Sahaly, Talitha Vania (2018) Analisis Yuridis Perubahan Kontrak Karya Pt Freeport Indonesia Menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Oleh Pemerintah Indonesia. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini mengangkat isu hukum mengenai konflik antara prinsip Pacta Sunt Servanda dengan kedaulatan negara atas sumber daya alam di wilayahnya, ketika dihadapkan dengan situasi dimana negara harus mengutamakan kepentingan nasionalnya dengan menerbitkan Undang-Undang yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian dengan negara tersebut. Penulis mengangkat dua rumusan masalah, pertama, bagaimana keabsahan perubahan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia? Kedua, Bagaimana implikasi yuridis Kontrak Karya PT Freeport Indonesia dengan Pemerintag Indonesia setelag berlakunya peraturan mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus? Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundangundangan, konseptuan, dan kasus-kasus. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi gramatikal dan sistematis. Tindakan Pemerintah Indonesia yang mengubah ketentuan Kontrak Karya menjadi IUPK melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat dibenarkan secara hukum internasional. Karena, negara memiliki kedaulatan permanen terhadap sumber daya alam di wilayahnya, kemudian setelah puluhan tahun menerapkan sistem Kontrak Karya, perubahan Undang-Undang Minerba harus dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk menanggulangi kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan Indonesia, hal tersebut dilakukan demi memberikan kesejahteraan ekonomi rakyat Indonesia dan pembangunan bangsa. Juga perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK tidak dilakukan secara diskriminatif atau hanya bertujuan untuk merugikan salah satu pihak saja, namun berlaku secara umum untuk investor yang ada di Indonesia baik asing maupun domestik. Perubahan terhadap Undang-Undang pertambangan yang terdahulu menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengakibatkan pemegang Kontrak Karya harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan yang ada pada UndangUndang tersebut, tidak terkecuali PT. Freeport Indonesia. Namun, dalam prosesnya penyesuaian atau implementasi dari perubahan Undang-Undang tersebut terhadap Kontak Karya PT. Freeport Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya dari sudut substansi dan waktu pelaksanaannya. Meskipun pada saat ini Pemerintah Indonesia telah mencapai tahap HoA dengan PT. Freeport Indonesia, divestasi saham dan penyesuaian-penyesuaian yang seharusnya telah dilakukan selambatlambatnya satu tahun setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan, belum juga terpenuhi.
English Abstract
This research is taking an issue about the conflict between the principle Pacta Sunt Servanda implementation and the state sovereignty enforcement over the natural resources in its territory, when it is facing a situation where a state shall prioritize its national interest trough enforcing a regulation that likely to cause loss to another contracting party. The author is taking two problems, first, how is the legal validity about Freeport Indonesia’s Contract of Work alteration into Special Mining Business License by the Indonesian government? Second, what is the legal implication towards the Freeport Indonesia’s Contract of Work after the enactment of Special Mining Business License regulation? This type of research is juridical normative by using juridical approach, conceptual approach, and case approach. The analysis technique used in this research is grammatical and systematic interpretation. The act of Indonesian government which alter the terms of the Contract of Work to Special Mining Business License through Law Number 4 of 2009 is legally justified accordance to international law. Because, a state has permanent sovereignty over natural resources in its territory. Subsequently, after decades of implementing the Contract of Work system, the Mineral and Coal Act enforcement has the sole purpose of tackling the economic and environmental damage of Indonesia, also to provide economic prosperity and the development of the nation. The Contract of Work alteration into Special Mining Business License is not with provision to discriminate or only intended to harm one party only, but generally subject to investors in Indonesia both foreign and domestic. The change of the previous mining law into the Law Number 4 of 2009 has implication to the Contract of Work holder, they must immediately adjust to the provisions of the Act, including PT. Freeport Indonesia. However, in the process of adjustment or implementation of the latest Act to PT. Freeport Indonesia is not working properly from the point of substance and timing of its implementation. Although at this time the Government of Indonesia has reached the stage of HoA with PT. Freeport Indonesia, the divestment and adjustments that should implemented no later than one year after Law Number 4 Year 2009 is issued, have not yet been fulfilled
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/356/051809803 |
| Uncontrolled Keywords: | Pertambangan, Pacta Sunt Servanda, kedaulatan negara, Freeport Indonesia.-Mining, Pacta Sunt Servanda, sovereignty, Freeport Indonesia. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.07 Regulation of economic activity > 343.077 Mineral industries |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 15 Apr 2019 02:34 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:01 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161635 |
Preview |
Text
Talitha Vania Sahaly.pdf Download (2MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |