Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hehanussa, DeassyJacominaA (2013) Kebijakan Formulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Kekayaan sumber daya alam kelautan yang melimpah dan posisi geografis perairan Indonesia yang strategis, serta tingginya intensitas roda perekonomian memungkinkan timbulnya beragam tindak kejahatan di yurisdiksi nasional Indonesia, misalnya penangkapan ikan secara illegal (illegal Fishing). Praktek penyidikan tindak pidana perikanan sesuai Pasal 73 UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang sama dalam penegakan hukum perikanan. Ketiga instansi dimaksud menyatakan sama-sama berwenang dalam penegakan hukum perikanan tanpa adanya keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan model sistem peradilan pidana Indonesia yang mengatur Polisi sebagai penyidik utama disamping Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik lainnya. Dalam pelaksanaan penyidikan, Polisi merupakan koordinator dan pengawas (KORWAS) bagi PPNS. Itu berarti dalam proses dimulainya penyidikan dan penyerahan Berita Acara Penyidikan kepada Penuntut Umum harus melalui Polisi. Inkonsistensi pengaturan UU N0. 45 Tahun 2009 dalam konteks penyidikan menimbulkan konflik norma dengan KUHAP sebagai UU payung dimana penyidik tindak pidana perikanan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum tanpa melalui polisi. Ketiadaan koordinasi dan kesatuan sistem berdampak pada proses penegakan hukum perikanan. Akibatnya, muncul permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa yang melatarbelakangi pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan menurut UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan? 2) Bagaimana koordinasi dan pengawasan terkait formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia? 3) Bagaimana konsep formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimasa depan? Sebagai sebuah penelitian hukum, penelitian disertasi ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sementara analisis terhadap hasil penelitian digunakan teori negara hukum, teori kewenangan, teori sistem peradilan pidana, teori kebijakan hukum pidana dan teori pengawasan. Hasil penelitian disertasi ini berkesimpulan bahwa pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dalam UU No. 45 Tahun 2009 merupakan kewenangan atribusi, artinya kewenangan yang diberikan oleh UU. Terkait kewenangan penyidikan tindak pidana dibidang perikanan sebenarnya merupakan bagian tugas dan fungsi penegakan hukum yang dilakukan penyidik Pejabat TNI AL, PPNS Perikanan dan Pejabat Kepolisian RI sebagai wujud dari kewenangan atribusi. Luasnya laut Indonesia menjadi bertambah dengan diratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985 menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemanfaatan potensi kelautan yang cukup besar. Selain pranata-pranata yang telah diatur dalam hukum laut yang merupakan bagian dari negara seperti laut territorial, masih ada lagi pranata-pranata hukum laut lainnya yang menyatakan bahwa negara pantai tidak memiliki kedaulatan tetapi hanya memiliki kekuasaan-kekuasaan atau yurisdiksi-yurisdiksi tertentu dan bersifat terbatas. Hal ini dikarenakan, pranata hukum laut ini bukan merupakan wilayah negara. Pranata-pranata hukum laut itu adalah zona tambahan (contiguous zone), zona ekonomi eksklusif. Dalam Konteks sistem peradilan pidana terjadi konflik pengaturan kewenangan penyidikan yang dapat merusak sistem peradilan pidana sekaligus menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Pengawasan yang dimaksud UU Perikanan hanya ditujukan dalam konteks pengawasan perikanan terkait pengelolaan perikanan dan tidak termasuk pengawasan kelembagaan terutama dibidang penyidikan. Hal ini dipandang perlu dilakukan dan dipertegas mengingat kewenangan penyidikan yang diberikan UU Perikanan dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh instansi penyidik tersebut. Formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan sebagaimana dituangkan dalam UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, masih menimbulkan persoalan (konflik norma) dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sebagai model sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini disebabkan norma yang mengatur tentang penyidikan haruslah berpatokan pada norma induk dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, dimana Polisi sebagai penyidik utama melaksanakan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS. Kenyataannya terjadi inkonsistensi norma dalam UU Perikanan yang mengakibatkan konflik norma, dimana penyidik tindak pidana perikanan mempunyai kedudukan yang sama. Dalam konteks sistem peradilan pidana formulasi demikian mengakibatkan rusaknya sistem. Oleh karena itu perlu diformulasikan kembali kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dengan mengembalikan pada sistem yang dianut dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

