Selatan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Berdasarkan hal yang disebut di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimanakah Efektivitas Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya? (2)Hambatan-hambatan apa saja yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya? Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan motode pendekatan yuridis sosiologis. Jenis data primer, sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis yuridis sosiologis, yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan dan kemudian dianalisis berdasarkan keadaan yang sebenarnya, literatur, jurnal, skripsi, yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 3 Nomor 5 Tahun 2008 masih belum efektiv, karena masih banyak daerah yang ditemukan pelanggaran berkaitan dengan isi pasal tersebut.Daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok yang sudah berlaku efektiv hanya terdapat di instansi Kesehatan, seperti rumah sakit,apotek,Dinas Kesehatan Dll. Hambatan-hambatan yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Surabaya diantaranya adalah Besaran sanksi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan tersebut tidak berjalan efektif. Semuanya hanya sebatas diberikan teguran dan peringatan. Dinas Kesehatan tidak bisa melakukan Pengawasan secara menyeluruh di setiap Kawasan Tanpa Rokok. anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan peranan faktual penegak hukum terlalu banyak, Karena penegak hukum nya kurang tegas maka masyarakatnya juga akan menyepelekan aturan yang berlaku.Selain itu yang jadi penghambat yaitu kurang nya respon masyarakat untuk menegur orang lain yang melakukan pelanggaran di Kawasan Tanpa Rokok
English Abstract
-
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/274/051807315 |
| Uncontrolled Keywords: | Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Hambatan |
| Subjects: | 300 Social sciences > 344 Labor, social service, education, cultural law > 344.05 Police services, other aspects of public safety, matters concerning public morals and customs > 344.054 Nonsmoking areas |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 08 Mar 2019 02:42 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 05:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161743 |
Preview |
Text
Rachdinda Pradigda Al-Qarano.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |