Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/Puu-Xii/2014 Terkait Dengan Penetapan Tersangka Tindak Pidana

Yudha P, Jehan Bingar (2018) Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/Puu-Xii/2014 Terkait Dengan Penetapan Tersangka Tindak Pidana. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Terkait Dengan Penetapan Tersangka Tindak Pidana maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 yaitu pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan kesewenang- wenangan sehingga bertentangan dengan prinsip due process of law serta melanggar hak atas kepastian hukum yang adil; Pasal 1 angka 14 dan frasa “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 KUHAP yang tanpa disertai parameter yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum; Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah multi tafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidak adilan karena jumlah tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih sangat banyak jumlahnya. dan frasa “dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa” Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945; 4. Bahwa konsep praperadilan berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP yang terbatas pada memberikan penilaian terhadap sah atau tidak sahnya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan, jelas tidak sepenuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pasal 156 ayat (2) KUHAP menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa yang melakukan banding atas putusan sela yang menolak eksepsi terdakwa. 2. 1) Akibat hukum yaitu adanya pendapat yang berbeda dalam beberapa pasal mengenai bukti permulaan dan dalam pasal terdapat bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, 2) mengakibatkan adanya kekaburan hukum dalam makna bukti permulaan yang dikaitkan dengan jumlah alat bukti yg dikaitkan dengan undang-undang 3) Kesulitan Penyidik, penetapan tersangka adalah ujung dari proses penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang berbunyi, “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” 4) Keilmuan/ adanya pendapat yang berbeda. Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi adalah sebagai negatif legislator Putusan MK yang bersifat positive legislator namun dalam kasus ini Mahkamah Kontitusi sebagai Positif Legislator merupakan bagian dari praktik judicial activism peran hakim sangat kuat karena memiliki kewenangan melakukan Judicial Activism (penalaran legal, argumentasi legal, dan rechtsvinding/penemuan) melakukan penalaran atau membuat kebijakan yang dilakukan oleh hakim dengan maksud agar tujuan hukum dapat dicapai. Dan apabila tidak terwujudakan ada kekosongan hukum karena dalam putusan pasal dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terdapat perbedaan dan bertentangan dengan undang-undang sehingga di butuhkan penalaran atau kebijakan yang di ambil oleh hakim

English Abstract

Based on the results of the research and discussions that have been conducted regarding Juridical Analysis of the Constitutional Court Decision No. 21 / PUUXII / 2014 Regarding the Determination of Criminal Suspects, it can be concluded as follows: 1. The basic consideration of the judge in the Constitutional Court Decision No. 21 / PUU-XII / 2014 that in Article 1 paragraph (2) KUHAP violates Article 1 paragraph (3) and Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution because it creates arbitrariness so that it is contrary to the principle of due process of law and violates the right to certainty fair law; Article 1 number 14 and the phrase "sufficient preliminary evidence" as stated in Article 17 of the Criminal Procedure Code which without a clear parameter creates legal uncertainty; Article 21 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is multi-interpretation and creates legal uncertainty and injustice due to the number of criminal acts that are punishable by imprisonment of five years or more in very large numbers. and phrases "in the event that there is a situation which raises concerns that the suspect or defendant" Article 1 paragraph (3), Article 28D paragraph (1), and Article 28I paragraph (5) of the 1945 Constitution; 4. Whereas the concept of pretrial pursuant to Article 77 letter a of the Criminal Procedure Code which is limited to giving an assessment of the legitimacy or illegitimacy of arrest, detention, termination of investigations or termination of prosecution, clearly does not fully provide sufficient protection for the suspect causing a violation ofhuman rights. Article 156 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code creates injustice for the defendant who makes an appeal against the interlocutory decision rejecting the defendant's exception. 2. 1) The legal consequences of the existence of different opinions in several articles concerning preliminary evidence and in the articles thereof contradict the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as long as they are not interpreted including the determination of suspects, 2) resulting in a legal blurring in the sense of initial evidence associated with the amount of evidence associated with the law 3) Difficulties of Investigators, determination of suspects is the end of the investigation process, as stipulated in Article 1 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code which reads, "investigation is a series of actions of investigators in terms and in the manner regulated in this law to find and collect evidence that with that evidence makes clear the crime that occurred and to find the suspect. "4) Scientific / different opinions. Basically the Constitutional Court is as negative as the legislator of the Constitutional Court's decision which is positive in the legislator but in this case the Constitutional Court as a Positive Legislator is part of the judicial activism practice of the judge's role is very strong because it has the authority to do Judicial Activism (legal reasoning, legal argumentation, and rechtsvinding / discovery ) reasoning or making policies carried out by judges with the intention that legal objectives can be achieved. And if it does not materialize there will be a legal vacuum because in the article's decision in the Constitutional Court Decision Number 21 / PUU-XII / 2014 there are differences and are contrary to the law so that reasoning or policy is taken by the judge

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2018/372/051810479
Uncontrolled Keywords: Hukum Pidana, Mahkamah Konstitusi, Putusan, Tersangka
Subjects: 300 Social sciences > 345 Criminal law
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 18 Dec 2018 06:41
Last Modified: 23 Oct 2021 07:09
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161666
[thumbnail of Jehan Bingar Yudha P.pdf]
Preview
Text
Jehan Bingar Yudha P.pdf

Download (2MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item