Perlindungan Hukum terhadap Petani Tebu dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Era Otonomi Daerah

Winardi (2013) Perlindungan Hukum terhadap Petani Tebu dalam Perspektif Negara Kesejahteraan di Era Otonomi Daerah. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian Disertasi ini bertujuan (1) Menemukan dan menganalisis perlindungan hukum petani tebu sejak sebelum kemerdekaan sampai dengan orde baru ditinjau dari perspektif negara kesejahteraan; (2) Menemukan dan menganalisis aspek-aspek optimalisasi perlindungan hukum petani di era otonomi daerah; (3) Menemukan dan menganalisis arah perlindungan hukum yang akan datang terhadap petani dilihat dari perspektif negara kesejahteraan. Untuk mendapatkan hasil yang komprehensif dan mendalam, penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian yuridis normatif (doktrinal) dengan pendekatan filsafati, pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Dalam penelitian ini digunakan teori Negara Kesejahteraan sebagai teori utama ( grand theory ) kemudian teori Hukum Pembangunan dan teori Utilitarian sebagai teori tengah ( middle range theory ) , dan teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta teori Hak Asasi Manusia sebagai teori terapan ( applied theory ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap petani tebu sejak sebelum kemerdekaan sampai orde baru terus mengalami degradasi. Petani tebu dari masa ke masa tidak pernah merasakan `manisnya` tebu secara maksimal. Jika sebelum kemerdekaan petani dipaksa menanam tebu untuk memenuhi kepentingan akumulasi capital Kolonial, setelah kemerdekaan berdasar Perpu no. 38/1960 kewenangan sentralistik kepada Menteri Agraria, kemudian orde baru berdasar Inpres no. 9/1975 petani menanam tebu karena terpaksa dan tidak partisipatif. Setelah kebijakan Otonomi Daerah diimplementasikan, perlindungan hukum terhadap petani belum tebu juga belum dapat mengangkat kesejahteraan petani. Ada beberapa aspek yang memengaruhi, yakni : Pertama, peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya berpihak kepada petani dan belum adanya sinkronisasi, bahkan terjadi inkonsistensi dan disharmonisasi beberapa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum petani tebu; Kedua, kelembagaan petani yang belum terorganisir dengan baik, sehingga posisi tawar petani sangat lemah ketika berhadapan dengan kekuatan eksternal, baik pemerintah maupun pemilik modal; Ketiga, ketersediaan lahan untuk kegiatan pertanian tebu terus mengalami penyempitan, luas kepemilikan lahan pertanian terus berkurang di tengah fenomena ekonomi makro. Rekomendasi yang dapat dikemukakan adalah : Pertama, perlindungan hukum terhadap petani hendaknya tetap mengacu Pasal 33 UUDNRI 1945 yang mengamanatkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana makna bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Filosofi pembangunan pertanian harus diarahkan untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan petani yang merupakan bagian dari upaya melindungi, mencerdaskan kehidupan petani dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani. Kedua, secara yuridis perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hukum terhadap petani yang masih parsial dan belum terintegrasi antara satu dengan yang lain; ketiga, peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap petani yang akan datang hendaknya mampu menjamin (a) hak petani atas sumber daya, modal dan sarana produksi; (b) hak atas teknologi benih, pupuk dan proteksi tanaman; (c) hak atas penanganan pasca panen dan harga; (d) hak atas pemasaran hasil pertanian dan; keempat, organisasi petani yang independ

English Abstract

This disertation aims to (1) find and analyze the legal protection of peasants since the proclamation of independence to the reform era in terms of the welfare state perspective; (2) find and analyze the factors causing the legal protection of peasants in the era of regional autonomy has not been optimal for peasants welfare; (3) find and analyze the appropriate direction of legal protection for sugar cane peasants in the future in terms of the welfare state perspective. To obtain comprehensive and in-depth results for research purposes, this dissertation was conducted by juridical normative research method (doctrinal), with the philosophical approach, conceptual approach, legislation approach, historical approach, and comparative approach. This research used theory of the welfare state as the main theory, then the theory of the development of law and utilitarian theory as the theory of central and regional autonomy and also desentralisation theory and the theory of human right as the applied theory. From the result of the research can be concluded that the protection against law toward the sugar cane peasants since the independence to the reform era is continued to be degraded. From time to time the sugar cane peasants have never felt the `sweetness` of the sugar cane maximally. After the regional autonomy policy is implemented, legal protection of the peasants have not been able to bring the peasants welfare. There are factors which influenced, they are: First, legislation is not yet fully sided with the welfare of peasants and the lack of synchronization, even more, occur disharmony of various legislations on legal protection of sugarcane peasants; Second, the peasant institutional which have not been well organized, so that the bargaining of the peasant is very low when facing the external power, both government and the capital owner; Third, the availability of land for sugar cane farming continuously narrowing, widespread ownership of land of the peasants continued to decrease in the middle of the macroeconomic. The recommendations of this research are: First, the legal protection for peasants should refer to the article of 33 UUDNRI 1945 which mandates that the economy is structured as joint venture based on the principle of kinship as the meaning of bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. ( earth and water and natural resources contained therein is controlled by the state and used for the greatest welfare of the people). The philosophy of agricultural development should be directed to realize protection and empowerment against peasants as the part of protecting, intellectual life of the peasants in order to enhance the autonomy and the welfare of peasants. Second , synchronization and harmonization of various legislations which concern to the legal protection for peasants which are still partial and not yet integrated one to another should be done legally; Third, legislation about the legal protection for peasants in the future should guarantee (a) peasants` right toward resource, capital and the main factor of production; (b) rights to the technology in the form of seed, fertilizers and plant protection; (c) rights to the right to post-harvest handling and processing and; (d) rights to the distribution and marketing of agricultural product and; Fourth, an independent peasants organization as a bridge of peasants` voice as well as the driving force in increasing the peasants bargaining in the participation of forming the law which is finally aim to the peasants welfare.

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/343.076/WIN/p/061304753
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 07 May 2014 11:46
Last Modified: 07 May 2014 11:46
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160862
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item