Wibowo, Muhammad Aziz Sulistyo (2018) Penguatan Executive Preview Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Upaya Mengantisipasi Peraturan Daerah Bermasalah. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pada skripsi, penulis mengangkat gagasan Penguatan Executive Preview dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh adanya permasalahan yaitu tidak sesuainya mekanisme pengawasan represif (executive review) yang dilakukan pemerintah dengan putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 dan Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang mencabut kewenangan Mendagri dan Gubernur untuk mencabut atau membatalkan peraturan daerah, serta pengawasan preventif (execuitive preview) yang dilakukan oleh belum efektif dan tidak sesuaidengan prinsip otonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana kelemahan dan kelebihan evaluasi dan klarifikasi raperda sebagai bentuk executive preview?; (2) Bagaimana penguatan executive preview sebagai upaya mengantisipasi peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau nilai-nilai negara hukum? Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa melalui penafsiran gramatikal, konten analisis dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas penulis memperoleh gagasan atas permasalahan yang ada dalam latar belakang bahwa pengaturan evaluasi raperda sebagai bentuk executive preview terdapat beberapa mekanisme yang harus dirubah untuk diperbaiki serta klarifikasi perda sebagai bentuk executive review tidak dapat diterapkan lagi hal tersebut didasarkan pada prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya secara demokratis dan inkonstitusionalnya kewenangan mencabut dan membatalkan perda oleh lembaga eksekutif. Executive preview berupa evaluasi rancangan peraturan daerah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM harus saling melengkapi karena kedua lembaga tersebut saling mendukung dalam pelaksanaan berjalannya pemerintahan daerah salah satunya pembentukan perda dan pembinaan hukum nasional. Selain itu evaluasi rancangan peraturan daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri harus menerapkan mekanisme keberatan dan banding bagi pemerintah daerah untuk mendukung prinsip demokrasi dan keadilan bagi daerah. dan apabila kemudian ditemukan permalasahan peraturan daerah yang sudah memiliki kekuatan hukum maka satu-satunya jalan adalah memalui mekanisme judicial review.
English Abstract
In this thesis, the authors raised the idea of Strengthening the Executive Preview in the Establishment for Regional Regulations. The choice of theme is based on the problem that is inconsistent with the mechanism of executive review conducted by the government with the decision of the Constitutional Court Number 56 / PUU-XIV / 2016 and Number 137 / PUU-XIII / 2015 which revokes the authority of the Minister of Home Affairs and the Governor to revoke local regulations, as well as preventive (executive preview) undertaken by not yet effective and not in accordance with the principle of regional autonomy. Based on these, this thesis create a problem formulation: (1) How are the weaknesses and advantages of plan of regional regulations evaluation and clarification as an executive preview formula?; (2) How to strengthen executive previews as an effort to anticipate local regulations that conflict with higher laws or the values of the state law? Then the writing of this thesis use normative juridical method with statue approach and conceptual approach. The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the authors will be analyzed using analytical techniques through grammatical interpretation, content analysis and systematic interpretation. From the results of research with the above method the authors get the idea of the existing problems in the background research that the plan of regional regulations with evaluation of the rules as an executive preview there are several mechanisms that must be changed to repair and the method of clarification of local regulations and the methode of executive review can not be applied again based on the principle of autonomy the widest democratic area and the unconstitutionality of the authority to revoke and cancel the regional regulation by the executive. Executive preview that is evaluation of the draft of regional regulations implemented by the Ministry of Home Affairs and harmonization, rounding and consolidation of conceptions implemented by the Ministry of Justice and Human Rights must complement each other because the two institutions are mutually support in the implementation of the running of local government and formation of local regulations and national law development. In addition, the evaluation of the draft regional regulations implemented by the Ministry of Home Affairs should implement an complaint and appeal mechanism for local governments to support the principles of democracy and justice for the regions and if later found a problem of local regulations that already have the power of law then the only way is through the mechanism of judicial review
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/302/051807343 |
| Uncontrolled Keywords: | Penguatan Executive Preview, Pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Bermasalah |
| Subjects: | 300 Social sciences > 348 Laws, regulations, cases > 348.02 Laws and regulations |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 23 Apr 2019 01:41 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 06:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161719 |
Preview |
Text
Muhammad Aziz Sulistyo Wibowo.pdf Download (1MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |