Kawuryan, EndangSri (2013) Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Hak Atas Tanah yang Beritikad Baik. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Disertasi dengan judul `Perlindungan Hukum Pembeli Hak Atas Tanah Yang Beritikad Baik`, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menyangkut tiga hal, yaitu: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan jual beli bagi pembeli yang beritikad baik telah memenuhi rasa keadilan. (2) Adakah perlindungan hukum bagi pembeli hak atas tanah yang beritikad baik dalam peraturan perundang-undangan.(3) Bagaimanakah mewujudkan pengaturan yang memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada pembeli hak atas tanah yang beritikad baik. Ketiga permasalahan tersebut diangkat karena dilatarbelakangi empat problem utama, yaitu: problem filosofis, problem teoritis, problem yuridis dan problem sosiologis. Adapun problem filosofisnya yaitu tergesernya nilai hubungan magis relius dan sosial menjadi nilai ekonomis terhadap tanah, dan tergesernya nilai keadilan bagi pembeli hak atas tanah yang beritikad baik. Penelitian ini didasarkan pada kenyataan yang ada berdasarkan putusan hakim bahwa kasus-kasus pertanahan makin terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan papan, sehingga tanah menjadi komuditas ekonomi sehingga nilai keadilan dalam masyarakat menjadi luntur. Akibatnya banyak penguasaan tanah yang perolehan haknya dilakukan dengan tidak benar sehingga merugikan pembeli terakhir hak atas tanah yang beritikad baik yang tidak mengetahui penjual telah berlaku tidak jujur. Selain problem filosofis diatas, juga terdapat problem teoritisnya, bahwa dengan dipakainya sistem publikasi tanah negatif bertendensi positif maka pembeli terakhir hak atas tanah yang beritikad baik sering tidak memperoleh kepastian hukum walaupun ia sebagai pemegang hak atas tanah telah mempunyai sertipikat, sehingga apabila penjualnya beritikad tidak baik digugat oleh penjual terdahulu maka pembeli terakhir hak atas tanah menjadi tidak terlindungi dan tidak dapat memperoleh keadilan sebagai pemegang hak atas tanah. Problematika yuridisnya, adanya inkonsistensi pengaturan kekuatan pembuktian sertipikat yang terdapat dalam pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA yang menyatakan bahwa tanda bukti hak mempunyai kekuatan mutlak dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 32 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 yang apabila pemegang hak atas tanah yang sudah secara nyata menguasainya, diperoleh dengan itikad baik selama 5 tahun tidak bisa digugat, namun akibat sistem publikasi yang kita anut menjadikan tidak diperolehnya keadilan, kepastian dan perlindungan hukum pemegang hak atas tanah. Problematika Sosiologis, sistem pendaftaran yang negatif bertendensi positif tersebut menjadikan banyak gugatan dibidang pertanahan yang masuk kepada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan penelitian disertasi ini adalah menemukan dan menjelaskan mengenai perlindungan yang seharusnya diberikan kepada pembeli hak atas tanah serta menjelaskan konsep pembeli yang beritikad baik. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan: Pertama, pertimbangan hakim dalam membatalkan jual beli harus memperhatikan asas ratio decidendi yang secara bijaksana dengan melihat itikad baik pembeli dengan memperhatikan dan mendasarkan pada bukti otentik yang diajukan kepadanya. Langkah selanjutnya adalah memberikan kesempatan yang sama bagi Pembeli yang beritikad baik untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Penjual yang beritikad buruk dan Kepada Negara (Badan Pertanahan Nasional) yang kurang teliti dalam menerbitkan sertifikat atas nama Pembeli. Kedua, untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maka oleh pemerintah diterbitkan tanda bukti hak berupa sertipikat. Pasal 19 ayat 2 huruf c menyebutkan bahwa pemberian tanda bukti hak berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Sedangkan PP No 24 tahun 1997 pasal 32 dengan memberikan batasan bagi seseorang yang ingin melakukan gugatan atas sertipikat, yaitu bilamana atas tanda bukti hak itu diperoleh setelah dikuasai secara nyata, dengan itikad baik dan dalam jangka waktu 5 tahun, hal tersebut menunjukan bahwa apabila 3 syarat tersebut terpenuhi maka menjadikan pemegang sertipikat tersebut menjadikan alat bukti yang mutlak, sehingga menutup pihak lain untuk mengajukan gugatan. Beberapa rekomendasi terkait permasalahan diatas tentang perlindungan hukum pembeli hak atas tanah yang beritikad baik: Pertama, Pemerintah perlu melakukan perubahan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut pada saat ini menjadi sistem publikasi yang postif karena dengan sistem tersebut maka akan memberikan kehati-hatian dan kecermatan dari Badan Pertanahan Nasional dalam menerbitkan sertipikat sebagai tanda bukti hak karena dengan sistem positif tersebut apabila pemegang sertipikat hak atas tanah dirugikan maka negara akan bertanggung jawab. Kedua, Program Larasita sebagai upaya mendekatkan pada pelayanan dan bantuan biaya harus terus dilaksanakan dalam rangka asas sederhana, aman dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat termotivasi untuk mendaftarkan tanahnya baik secara sistematis atau sporadik.
