Maemunah (2013) Perlindungan hukum bagi anak jalanan (Kajian Dari Perspektif Hak Asasi Manusia). Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Semakin banyak jumlah anak jalanan yang mengakibatkan terusiknya rasa keadilan,dan nilai kemanusiaan di dalam masyarakat, sebagaimana yang menjadi cita hukum negara yang tertuang dalam pembukaan UUD Negara Republik IIndonesia Tahun 1945 bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya sepeti yang termuat dalam alinia ke-4 pembukaan UUD 1945. Semakin banyaknya anak jalanan mengindikasikan terjadinya pergeseran fungsi negara yang didalam teori dikenal bahwa salah satu fungsi negara melindungi semua warga negaranya termasuk anak jalanan. Semakin banyak anak jalanan mengindikasikan bahwa negara mengabaikan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya termasuk anak jalanan. Berdasarkan data Kementrian sosial RI agustus 2011 terdapat 230 ribu anak jalanan yang belum mendapat perlindungan dari negara. Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya mengatur perlindungan anak secara umum belum ada aturan dan konsep perlindungan anak jalananan secara spesifik sebagai dasar dalam perlindungan hukum anak jalanan. Jenis peneitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pada tahun 2002 anak jalanan belum dianggap sebuah masalah sehingga anak jalanan tidak merupakan isu utama, isu yang urgen untuk dibuatkan suatu regulasi sehingga suasana kebatinan dalam membuat UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memuat secara spesifik perlindungan hukum bagi anak jalanan dalam UU No.23 Tahun 2002. Tetapi melihat situasi dan kondisi anak jalanan sekarang memerlukan suatu regulasi secara spesifik perlindungan hukum bagi anak jalanan. Konstruksi perlindungan hukum anak sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak adalah Konvensi tentang Hak-hak (KHA) disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan konvensi tentang hak-hak anak tanggal 25 Agustus 1990. Dalam konvensi hak anak terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu prinsip non-diskriminasi (Pasal 2 KHA); prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (best interest of the child) (Pasal 3 KHA); prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (the rights to life, survival, and development) (Pasal 6 KHA); serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (respect for the views of the child) (Pasal 12 KHA). Yang mana prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHA semua terakomodasi dalam Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Konsep perlindungan hukum anak jalanan yang mencerminkan prinsip-prinsip HAM adalah yang senantiasa menjunjung tinggi dan melindungi hak-hak anak jalanan sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat. Konsep perlindungan hukum anak jalanan secara represif adalah. Pertama, street based, yakni model penanganan anak jalanan di tempat anak jalanan itu berasal atau tinggal kemudian para street educator datang kepada mereka berdialog mendampingi mereka bekerja, memahami dan menerima situasinya serta menempatkan diri sebagai teman. Di sini prinsip pendekatan yang dipakai biasanya adalah `asih, asah, dan asuh`1. Kedua, centre based, yakni pendekatan dan penanganan anak jalanan dilembaga atau panti. Anak-anak yang masuk dalam program ini ditampung dan diberikan pelayanan di lembaga atau panti seperti pada malam hari diberikan makanan dan perlindungan serta perlakuan yang hangkat dan bersahabat dari pekerja sosial. Pada panti yang permanen bahkan disediakan pelayanan pendidikan, ketrampilan, kebutuhan dasar, kesehatan, kesenian dan pekerjaan bagi anak-anak jalanan. Ketiga, community based yakni metode penanganan yang melibatkan seluruh potensi masyarakat terutama keluarga atau orang tua anak jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif, yakni mencegah anak agar tidak masuk dan terjerumus dalam kehidupan di jalanan. Keluarga diberikan kegiatan penyuluhan tentang pengasuhan anak dan upaya untuk meningkatkan taraf hidup, sementara anak-anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan formal maupun informal, pengisian waktu luang dan kegiatan lainnya yang bermanfaat. Pendekatan ini bertujuan untuk menigkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat agar sanggup melindungi, mengasuh dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya secara mandiri.
English Abstract
The increasement of the street children number is affected the human sense of justice, and the values of humanity in the society as a goal of the nation law which stipulated on the preamble of 1945 UUD NKRI, means that state has obligation to protect its citizen, as it is also regulates in part 4 UUD 1945 preamble. The increasement of street children number indicates the shifting of the state function, which recognized in the idealisme on the theory of the state function to provide protection toward all citizen includes also the street children. The increasement of street children number also indicates that the state has ignore their responsibility to provide the legal protection toward the citizen yet also street children. Based on the Ministry of Social, Republic of Indonesia, in August 2011, shown that there are 230 million street children has not covered by the government. Meanwhile, in Law number 23 year 2002 on the children protection only regulates the children protection generally, and there is not yet rules and concept specifically as a nature to protect the children legally. This research is a normative research. The research approach used in this study are statute approach and conceptual approach. In 2002, the street children was not claimed as a big issues and an urgent problem to be solved for producing a children regulation. So that, in the Law No. 23 Year 2002 on Child Protection has not been specifically accommodate the legal protection of street children. Therefore, based on the situation now adays, it is very important to regulate the child protection law for street children specifically. The construction of the street children protection are in coherrence with the Convention of Children Protection is about Convention of Human Rights which approved by the council of United States (PBB) on November 20th 1989 and has ratification in Indonesia through Decree of President number 36 year 1990 about the ratification of the convention of children right on August 25th 1990. The convention of children right consists of four basic principles are;non-discrimination (article 2 on the convention of children right); the best interest of the child (article 3 on the convention of children right); the right to life, survival and to develop (article 6 on the convention of children right); and also the respectfull to the children point of view (article 12 on the convention of children right). The four principles on the convention of the children right are accomodated in the law number 23 year 2002 about children‟s protection. Children‟s protection means to garantee the fulfillment of the children right, it is supposed to make the children‟s life, and the children grow optimally related to the nature of humanity, and also get the protection from the violence and discrimination, in order to create the indonesian children which are competence, honour and prosperous. The concept of legal protection of street children that reflect human rights principles is that always upholds and protects the rights of street children as human berharkat and dignified. The concept of street children protection law is repressive. First, street-based, ie, models in the handling of street children street children come from or live then the street educators come to them in dialogue to accompany their work , understand and accept the situation and put yourself as a friend. Here the principle of the approach used is usually `love, grindstones, and parenting`. Second, center-based, i.e, approach and handling of street children instituted or nursing. Children who enter the program accommodated and provided services in institutions or homes as at night given food and shelter as well as treatment and friendly hangkat of social workers. In a permanent home even provided educational services, skills, basic needs, health, art and work for street children. Third, community-based treatment method that involves the entire community, especially families or potential parents of street children. This approach is preventive, ie, to prevent children from entering and fall into the street life. Families are given counseling on parenting activities and efforts to improve living standards, while their children are given the opportunity to obtain formal and informal education , leisure time and other useful activities. This approach aims at improving the ability of families and communities to be able to protect, care for and meet the needs of their children independently.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/362.7/Mae/p/061402404 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.7 Young people |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 26 May 2014 14:02 |
| Last Modified: | 26 May 2014 14:02 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160975 |
Actions (login required)
 |
View Item |