Kontesa, Emelia (2012) Penyelenggaraan Usaha Perkebunan Berbasis Pranata Hukum Masyarakat Lokal untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Cita-cita luhur para pendiri Negara Republik Indonesia (the founding fathers) dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada alinea IV menyatakan tujuan negara diantaranya bahwa : Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Problematika filosofis dalam penyelenggaraan usaha perkebunan melalui hukum negara dengan fasilitas Hak Guna Usaha melalui Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Problematika Yuridis pengaturan penyelenggaraan usaha perkebunan dalam kenyataan tidak efektif untuk mensejahterakan rakyat. Problematika sosiologis terjadi akumulasi konflik yang mengancam eksisitensi hak-hak masyarakat hukum lokal bahkan secara nasional mengancam iklim investasi di bidang perkebunan. Beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam penulisan ini: (1) Bagaimanakah Peran pemerintah dalam melindungi Lembaga Kebun Masyarakat Desa yang berbasis pranata hukum masyarakat lokal?; (2) Bagaimana Pola kemitraan yang dibangun antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang berbasis pranata hukum masyarakat lokal?; (3) Bagaimanakah model kemitraan penyelenggaraan usaha perkebunan yang mencerminkan prinsip keadilan, demokratis dan berkelanjutan? Tujuan yang dicapai melalui penelitian ini adalah menemukan model kemitraan penyelenggaraan usaha perkebunan yang ideal dengan cara : (1) Mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah daerah dalam melindungi Lembaga Kebun Masyarakat Desa yang berbasis pranata hukum masyarakat lokal; Mendeskripsikan dan menganalisis pola kemitraan yang dibangun antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat yang berbasis pranata hukum masyarakat lokal; (2) Mendeskripsikan dan menganalisis Pola kemitraan yang dibangun antaraperusahaan perkebunan dengan masyarakat yang berbasis pranata hukum masyarakat lokal; (3) Menemukan model kemitraan penyelenggaraan usaha perkebunan yang mencerminkan prinsip keadilan;demokratis dan berkelanjutan; Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelenggaraan usaha perkebunan berbasis pranata hukum masyarakat lokal ditemukan: 1. Peran pemerintah dalam melindungi lembaga kebun masyarakat desa yang berbasis pranata hukum masyarakat lokal, dalam menjalankan perannya maka pemerintah tidak saja berorientasi kepada hukum negara namun hendaknya juga mencermati pada tataran empiris keberagaman dan eksisitensi hukum masyarakat lokal. Peran pemerintah meliputi sebagai pengambil kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka negara melayani dan mengawasi,menyeleksi pemberian izin usaha perkebunan, di sisi lain yang tidak kalah pentingnya mengupayakan payung hukum guna melindungi masyarakat hukum lokal, khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perkebunan yang berbasis pranata hukum masyarakat lokal. Payung hukum tersebut seyogyanya dapat dibentuk melalui penyusunan Peraturan daerah. Sehingga dengan demikian kemitraan yang sudah terbangun dengan baik tidak dicederai dengan upaya-upaya yang menyingkirkan,menghapuskan nilai-nilai kearifan lokal. 2. Pola kemitraan Penyelenggaraan usaha perkebunan yang terdapat dalam Kebun Masyarakat Desa (KMD) ternyata mengadopsi anutan nilai-nilai yang terdapat dalam pranata-pranata hukum masyarakat lokal yang telah ada sebelumnya. Khususnya karakteristik yang terdapat dalam pranata sorongan; tindih tumpang;. Hal ini menunjukan pula bahwa dengan kondisi keberagaman, masih dimungkinkan pembangunan di bidang perkebunan yang berbasis karakteristik pranata hukum masyarakat lokal yang tumbuh berdampingan dengan hukum negara. KMD merupakan wujud usaha bersama yang sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi Indonesia. KMD mampu meningkatkan pendapatan petani sehingga kemiskinan dapat diminimalisasi. Di sisi lain penyelenggara usaha perkebunan dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman tanpa ada konflik dan sekaligus mengurangi beban pemerintah. 3. Kebun Masyarakat Desa dapat dijadikan model penyelenggaraan usaha perkebunan ideal di Indonesia. Karena terbukti tidak menghilangkan hak pekebun sebagaimana mekanisme pemberian Hak Guna Usaha anutan hukum negara. Tidak hilangnya hak atas tanah pekebun merupakan cerminan prinsip keadilan agraria sekaligus wujud pengakuan eksistensi hak atas tanahnya. Bagi investor memberikan kemudahan dalam penyelenggaraan usaha perkebunan karena tidak memmerlukan waktu yang lama dan dana yang besar. KMD terbukti mengandung prinsip demokrasi karena mulai sejak awal persiapan hingga terbentuknya KMD, masyarakat hukum lokal berpartisipasi aktif untuk bermusyawarah hingga menentukan wujud keinginan bersama dalam pembangunan KMD. Hal lain tercermin pula pada saat dilakukannya upaya-upaya menegosiasikan cikal bakal KMD dengan pihak perusahaan hingga terwujudnya KMD, point ini sama sekali tidak terdapat dalam mekanisme penyelenggaraan perkebunan melalui hukum negara. Sinergisitas antara masyarakat pekebun, perusahaan serta pemerintah akan mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan di bidang perkebunan. Hal ini tentunya memberi
English Abstract