English Abstract

The abundant marine natural resource, the strategic geographic position of Indonesia waters, and the highly intensive economic pace have opened many possibilities of various criminal actions in the national jurisdiction of Indonesia, including illegal fishing. Pursuant to Article 73 verse (1) of Act No. 31 of 2004 jo Act No. 45 of 2009, the investigation of criminal action in fishery is conducted by the Investigator from Fishery Civil Service, the Investigator from Navy Force, and/or the Investigator from State Police of Republic of Indonesia. This Act provides similar authority for these three institutions in the enforcement of fishery law. All these institutions claim to have a legal authority for the enforcement of fishery law without the duty to integrate the implementation. Act No.8 of 1981 about Criminal Agenda Law represents a model of the criminal justice system in Indonesia which has appointed Police as the main investigator in addition to the Civil Servant Officer (PPNS – Pejabat Pegawai Negeri Sipil) and other investigator. In the implementation of investigation, Police is the coordinator and the supervisor (KORWAS – Koordinator and Pengawas) for PPNS. It means that any investigations and the submission of Investigation Agenda News to Prosecutor must be always through Police. The inconsistence of Act No. 45 of 2009 has a consequence, which is that the investigation contexts has triggered norm conflict with Criminal Code (KUHAP) because this Code is the umbrella used by the investigator of fishery criminal action to announce the beginning of investigation and to submit the result of investigation to the prosecutor without passing through Police. The absence of coordination and systemic integration will influence the enforcement process of fishery law. As a result, many problems must be considered such as: (1) What is the background of the assignment of authority for the investigation of fishery criminal action based on Act No. 45 of 2009 about Fishery? (2) How is the coordination and the supervision in relative with the formulation of the authority for the investigation of fishery criminal action in Indonesia criminal justice system? and (3) How is the concept of the formulation of the authority for the investigation of fishery criminal action in Indonesia criminal justice system in the future? This dissertation research is a law research and it uses three approaches, which are statute approach, conceptual approach, and comparison approach. The analysis methods over the result of research include theory of law country, theory of authority, theory of criminal justice system, theory of criminal law policy, and theory of supervision. Result of this dissertation indicates that based on Act No. 45 of 2009, the assignment of authority for the investigation of fishery criminal action is the authority of attribution, which means that the authority is bestowed by the statute or Act. The authority for the investigation of fishery criminal action, therefore, is a part of the duty and function of law enforcement by the Officer of Navy, The Officer of Civil Servant for Fishery, and The Officer of Indonesia Police, as the realization of the authority of attribution. The width of Indonesia sea waters is increased when Sea Law Convention of 1982 is ratified by Act No. 17 of 1985 which provides the sovereign right to use quite great marine potential. In addition to the regulations that have been arranged in the sea law as the part of country such as territorial sea, there are also other regulations of sea law stating that the coastal country does not have sovereignty but only has certain or limited power or jurisdiction. It is because the regulations of sea law are not covering the country zone. These are usually additional zone (contiguous zone) or exclusive economic zone. In the criminal justice system context, the conflict of the assignment of authority for investigation may damage the criminal justice system and cause the uncertainty in the law enforcement. The supervision in Fishery Act is only pointed toward the fishery supervision context, especially related more to fishery management than organizational supervision, but the organization supervision is also important for investigation. It must be understood because the authority of investigation given by Fishery Act can trigger the manipulation of authority by the investigating institution. The formulation of the authority for the investigation of fishery criminal action, as explained within Act No. 45 of 2009 about Fishery, is still problematic (followed by norm conflict) against Act No. 8 of 1981 about KUHAP as the model of criminal justice system in Indonesia. The reason is that the norm that regulates the investigation must be based on primary norm in Article 7 Verse (2) KUHAP which states that Police is main investigator with the function of coordination and supervision over PPNS. In reality, the inconsistence of norm in Fishery Act has produced norm conflict because the investigator of criminal fishery action has claimed for similar position. In the criminal justice system context, such formulation can damage system. Therefore, the authority for the investigation of fishery criminal action shall be reformulated by stepping back toward Act No.8 of 1981 about KUHAP.

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/343.076 92/HEH/k/061309099
Subjects: 300 Social sciences > 343 Military, defense, public property, public finance, tax, commerce (trade), industrial law
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 29 Apr 2014 14:12
Last Modified: 29 Apr 2014 14:12
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160856
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item