Puspitasari, Zuhro (2017) Rekonsepsi Pengecualian Praktek Monopoli Yang Diselenggarakan Oleh Badan Usaha Milik Negara. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Dalam logika bernegara monopoli memang merupakan kewenangan negara demi menjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai karena monopoli tersebut justru menghambat usaha pemenuhan kebutuhan rakyat. Jangan sampai tujuan mulia untuk menyejahterakan rakyat justru berbalik menjadi merepotkan rakyat bahkan menyengsarakan rakyat. Namun demikian, pengaturan mengenai pengeculiam praktek monopoli yang diselenggarakan oleh BUMN perlu diatur lebih lanjut. Pengaturan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2010 belum belum memberikan batasan yang jelas dalam pengecualian praktek monopoli bagi BUMN. Kejelasan mengenai pembatasan monopoli BUMN diperlukan sebab menimbulkan ketidakpastian hukum Berdasarkan hal tersebut maka masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah tentang bagaimana rekonsepsi pengecualian praktek monopoli yang diselenggarakan oleh BUMN. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis, jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersir, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, studi dokumen dan akses internet, dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode interpretasi sistematis. Berdasarkan pembahasan diperoleh hasil bahwa rekonsepsi pengecualian praktek monopoli yang diselenggarakan oleh BUMN, berbunyi sebagai berikut: pertama, sinergi BUMN merupakan tindakan yang termasuk dalam monopoli BUMN yang dikecualikan dari ketentuan monopoli dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ; kedua, dipisahkannya penunjukan langsung melalui beauty contest dari pelanggaran persekongkolan tender ; ketiga, konsepsi monopoli BUMN perlu mengakomodir kerjasama yang dilakukan BUMN dengan pihak lain dan terlepas dari pelanggaran dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ; dan keempat, monopoli atau pemusatan kegiatan yang diselenggarakan oleh BUMN tidak perlu dibatasi pada barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak.
English Abstract
In logic the state of monopoly is indeed the authority of the state in order to guarantee the welfare of its people. But what needs to be underlined is not to because the monopoly is actually hampering efforts to meet the needs of the people. Do not let the noble cause for the welfare of the people actually turned into inconvenient people even miserable people. However, the regulation concerning the monopoly practices administered by SOEs needs to be further regulated. Arrangement in Article 51 of Law Number 5 Year 1999, which is further elaborated in Commission of business competition supervisor Regulation Number 3 Year 2010 has not yet given clear limitation in the exception of monopoly practice for SOEs. Clarity about restrictions on state-owned monopoly is necessary because it creates legal uncertainty. Based on this, the problem raised in this thesis is about how to reconcile the exception of monopoly practices organized by SOEs. While the research method used is by using the type of normative juridical research, the approach method used is the approach of legislation, case approach, and analytical approach, types and sources of legal materials used are primary, secondary, and proven legal materials, materials collection techniques law through literature study, document study and internet access, and legal material analysis techniques used are by systematic interpretation method. Based on the discussion, the result is that the reconception of monopoly practices exemption held by SOEs, reads as follows: First, the synergy of SOEs is an act that belongs to the SOE monopoly that is exempted from the provision of monopoly in the Business Competition Law; Secondly, separating direct appointments through the beauty contest of breach of tender conspiracy; Third, the conception of state-owned monopoly should accommodate the cooperation of SOEs with other parties and irrespective of violations in the Business Competition Law; And fourth, monopoly or concentration of activities organized by SOEs need does not to be limited to goods or services that affect the livelihood of many people.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/346.067/PUS/r/2017/041707343 |
| Uncontrolled Keywords: | MONOPOLIES - LAW AND LEGISLATION, GOVERNMENT MONOPOLIES, GOVERNMENT BUSINIS ENTERPRISES |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law > 346.06 Organizations (Associations) > 346.067 Government corporations |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 24 Aug 2017 04:05 |
| Last Modified: | 31 Aug 2022 07:27 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/1613 |
Preview |
Text
BAGIAN DEPAN.pdf Download (155kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (601kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB II.pdf Download (362kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB III.pdf Download (379kB) | Preview |
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (76kB) | Preview |
Preview |
Text
Daftar Pustaka.pdf Download (252kB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |