Arofah, Lailatul (2014) Konstruksi Pembagian Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Peradilan Agama. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembagian beban pembuktian yang dilakukan oleh hakim harus senantiasa mengedepankan rasa keadilan agar putusan hakim tersebut merupakan putusan yang adil, sesuai dengan irah-irah putusan `Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa`. Idealnya pembagian beban pembuktian harus dirasakan tepat dan adil, apabila yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh membuktikan, maka ketika harta bersama atas nama tergugat dan berada dalam penguasaan tergugat, pihak yang paling sedikit dirugikan bila dibebani bukti adalah tergugat, namun tidak demikian ketentuan pembagian beban pembuktian dalam 163 HIR / 283 RBg. Penerapan pasal 163 HIR / RBg dalam sengketa harta bersama, perlu dievaluasi kembali apakah telah sesuai dengan rasa keadilan ataukah belum, karena harta bersama terlahir dari sebuah ikatan perkawinan yang dibangun bukan untuk mencari keuntungan secara ekonomis, sehingga antisipasi terhadap bukti-bukti sering terabaikan. Beranjak dari latar belakang sebagaimana tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimanakah pengaturan pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama? (2) Apa urgensi pembagian beban pembuktian bila ditinjau dari perspektif kepastian hukum dan keadilan? (3) Bagaimana konstruksi ideal pembagian beban pembuktian penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sejarah, dan permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan Teori Keadilan, Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum Pembuktian dan Teori Hukum Progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : · Pengaturan pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama selama ini, mengacu pada ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada Peradilan Umum, adalah tidak sesuai dengan rasa keadilan, karena harta bersama yang merupakan bagian dari sengketa perkawinan yang berdasarkan syariat Islam memiliki spesifikasi yang berbeda dengan sengketa perdata bidang ekonomi yang diatur dalam Hukum Perdata. · Urgensi pembagian beban pembuktian bila ditinjau dari perspektif kepastian hukum, menjadi kunci menang atau kalahnya seseorang dalam suatu sengketa di lembaga peradilan, karena itu harus diatur secara tegas serta sesuai spesifikasi sengketa/perkaranya. Dan bila ditinjau dari perspektif keadilan, semakin jelas betapa urgensi pembagian beban pembuktian menjadi kunci tegak atau tidaknya keadilan, karena di pundak siapa beban bukti diletakkan akan sangat berpengaruh terhadap terbuka atau tidaknya suatu kebenaran. · Konstruksi ideal pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama, apabila harta bersama atas nama tergugat dan dalam penguasaan tergugat adalah dibebankan pada tergugat. Dari hasil penelitian tersebut, dapt direkomendasikan bahwa diperlukan aturan khusus terkait dengan pedoman pembagian beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Peradilan Agama agar sesuai dengan spesifikasi sengketa tersebut. Sebagai bahan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, disarankan pula perlunya ketentuan dalam hukum acara perdata yang mengatur tata cara penerapan konsep pembalikan beban pembuktian dalam sengketa perdata tertentu.
English Abstract
Burden of proof split that conduct by judge must bring priority for justice, so that judge verdict will bring an equal one as it is in coherence with review the decision, `As Justice Based on God`. Ideally the burden of proof split should felt right and fair, since the evidentiary burden is the least aggrieved party if they asked to prove, so when the joint property on behalf of the defendant and the defendant was in control, at least aggrieved parties in evidence is burdened defendant, but not include the terms of the division of the burden of proof in 163 HIR/283 RBg. Application of Article 163 HIR/283 RBg joint property dispute, should be re-evaluated according to whether it has a sense of justice or not, since they share a bond born of a marriage that is built not for profit economically, so the anticipation of the evidence is often overlooked. Based on the background above, there are few problems to solve : (1) How is the regulation of burden of proof split in joint marriage property dispute resolution at religion court? (2) What is the urgency of burden of proof split while analyze from the perspective of legal certainty and justice? (3) How is the ideal construction of burden of proof split dispute resolution at religion court? This research is a normative legal research that use statute approach, case approach and historical approach, and theories used in this research is justice theory, legal certainty theory, evidentiary Theory, and progressive law theory. The result of the research show that : · So far the regulation of burden of proof split in joint marriage dispute resolution at religion court appointing at civil procedural law terminology that happen in general court, yet it is irrelevant with sense of justice, because joint property is a part of marriage dispute that based on Islamic syariah that has different specification with economic civil dispute that regulates in civil law. · Urgency of sharing the burden of proof when viewed from the perspective of legal certainty, become a key victory or defeat of a person in a dispute in judiciary, because it should strictly regulated, and according to dispute specifications. And when viewed from the perspective of justice, it became clear how the urgency of sharing the burden of proof become the key upright or absence of justice, because the burden of proof will have authority for a truth whether open or not. · Ideal construction of burden of proof split in joint marriage property dispute, where a joint marriage property in the defendant name and upon defendant possession is being the burden of the defendant. Based on above research, it can be recommend that it is needed a special regulation related with the guidelines of burden of proof split in joint marriage property dispute settlement at religion court so that it will be in coherence with the specification of related dispute. As a recommendation above the draft of civil procedural law, it is recommend for the urgency of regulation in civil procedural law that related with procedures for the application of the concept of reversing the burden of proof in certain civil disputes.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/346.016 6/ARO/k/061403515 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 346 Private law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 03 Jul 2014 10:16 |
| Last Modified: | 03 Jul 2014 10:16 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160900 |
Actions (login required)
 |
View Item |