Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut

Isharyanto, JohanErwin (2012) Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pentingnya kajian terhadap Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan, mengingat Indonesia sebagai Negara Hukum. Di mana salah satu tujuannya mewujudkan keadilan sosial, antara lain termuat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: `Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat`. Jadi Tujuan Hak Menguasai oleh Negara terhadap SDA, ialah keadilan sosial dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusionil bagi pengaturan tentang Sumber Daya Alam di Indonesia melalui Undang-Undang. Terkait dengan pengelolaan sumber daya ikan, diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.45 tahun 2009. Keberadaan Undang-Undang itu secara umum belum memberikan arahan yang terintegrasi dalam penguasaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam. Bersamaan dengan itu terdapat Kebijakan Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Di dalamnya Mengatur adanya kebijakan Desentralisasi kewenangan, termasuk dalam pengelolaan Sumber Daya Alam, khususnya dalam pengelolaan sumber daya ikan. Studi mengenai Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan ini bertujuan : 1) Untuk menganalisis dan memahami hakekat perlunya desentralisasi kewenangan pengelolaan Sumber Daya Ikan; 2) Untuk menganalisis dan menemukan dasar pembenar pemberian desentralisasi kewenangan pengelolaan Sumber Daya Ikan; dan 3) Untuk menganalisis dan mengidentifikasi implikasi yang timbul dalam pelaksanaan desentralisasi kewenangan pengelolaan Sumber Daya Ikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penelitian disertasi ini digunakan jenis penelitian yuridis-normative ( legal research ), dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konsep (conceptual approach), untuk kemudian bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif, dengan alat analisis yang dipakai yaitu interprestasi hukum. Dalam proses penelitian, hakekat desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya ikan bermuara pada ‘hak` menguasai negara terhadap sumberdaya alam dan kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kedudukan negara dalam hak menguasai itu (dalam arti luas), yaitu pemegang ketiga kekuasaan Negara (trias politika – legislatif, ekskutif dan yudikatif), bukan hanya Pemerintah atau Ekskutif. Dalam hubungannya dengan bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, selaku organisasi kekuasaan seluruh rakyat, Negara bertindak dalam kedudukannya sebagai kuasa dan petugas bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Negara merupakan organisasi kekuasaan rakyat yang tertinggi. Dengan demikian, yang terlibat, begitu juga secara operasional, sebagai petugas bangsa tersebut bukan hanya penguasa, legislatif dan eksekutif saja, tetapi juga penguasa yudikatif. Kebijakan tentang hak menguasai negara mengalami pergeseran, di mana pengelolaan atas semua aspek yang berkaitan dengan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dilakukan melalui perbuatan hukum `mengatur, menyelenggarakan dan menentukan` kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam pengelolaan sumber daya ikan. Sehingga diperlukan pendelegasian kewenangan (desentralisasi) dalam pengelolaan sumber daya ikan. Urgensi desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya ikan pelaksanaan pemerintahan daerah menurut asas otonomi, daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk pengelolaan sumber daya ikan telah diatur dalam undang-undang yang tampil dengan semangat otonomi daerah, yaitu diatur dalam dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hasil penelitian tersebut, setelah dianalisis menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Hakekat Desentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Sumber daya Ikan sebagai pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, secara berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Atas dasar hal tersebut maka diperlukan pengaturan desentralisasi kewenangan untuk mengelola sumber daya ikan. 2) Urgensi Desentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Sumberdaya Ikan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan (1) keberadaan perairan yang merupakan bagian terbesar wilayah negara Republik Indonesia dan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia mengandung sumber daya ikan yang sangat potensial dan penting arti,peranan,dan manfaatnya sebagai modal dasar pembangunan untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasi

English Abstract

The importance of the study on Decentralization Fish Resources Management Authority, considering Indonesia as the State Law. Where one of the goals of social justice, among others, contained in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 states: `The earth and water and natural resources contained within it is controlled by the state and used for the overall prosperity of the people`. So the purpose of rights by the State Master of Natural Resources, is social justice and the maximum for the prosperity of the people. Article 33 paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 a constitutional basis for the regulation of natural resources in Indonesia through the Act. Associated with the management of fish resources, provided for in Law No. 31 of 2004 on Fisheries, as amended by Act No.45 of 2009. The existence of that Act in general have not been integrated to provide direction in the acquisition and utilization of natural resources. Along with that there is a policy through the Local Autonomy Law No. 22 of 1999 on Local Government which was then replaced by Act No.. 32 of 2004. Inside Set the policy of decentralization of authority, including the management of natural resources, particularly in the management of fish resources. Studies on Decentralization of Authority of the Fish Resources Management aims: 1) To analyze and understand the nature of the need for decentralization of authority to manage fish resources, 2) To analyze and discover the basic justification for the provision of decentralized authority to manage fish resources, and 3) To analyze and identify the implications arising in the implementation of the decentralization of authority to manage fish resources. To achieve these goals, then in this dissertation research used type of juridical-normative research (legal research), using the approach of legislation (Statute approach) and the approach to the concept (conceptual approach), for then the law of the collected material was analyzed with descriptive analysis, with analysis tools yangdipakai the interpretation of the law. In the process of research, the nature of decentralization of authority in the management of natural resources, including fish resources led to the right state control of natural resources and riches contained therein for the greatest welfare of the people. Position in the state s right to control it (in the broad sense), the third holder of state power (trias politica - legislative, executive and judiciary), not just the government or the executive. In conjunction with the earth, water and airspace, including the natural resources contained therein, as the organization of power all the people, the State acting in his capacity as the authority and officers of Indonesia. In carrying out this task the State is the supreme power of the people the organization. Thus, involved, as well as operationally, as the officer is not the only ruler of the nation, the legislative and executive, but also the judicial authorities. Policy of shifting the state s right to control, in which the management of all aspects relating to the earth, water and natural resources contained therein is done through legal actions `set up, organized and decisive` authority in the management of natural resources, including in resource management fish. So that the necessary delegation of authority (decentralization) in the management of fish resources. The urgency of decentralization of authority in the management of fish resources by local government implementation of the principles of autonomy, has the authority to conduct natural resource management, including management of fish resources has been regulated in the law that appears in the spirit of regional autonomy, and that is regulated in Law Number 31 Year 2004 jo. Law Number 45 Year 2009 on Fisheries. The results of these studies, when analyzed yield the following conclusions: 1) The nature of authority in the Management of Decentralization of fish resources for the implementation of national development based Archipelago, the management of fish resources as much as you need to be based on justice and equity in utilization with emphasis on the expansion of employment opportunities and increased standard of living for fishermen, fish pembudi, and/or parties related to fisheries, sustainable and equitable through fisheries management, supervision, and optimal law enforcement system and terbinanya sustainability of fish resources and the environment. On this basis it is then necessary arrangements to decentralize authority to manage fish resources. 2) Urgency Decentralized Management of Fish Resources Authority in reference to considerations of (1) the presence of water which is the largest part of the territory of the Republic of Indonesia and the Indonesian Exclusive Economic Zone contains fish resources and potentially a very important sense, the role and benefits as the capital base development to work on improving the welfare and prosperity of the people, (2) In the framework of national development and the Archipelago, the management of fish resources as well as possible needs to be done based on fairness and equity in utilization with emphasis on the expansion of employment opportunities and improved standard of living for fishermen and fish farmers terbinanya small and sustainability of fish resources and the environment which in turn will increase the national defense, (3) Decentralization of authority in the management of fish resources to bring about justice and equity in the utilization of fish resources by giving priority to the expansion of employment opportunities and improved standard of livin

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/343.076 92/ISH/d/061204262
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 22 May 2014 14:47
Last Modified: 22 May 2014 14:47
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160857
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item