The noble ambitions of the founding fathers of the Republic of Indonesia were expressed in the Preamble of 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The fourth paragraph of the Constitution states that among the purposes of the State, among others, is that the State of Indonesia shall protect all people of Indonesia and all the independence and the land that has been struggled for, and to improve public welfare. It is a philosophical problem in plantation estate management regulated by the state law with the facility of Land Cultivation Right (HGU) through Nucleus Estate and Smallholder Scheme (PIR) that it does not reflect the public welfare as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. It is a juridical problem that the regulation of plantation estate management in reality is not effective to make people prosperous. In terms of sociological aspects, an accumulation of conflict occurs that threatens the existence of local law community`s rights and even threatens investment climate in the field of plantation in national scale. Several problems that should be solved in this writing are: (1) How is the roles of government in protecting the Institution of Village Plantation Scheme ( Kebun Masyarakat Desa /KMD) which is based on local community`s legal institution?; (2) How is the pattern of partnership which is built between the plantation company and the community which is based local legal institution?; (3) How is the model of partnership of plantation estate management that reflects the principles of justice, democracy and sustainability? The objective of this research is to discover an ideal model of partnership in plantation estate management by: 1. Describing and analyzing the roles of government in protecting the Institution of Village Plantation Scheme ( Kebun Masyarakat Desa /KMD) which is based on local community`s legal institution; 2. Describing and analyzing the pattern of partnership which is built between the plantation company and the community which is based local legal institution; 3. Discovering the model of partnership of plantation estate management that reflects the principles of justice, democracy and sustainability. The result of research on The Local Community`s Legal Institutions-Based Plantation Estate Management indicates: 1. That the roles of government in protecting the Institution of Village Plantation Scheme ( Kebun Masyarakat Desa /KMD) which is based on local community`s legal institution should not only orient to the state law, but also pay a close attention to empirical level of local community`s law diversity and existence. The roles of the government include policy maker ( beleid ), administrative action ( bestuursdaad ), regulation ( regelendaad ), management ( beheersdaad ), supervision ( toezichthoudensdaad ) for the greatest benefit of the people. Therefore, the government serves and supervises, selects the grant of plantation estate permit, and even provides a legal umbrella in order to protect local law community, especially related to the plantation estate management based on local community`s legal institution. The legal umbrella should provided by making a Regional Regulation. As a result, the well established partnership is impaired by any means that eliminate and remove the values of local wisdom. 2. The patterns of partnership in plantation estate management contained in Village Plantation Scheme ( Kebun Masyarakat Desa /KMD) has apparently adopted the values contained in previously-existing local legal institution, especially the characteristics within the institutions of sorongan ; tindih tumpang. It also indicates that within a diverse condition the development in the field of plantation based on the characteristics of local community`s legal institution that grow parallel with the state law is still possible. KMD is the realization of common endeavor that is in accordance with the principles of Indonesian economic development. KMD is able to increase farmer`s income resulting in minimizing poverty. On the hand, the plantation estate company can invest securely and comfortably without conflict. In addition, it also reduces the burden of government. 3. KMD can be made as an ideal model of plantation estate management in Indonesia. It is evident that it does not eliminate the rights of the farmers as in the mechanism of granting the Land Cultivation Right in the state law. The farmers` Land Rights that still exist is a reflection of the principle of agrarian justice as well as the acknowledgment of existence of their land right. For the investors, it makes them easier to manage the plantation estate because it will not take a long period of time and a large amount of fund. KMD is proved to comprise the principle of democracy because local community has participated actively to discuss and determine the realization of the common desire in the developing KMD from the beginning until the establishment of KMD. It is also reflected during the negotiation process of making KMD with the company until KMD is realized. Such point does not exist in the mechanism of plantation management through the state law. A synergy between farmer communities, company and government will be able to create sustainable development in the field of plantation. Certainly, it can give a positive image to the government. Therefore, the ideal to have prosperous and blissful state of law can be realized.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DES/343.076/KON/p/061204273 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 10 Jul 2013 14:24 |
| Last Modified: | 10 Jul 2013 14:24 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160859 |
Actions (login required)
 |
View Item |