Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara

Fendri, Azmi (2011) Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian tentang pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara ini bertujuan untuk menemukan, membahas, dan menganalisis prinsip-prinsip dasar pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, serta menganalisis pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara sudah sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan konsep pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, yang dikaji dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada terdapat 5 (lima) teori yang menjadi dasar analisis dari penelitian tentang Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batubara, yaitu: Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Pembagian Kekuasaan, Teori wewenang, Teori Perundang-Undangan, dan Teori Desentralisasi. Teori negara hukum kesejahteraan sebagai grand theory didasari konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam termasuk pertambangan mineral dan batubara yang pelaksanaannya didelegasikan kepada pemerintah sebagai institusi yang menjalankan fungsi-fungsi negara welfare state. Teori pembagian kekuasaan, teori wewenang serta teori perundang-undangan sebagai middle theory. Teori pembagian kekuasaan didasari atas prinsip negara kesatuan dimana terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang pada akhirnya melahirkan wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan termasuk bidang sumber daya alam. Agar tidak terjadi ketidakkonsistenan atau disharmonisasi pengaturan kewenangan di bidang sumber alam daya, khususnya mineral dan batubara, maka perlu dianalisis dengan menggunakan teori perundang-undangan. Sedangkan teori desentralisasi sebagai applied theory dipergunakan untuk menganalisis pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Metode penelitian yang dipergunakan untuk meneliti pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara adalah metode penelitian yuridis-normatif, dengan 4 (empat) pendekatan, yakni: pendekatan filosofis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Sedangkan analisa bahan hukum bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: Pertama, Prinsip-prinsip dasar pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara berdasarkan prinsip-prinsip otonomi yang terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip otonomi tersebut bersumber dari Pasal 4 ayat (1), Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Sedangkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam bersumber pada Pasal 33 UUD 1945 yang kemudian dioperasionalisasikan dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua, Pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pasca kemerdekaan sampai tahun 1998 ditandai dengan pemberlakuan undang-undang pemerintahan daerah, yaitu, UU No. 1 Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 1948, UU No. UU NIT No. 44 Tahun 1950, UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 tahun 1965 dan UU No. 5 tahun 1974. Semua undang-undang pemerintahan daerah tersebut tidak mencerminkan prinsip otonomi daerah dalam pengaturan kewenangan di bidang pertambangan. Begitu juga halnya UU No. 11 tahun 1967. Sentralisasi pengaturan pertambangan tidak lepas dari situasi ekonomi dan politik yang sedang carut marut, sehingga politik hukum yang dikembangkan oleh pemerintah adalah politik hukum dengan jalan menarik investor menanamkan investasi khususnya di bidang pertambangan. Atas dasar tersebut, pemerintah merasa perlu menerapkan kebijakan sentralisasi di bidang pertambangan. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralisasi menuju desentralisasi dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU No. 32 Tahun 2004. Baik UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 sama-sama menganut asas desentralisasi. Hal ini terlihat pada Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyebutkan urusan pemerintahan meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasioanal, dan agama. Dengan demikian di luar urusan klasik tersebut, tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk bidang pertambangan. Dalam konteks UU Minerba, secara substansial UU No. 4 Tahun 2009 sudah mencoba mengakomodasi prinsip otonomi dalam UU No. 32 Tahun 2004. Ini tampak dari penyebaran kewenangan antara pusat dan daerah yang sudah semakin jelas yurisdiksinya. Sekalipun pengaturan yang bersifat nasional/strategis nasional dan untuk kepentingan nasional masih menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan berarti ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah bukan berarti semua kewenangan khususnya pertambangan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, akan tetapi dalam hal tertentu yang menyangkut kepentingan nasional masih menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedang ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam PP No. 22 Tahun 2010 dan PP No. 23 Tahun 2010. Ketiga, Pengaturan kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya alam ke depan harus memperhatikan prinsip bernegara (staatsidee) sebagai landasan filosofis dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang kemudian dinormatisasikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Di samping prinsip bernegara (staatsidee), juga perlu memperhatikan aspek penyerasian lingkungan hidup, penyerasian tata ruang, dan penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara yang meliputi, pembagian kewenangan, bagi hasil pertambangan dan proporsional dalam hal tanggung jawab recovery areal pertambangan.

English Abstract

Research on the regulation of central government authorities and local governments in the utilization of mineral resources and coal aims to discover, discuss, and analyze the basic principles of regulation and local government authority in the utilization of mineral resources and coal, as well as analyze the regulation of government authorities and local government in the utilization of mineral and coal resources are in line with the principles of local autonomy. In addition, this study also aims to discover the concept of government regulation and local government authority in the utilization of mineral resources and coal, which is reviewed in the Law no. 32 Year 2004 on Regional Governance and Law. 4 Year 2009 on the Mining Minerals and Coal. There are five (5) theory is the basis of analysis of studies concerning regulation of the Government and Local Government Authority in the Utilization of Coal and Mineral Resources, namely: Law of Welfare State Theory, Theory of Power Division, the authority Theory, Theory of Legislation, and the Theory of Decentralization . Welfare state theory as a grand theory of law based on the concept of state control over natural resources including mineral and coal mining whose implementation is delegated to the government as an institution that runs the functions of state welfare state. The theory of the division of power, authority theories and theories of legislation as a middle theory. The theory of power sharing based on the principle of a unitary state where there is division of power between central and local government that eventually gave birth to the authority to conduct the affairs of government, including the field of natural resources. To avoid inconsistency or disharmony setting authority in the field of natural resources, especially minerals and coal, it needs to be analyzed by using the theory of legislation. While the theory of decentralization as an applied theory used to analyze the implementation of regional autonomy, especially in the management of mineral resources and coal. Research methods used to examine the regulation of government authorities and local governments in the utilization of mineral resources and coal is the juridical-normative research methods, with 4 (four) approaches, namely: a philosophical approach, regulatory approach, historical approach, and conceptual approaches. While the analysis is descriptive analytical legal materials. The results showed that: First , the basic principles of arrangement between government authorities and local governments in the utilization of mineral resources and coal based on the principles of autonomy contained in Law No. 32 of 2004, namely the principle of autonomy, realistic and responsible. The principles of autonomy is derived from Article 4 paragraph (1), Article 18, 18A, and Article 18B of the 1945 Constitution. While the principles of natural resource management stem from Article 33 UUD 1945 which was then operationalized in the law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Second , the setting of authority between central and local governments after independence until 1998 was marked by the application of local government legislation, namely, the Law no. 1 In 1945, Law no. 22 In 1948, Law no. NIT No. Act. 44 In 1950, Law no. 1 In 1957, Law no. 18 of 1965 and Law no. 5 1974. All local government legislation does not reflect the principle of local autonomy in setting authority in the field of mining. Nor has the Law no. 11 1967. Centralized mining settings can not be separated from economic and political situation that is obscene chaotic, so the politics of law developed by the government is a political law of the street to attract investors to invest especially in mining. On that basis, the government felt the need to implement a policy of centralization in the field of mining. Regional administration paradigm shift from centralized to decentralized with the release of Law no. 22 of 1999 which was later replaced by Law no. 32 of 2004. Both the Law no. 22 of 1999 and Law no. 32 of 2004 are equally embraced the principle of decentralization. This can be seen in Article 10 paragraph (3) Law no. 32 of 2004 which mentions the affairs of government include: foreign affairs, defense, security, justice, monetary and fiscal nasioanal, and religion. Thus beyond the classical affairs, remains a local government authority, including mining. In the context of the Mining Law, substantially Law no. 4 The year 2009 has been trying to accommodate the principle of autonomy in Law no. 32 of 2004. It appears from the spread between central and local authorities already increasingly clear jurisdiction. Although the setting of a national / national strategic and national interests is still the central government, does not mean it is the negation of the principles of local autonomy. Regional autonomy does not mean that all authority, especially mining the authority of local governments, but in certain cases of national interest are still under the authority of central government. Being further provisions regarding the regulation of mineral and coal mining regulated in the PP. 22 Year 2010 and PP. 23 of 2010. Third , the setting of authority between the government and local governments in natural resource use in the future should pay attention to the principle of nationhood (staatsidee) as a philosophical foundation in the utilization of mineral resources and coal which is then dinormatisasikan in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. In addition to the principle of nationhood (staatsidee), also need to consider the environmental aspects of harmonization, harmonization of spatial, and application of the principle of proportionality in setting the government and local government authority in the utilization of mineral and coal resources which include, the division of authority, for the mining and proportionate in the responsibility of the mining area recovery.

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/343.077 52/FEN/p/061104883
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 03 Nov 2011 10:16
Last Modified: 03 Nov 2011 10:16
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160865
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item