Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 (Studi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan)

Arwani, Ahmad (2015) Implementasi Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 (Studi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dirinya sendiri, termasuk untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pejabat yang berwenang untuk mengelola keuangan daerah yaitu pejabat pengelola keuangan daerah. Salah satunya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah sering terjadi penyelewengan atau penyimpangan dalam pelaksanan pengelolaan keuangan daerah yang dapat merugikan keuangan daerah dan juga rakyat, seperti korupsi dana anggaran dari APBD. Untuk itu dalam penyusunan dan pengelolaan APBD terdapat beberapa prinsip yang harus digunakan untuk dapat menjadikan pengelolaan keuangan daerah menjadi pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan menuju pemerintahan yang good governance. Diantara prinsip tersebut yang terpenting adalah prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam beberapa tahun terakhir di kabupaten Lamongan terjadi beberapa kasus penyelewengan dana APBD. Untuk itu prinsip transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan untuk diterapkan dalam pengelolaan APBD. Berdasarkan hal tersebut, maka karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaiamana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD kabupaten Lamongan tahun 2013 di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah? (2) Apakah hambatan yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dalam melakukan impementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD kabupaten Lamongan tahun 2013? Dan bagaiamana solusi untuk mengatasi hambatan yang dihadapi tersebut? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pemilihan lokasi di Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan. Data primer dan data sekunder diperoleh dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dan pembahasan terkait dengan permasalahan dalam karya tulis ini adalah impelementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD kabupaten Lamongan tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dilakukan dalam beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain dalam prinsip transparansi diimplementasikan dengan cara penyampaian informasi tentang pengelolaan APBD yang semua datanya diupload di website resmi BPKAD. Selain itu dalam penyusunan APBD juga melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan cara Musrembang. Sedangkan prinsip akuntabilitas diimplementasikan dengan cara penyusunan laporan keuangan yang berbasis akuntansi yang harus dikonsolidasikan penyampaiannya setiap 3 bulan sekali. Serta melakukan monitoring terhadap setiap SKPD dalam penyusunan laporan keuangan. Dan menerapkan sanksi tegas bagi SKPD yang tidak menyusun laporan keuangan sebagaimana yang telah ditentukan dan bagi SKPD yang telat dalam proses pengumpulan laporan keuangannya.

English Abstract

With decentralization and regional autonomy, local governments have the right to set itself, including to regulate financial management area. This is reflected by the Regional Budget. Authorities to manage the financial area is the area of financial management officer. One is the Financial Management Board and the Regional Asset. In the area of financial management of common fraud or irregularities in the implementation of financial management that can be detrimental to the financial area and also the people, such as the corruption of budget funds from the budget. For that in the preparation and management of the budget, there are several principles that should be used in order to make the financial management area into a clean area of financial management and governance towards good governance. Among the most important principle is the principle of transparency and accountability. In recent years a Lamongan occur several cases of corruption of local funds. To the principles of transparency and accountability is needed to be applied in the management of the budget. Based on this, the paper raised the formulation of the problem: (1) How is the implementation of the principles of transparency and accountability in the management of Lamongan district budget in 2013 in Financial Management Board and the Regional Asset? (2) What are the barriers faced by the Financial Management Board and the Regional Asset in doing Impementasi principles of transparency and accountability in the management of Lamongan district budget in 2013? And how your solution to overcome the barriers faced? This study uses empirical juridical with sociological juridical approach. The choice of location in the Financial Management Board and the Regional Asset Lamongan. Primary data and secondary data obtained with data collection interviews and literature study were analyzed with descriptive qualitative method. Results and discussion related to the problem in this paper is the implementation of the principles of transparency and accountability in the management of the district budget Lamongan in 2013 conducted by the Financial Management Board and the Regional Asset done in several policy. The policy, among others, the principle of transparency is implemented by way of delivering information about the management of the budget that all data uploaded on the official website BPKAD. Additionally in budgeting is to involve all stakeholders in a way Musrembang. While the principle of accountability is implemented by way of preparation of financial statements that must be consolidated accounting based delivery every 3 months. As well as monitoring the sector departments in the preparation of financial statements. And imposing sanctions for SKPDs not prepare financial statements as determined and the segway late in the process of gathering financial statements.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Identification Number: SKR/FH/2015/349/051808109
Uncontrolled Keywords: Implementasi, Prinsip Transparansi dan Akuntabiltas, Pengelolaan APBD-implementation, Transparency and accountability, Budgets Management
Subjects: 300 Social sciences > 355 Military science > 355.6 Military administration
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: soegeng sugeng
Date Deposited: 21 Mar 2019 02:21
Last Modified: 23 Oct 2021 06:19
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161660
[thumbnail of Ahmad Arwani.pdf] Text
Ahmad Arwani.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_lightbox)
lightbox.jpg

Download (19kB)
[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_preview)
preview.jpg

Download (8kB)
[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_medium)
medium.jpg

Download (2kB)
[thumbnail of Thumbnails conversion from text to thumbnail_small] Other (Thumbnails conversion from text to thumbnail_small)
small.jpg

Download (1kB)

Actions (login required)

View Item View Item