Subawa, IdaBagusGede (2014) Politik Hukum Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Perlindungan hukum pada hakekatnya adalah pemberian rasa aman oleh hukum kepada setiap orang, sesuai dengan bidangnya masing-masing termasuk kepada jabatan Notaris. Negara hukum menjamin perlindungan hukum melalui pengaturan dalam ketentuan aturan hukum, permasalahannya adalah aturan hukum tersebut dapat berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bahkan dapat menimbulkan ketidak adilan khususnya terhadap jabatan Notaris. Permasalahan yang dikaji adalah Mengapa perlindungan hukum jabatan Notaris di Indonesia mengalami pasang surut (berubah-ubah)? Apakah implikasi hukum pengaturan perlindugan hukum jabatan Notaris pada Undang-undang Nomor : 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 49/PUU-X/2012? Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah studi normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan disebabkan karena pengaturannya sangat tergantung pada politik hukum yang melandasi pembuat peraturan perundang-undangan dalam merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris, dan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, maka setiap pemeriksaan perkara yang berhubungan dengan jabatan Notaris harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.
English Abstract
Legal protection is essentially giving a sense of security by law to any person, in accordance with their respective fields including the Notary Profession. State law guarantees legal protection through the regulation of the provision of the rule of law, the problem is that these laws are subject to change so as to create legal uncertainty and may even lead to injustice, especially against the Notary profession. The problem studied is why the protection of the law office of Notary Public in Indonesia has ups and downs or changing? Is the legal implication of the law office of Notary protection settings at Law No. 2 of 2014 on the amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 2004 concerning Notary profession to the Decisions of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 49 / PUU-X / 2012? The method applied to answer the problem is normative studies, the regulatory approach, conceptual approach and the historical approach. Based on the findings that the regulation of legal protection against notary profession in Indonesia has experienced several changes due to the arrangement is dependent on the underlying legal political legislation makers in formulating the provisions concerning the legal protection of the Notary profession, and to prevent arbitrary action by law enforcement officials, any examination of the case relating to the office of Notary must first get approval from the Notary Honorary Council.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/347.016/SUB/p/061502239 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 10 Apr 2015 10:07 |
| Last Modified: | 10 Apr 2015 10:07 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160933 |
Actions (login required)
 |
View Item |