Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Menunjang Kemandirian Ekonomi Desa Di Kabupaten Siak.

Asni, Fauzi (2013) Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Menunjang Kemandirian Ekonomi Desa Di Kabupaten Siak. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Desentralisasi (fiskal) menjadi bagian dari skenario untuk penguatan tata pemerintahan yang baik (good governance). Desentralisasi fiskal merupakan upaya mendekatkan kepada kebutuhan pembangunan di daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu perwujudtan dari desentralisasi fiscal di tingkat desa dimana ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada desa minimal 10% dari dari dana perimbangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota. ADD sejatinya diharapkan dapat menjadi sebuah insentif untuk menunjang desa menuju suatu kemandirian ekonomi desa, namun yang menjadi permasalahan utama penelitian ini adalah `Apakah dana ADD Efektif dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi Desa Di Kabupaten Siak?` Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 1) Mengidentifikasi tata kelola ADD di Kabupaten Siak 2) Teridentifikasinya permasalahan implementasi ADD untuk menunjang kemandirian ekonomi desa Kabupaten Siak. 3) Menformulasikan Peningkatan efektivitas ADD untuk menunjang kemandirian ekonomi desa di Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif evaluatif metode akar masalah. Lokasi penelitian di Desa Teluk Merbau Kecamatan Dayun dan Desa Rawang Air Putih di Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Hasil studi memperlihatkan hasil bahwa tata kelola ADD masih belum terlalu efektif, dari segi regulasi terjadi desain specific grant yang terlalu kaku, segi perencanaan tidak berjalannya fungsi lembaga, lemahnya kualitas perencana serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, segi pelaksanan regulasi yang rumit serta masih rendahnya tingkat SDM pelaksana, dari segi monitoring dan evaluasi kurangnya jumlah aparatur, masih rendahnya tingkat SDM serta tidak adanya indikator yang dapat mengukur kinerja desa. Strategi pengembangannya adalah fase awal memperkuat kelembagaan desa terutama di tingkat perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, jika tingkat implementasi sudah mengalami peningkatan

English Abstract

Fiscal decentralization becomes a part of scenario to reinforce good governance. Fiscal decentralization is an effort to approach the needs of regional development. Village Fund Allocation (Alokasi Dana Desa/ADD) is one of fiscal decentralization in village level in which ADD is fund that allocated by regional government to villages with the minimum of 10% allocation from balance fund of regional and central government which is earned from every regency/city. Village Fund Allocation is expected to become an incentive to stimulate villages in order to be autonomous in village economy. However, the main problem of this research is `Is Village Fund Allocation Effective to Reinforce Village Economic Autonomy in Siak Regency?` The purpose of this research are 1) To identify the governance of Village Fund Allocation in Siak Regency, 2) to identify the Village Fund Allocation implementation problem in order to support rural economic autonomy in Siak Regency, 3) to formulate the enhancement of Village Fund Allocation effectiveness in order to support village economic autonomy in Siak Regency. This research is conducted using the quantitative evaluation approach using root cause analysis method. The location of this research is in Teluk Mebau Village of Dayun Sub-district and Rawang Air Putih Village of Siak Sub-district in Siak Regency. The result of the study shows that the governance of Village Fund Allocation has proven not effective. From regulation side, the problems are the specific grant which is too rigid, the regulation implementation which is complicated, and the human resource which has low level. The problems from the planning side are the institutional function which is not well implemented, the low quality of the planning process, and the lack of people participation. The problems in monitoring and evaluation side are the low number of officer, low level of human resource, and the unavailability in the indicators to measure the village performance. This development strategy is the first phase to strengthen village institution especially in planning, actuating, monitoring, and evaluating level. If the level of implementation has improved, it would be followed by creating regulation design of specific grant which is more flexible.

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/338.9/ASN/a/061400570
Subjects: 300 Social sciences > 338 Production > 338.9 Economic development and growth
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Depositing User: Budi Wahyono Wahyono
Date Deposited: 28 Apr 2014 13:33
Last Modified: 28 Apr 2014 13:33
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160807
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item