English Abstract
The title of dissertation is `Legal Protection of Land Buyer acting in good faith`, the issues raised in this study involves three things: (1) Is the judge in the basic considerations for the buyer to cancel the sale and purchase of good will have sense of fairness. (2) Is there any legal protection for the buyer the right to land acting in good faith in the legislation. (3) How to realize the setting that gives certainty and legal protection of land rights to the buyer acting in good faith. The third issue raised as background four main problems, namely the problem of philosophical, theoretical problems, problems of juridical and sociological problems. The philosophical problem is displacement values and social relations become magical RELIUS economic value of the land, and the displacement value of equity for the buyer the right to land acting in good faith. The study was based on the fact that there is a decision by the judge that the more land cases continues to increase with increasing community need for the board, so that the land becomes a commodity economy in a society that values fairness becomes faded. As a result many of acquisition of land tenure rights by not properly done to the detriment of the last purchaser of land rights of good will who do not know the seller was dishonest, In addition to the philosophical problems above, there is also a theoretical problem , that the wearing of negative ground systems tend positive publicity the last purchaser of land rights are often not acting in good faith even though he obtain legal certainty as land rights holders already have a certificate, so if the seller bad faith sued by the seller then the buyer last previous land rights be protected and can`t obtain justice as holders of land rights. Problematic of juridical, the inconsistency certificate proving the power settings contained in article 19 paragraph 2 letter c UUPA which states that the right to have the evidence of the absolute power of the provisions contained in article 32 paragraph 2 of Regulation No.24 of 1997, if the holder of land rights have obviously mastered, acquired in good faith for 5 years can`t be sued, but due to the system that we have adopted to make the publication of not obtaining justice, legal certainty and the protection of land rights holders. Problematic of sociological, negative registration system, it makes a lot of positive tendency in land claims that go to the District Court and the Administrative Court. The purpose of this dissertation research is to discover and explain the protection that should be given to the buyer the right to land and explain the concept of good faith purchasers. From these results it is concluded: The first, the judge considered canceling the sale and purchase must observe the principle that the ratio decidendi is wise to see a good faith purchaser with notice and based on authentic evidence submitted to it. The next step is to provide equal opportunities for buyers are acting in good faith to file a claim for compensation to the Seller who act in bad faith and To State (National Land Agency) are less rigorous in publishing a certificate on behalf of the buyer. The second, to ensure legal certainty for holders of land rights by the government then published a certificate of proof of copyright. Article 19 paragraph 2 letter c states that the provision of proof of valid rights as strong evidence. While PP No. 24 of 1997 section 32 with the limitation for a person who wants to perform an action on a certificate, proof of that is when the top of the right is obtained after controlled significantly, in good faith and in a period of 5 years, it shows that if three terms are met then make the certificate holder makes absolute evidence, with the result that closing the other party to submit of suit. Some recommendations regarding the above issues concerning the legal protection of land rights purchaser acting in good faith : First, the government needs to make changes to the system of land registration adopted publication at this time into the system due to the positive publicity that the system will give prudence and rigor of the Board land in issuing certificates as proof of rights due to the positive system if the certificate holder aggrieved land rights, the state would be responsible. Second, program of Larasita is an effort to juxtapose to service and support of costs should continue to be implemented in the framework of the principle is simple, safe and affordable, so that people can be motivated to register their land either systematic or sporadic.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346.043 2/KAW/p/061406623 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 08 Oct 2014 09:32 |
| Last Modified: | 08 Oct 2014 09:32 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160907 |
Actions (login required)
 |
View Item |