Pratama, Nikko Meyndo Arissa Putra (2018) Efektifitas Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terkait Tiket Penumpang (Studi Di Azka Buana Harta Travel). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini membahas ketidаk sesuаiаn аntаrа ketentuаn Pasal 166 Ayat (1) Dan Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (dаs sollen) dаn tiket penumpang yang disediakan oleh ABH Travel (dаs sein). Berdasarkan hal tersebut, masalah yang dirumuskan terkait efektifitas Pasal 166 ayat (1) dan ayar (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tiket penumpang di ABH Travel hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yuridis sosiologis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang ada, serta dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis untuk menganalisis permasalahan mengenai efektifitas Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait tiket penumpang di ABH Travel hambatan dan upaya yang dilakukan dalam Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat berjalan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 166 ayat (1) dan ayat (2) UULLAJ masih belum dapat dijalanjkan secara efektif. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) faktor utama untuk menilai keefektifan suatu aturan hukum tersebut masih belum dapat diterapkan dengan baik, yaitu faktor penegak hukum dan faktor hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat. Hambatan yang dialami ABH Travel adalah Organisasi angkatan darat (organda) Kota Malang sama sekali tidak melakukan teguran atau lebih parahnya pengecekan terhadap kelengkapan yang seharusnya disediakan oleh ABH Travel, ketidak tahuan pihak ABH Travel terhadap ketentuan tiket penumpang dalam Pasal 166 ayat (2) UULLAJ, adanya anggapan dari Pihak ABH Travel bahwa klaim asuransi akan tetap dapat dilakukan walaupun tiket penumpang yang disediakan tidak sesuai dengan standart Pasal 166 ayat (2) UULLAJ, adanya pemikiran bahwa tidak masalah tiket yang diberikan tidak sesuai karena tidak pernah terjadi kompalin dari pihak organda ataupun pihak penumpang. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh ABH Travel adalah melakukan perbaikan terhadap tiket penumpang yang selama ini dikeluarkan oleh pihak ABH Travel, melakukan koordinasi dengan pihak organda untuk melakukan perbaikan tiket penumpang, memperbaiki tiket penumpang ABH Travel agar dapat diajukan sebagai bukti yang valid dalam proses klaim asuransi, dan terus melayani penumpang dengan maksimal.
English Abstract
This study discusses what to do with Article 166 Paragraph (1) Letter A of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport (dlls sollen) and passenger tickets provided by ABH Travel (ds. Sein). Based on the above mentioned matter, the problem formulated in relation to the effectiveness of Article 166 paragraph (1) sub-paragraph a of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport related to passenger ticket in ABH Travel obstacles and efforts made in Article 166 paragraph (1) letter a Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation can be effective. This research uses empirical juridical method, sociological juridical approach, then linked with existing problems, and analyzed by using descriptive analytical data analysis technique to analyze problem about effectiveness of Article 166 paragraph (1) sub-paragraph a of Law Number 22 Year 2009 on Traffic and Road Transport related to passenger ticket in ABH Travel obstacles and efforts made in Article 166 paragraph (1) letter a Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation can be effective. The results showed that the provisions of Article 166 paragraph (1) UULLAJ still can not be effectively launched. This is because there are still 2 (two) of 3 (three) main factors to assess the effectiveness of a rule of law is still not applicable properly, namely law enforcement factors and living legal factors adopted in a community. The obstacle experienced by ABH Travel is that the army organization (organda) of Malang does not reprimand or check the completeness of ABH Travel, ABH Travel ignorance of passenger ticket provisions in Article 166 paragraph (2) UULLAJ, the assumption of the ABH Travel Party that insurance claims will still be made even though passenger tickets provided are not in accordance with the standard of Article 166 paragraph (2) UULLAJ, the thought that no ticket issue is given is not appropriate because it never happened kompalin from the organda or parties passenger. While the efforts undertaken by ABH Travel is to make improvements to passenger tickets that have been issued by the ABH Travel, coordinate with the organda to repair passenger tickets, fix ABH Travel passenger tickets to be submitted as valid evidence in the process of insurance claims, and continue to serve passengers with the maximum
| Item Type: | Thesis (Sarjana) |
|---|---|
| Identification Number: | SKR/FH/2018/359/051810079 |
| Uncontrolled Keywords: | Layanan Penumpang, Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Tiket Penumpang |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law > 343.09 Control of public utilities > 343.093 Transportation > 343.093 3 Passenger services |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | soegeng sugeng |
| Date Deposited: | 07 Dec 2018 09:16 |
| Last Modified: | 23 Oct 2021 07:03 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/161631 |
Preview |
Text
Nikko Meyndo Arissa Putra Pratama.pdf Download (20MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |