Makna “Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan” sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja

Harianto, Aries (2013) Makna “Tidak Bertentangan dengan Kesusilaan” sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Judul peneltian disertasi ini adalah : Makna `tidak bertentangan dengan kesusilaan` sebagai syarat sah perjanjian kerja. Judul ini merupakan representasi dua isu hukum, yakni : (1). Hakikat makna tidak bertentangan dengan kesusilaan` sebagai syarat sah perjanjian kerja dalam perspektif perlindungan buruh; (2). Akibat hukum perjanjian kerja yang bertentangan dengan kesusilaan. Penelitian disertasi ini dilakukan atas latar belakang kekaburan makna `kesusilaan` dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 52 ayat 1 huruf d, berikut akibat hukum perjanjian kerja bertentangan dengan kesusilaan yang secara normatif tidak memberikan perlindungan dan keadilan terhadap buruh. Kekaburan makna demikian pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka ruang multi tafsir dalam proses penegakan hukum. Diharapkan dari penelitian disertasi ini dapat dikonstruksi makna kesusilaan dalam perjanjian kerja termasuk kontruksi akibat hukum perjanjian kerja yang bertentangan dengan kesusilaan dengan tetap berorientasi pada perlindungan buruh. Orisinalitas disertasi ini otentik mengingat hingga penelitian ini dilakukan, belum ada satupun penelitian sebagai karya akademik dalam bentuk disertasi yang menyerupai atau mengawali tema penelitian sebagaimana judul di atas. Jenis penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu proses penelitian yang mengkaji dan menganalisis ketentuan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan termasuk peraturan pelaksanaannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang No.12 Tahun 1948 tentang Kerja, Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja, Undang-undang No.25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Undang-Undang No.17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, Konvensi ILO, berikut peraturan daerah, ajaran etika Jawa, putusan pengadilan ditunjang dengan berbagai sumber ajaran Islam, Kristen, Hindu, Budha Konghucu, undang-undang negara lain hingga pendapat ahli filsafat yang semuanya berkaitan dengan masalah kesusilaan sebagai basis kajian. Analisis terhadap basis kajian tersebut dilakukan dengan empat macam pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan sejarah (Historical Approach), pendekatan kasus (Case Approach). Kemudian melalui empat pendekatan tersebut dilakukan formulasi dalam bentuk inventarisasi dan komparasi terhadap basis kajian sehingga diperoleh temuan dalam bentuk konstruksi hakikat makna kesusilaan yakni : nilai perilaku terutama yang membangkitkan nafsu birahi berdasarkan kesadaran etis lokal. Rumusan makna suatu pekerjaan dikatakan tidak bertentangan dengan kesusilaan apabila : (a) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak menempatkan buruh sebagai alat produksi. (b) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak membangkitkan nafsu birahi. (c) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak termasuk jenis kejahatan dalam kategori melanggar kesusilaan sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (d) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan perasaan masyarakat lokal. (e) Objek pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai religiusitas. Berkaitan dengan isu hukum kebatalan perjanjian kerja yang bertentangan dengan kesusilaan maka berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dikonstruksi bahwa perjanjian kerja merupakan contractus sui generis atau perjanjian yang memiliki karakter khusus yang berbeda dengan perjanjian pada umumnya karena perjanjian kerja tersebut menyimpangi asas kebebasan berkontrak yang memposisikan persamaan kedudukan dan keseimbangan para pihak yang membuat perjanjian kerja yakni pengusaha dan buruh. Fakta hukum penyimpangan dimaksud dibuktikan dengan unsur `perintah` dalam hubungan kerja yang diwujudkan melalui perjanjian kerja sehingga unsur `perintah itu menempatkan kedudukan pengusaha lebih tinggi dibanding kedudukan buruh sebagai para pihak dalam hubungan kerja. Berdasarkan kedudukan pengusaha yang tidak seimbang dengan kedudukan buruh maka kebatalan hukum atas perjanjian kerja dikonstruksi untuk memberikan perlindungan terhadap buruh sesuai dengan asas hukum ketenagakerjaan, nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila, dasar konstitusional Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 dan 28D ayat 2 serta komitmen pemerintah melalui politik hukum ketenagakerjaan sebagaimana tertuang dalam konsideran menimbang pada Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Wujud konkrit dari konstruksi akibat hukum perjanjian kerja dimaksud adalah jika dalam perjanjian kerja terdapat pekerjaan sebagai sebagai syarat objektif bertentangan dengan kesusilaan maka ketentuan yang bertentangan saja yang batal demi hukum karena kebatalan dimaksud tidak serta merta melahirkan pemutusan hubungan kerja dan tidak membatalkan hak-hak lainnya sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh buruh dan pengusaha sepanjang ketentuan lainnya dalam perjanjian kerja tersebut tidak terlarang.

English Abstract

The title of this dissertation research is: Meaning of `not contradict to morality` as a condition of legal employment agreement. This title represents two legal issues, namely: (1). Nature of the meaning that is not contrary to morality `as a condition of legal employment agreement in the perspective of the labor protection, (2). Legal result of employment agreement law that is contrary to morality. This desertation research is done on the background as the result of obscurity meaning of `morality` in The Act No.13 Year 2003 concerning to employment subject of article 52 paragraph 1 letter d, following are the nullification of employment agreement law that is contrary to morality normatively does not provide for labor protection and labor justice. This obscure meaning in turn creates legal uncertainty for the space of multiple interpretations in the process of law construction. Expectation of this dissertation research that the decency meaning can be constructed within the employment agreement including the construction of nullification of employment agreements which is contrary to morality oriented to the labor protection. Originality of this dessertation is authentic based to the process of this study that until it was done, there is no single study as academic work in the form of a dissertation that resembles or initiates the research theme as the title above. Type of this dissertation research is normative legal research, the research process is to review and analyze the provisions of The Act No.13 Year 2003 concerning to the employment including its implementing regulations , the Book of Civil Law, as well as the Book of Criminal, the The Act No.12 Year 1948 concerning on Manpower, The Act No.14 Year 1969 on the basic provisions concerning to the Manpower , The Act No.25 Year 1997 concerning to the employment, The Act No.13 Year concerning to Employment , The Act No.39 Year 2004 on the Placement and Protection of Migrant Workers in Foreign Affairs, The Act No.17 Year 2005 concerning to Long-Term National Development Plan for Years 2005-2025 , ILO Conventions , local regulations, teachings of Javanese ethics , court decisions supported by multiple sources of Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism, Confucianism, the Laws of other states, until the opinion of all philosophers which are concerned with ethics problems as a base study . Analysis on the basis of the study was carried out by four different approaches namely legislative approach ( Statute Approach) , conceptual approach , historical approach , case approach . Then trough those four approaches, it was done formulations in the form of inventory and comparative of the base study so that it was obtained the invention in the form of nature construction of the decency meaning : `the behavior value, especially that is evoked the sexual desires based on local ethical. Based on the nature of the moral sense, the nature of meaning which is not contrary to morality as the legal term of the employment agreement could also be constructed, as if: (a) Object of the contracted work does not use the labour as the tool of production. (b) Object of the contracted work does not evokes the sexual desires. (c) Object of the contracted work is not included in the crimes that is included in the category of ethic deviation as has been defined in the legislation regulation as a crime. (d) Object of the contracted work does not contradict with the collective feeling of the local community. (e) Object of the contracted work does not contradict with religious values. Relating to the issue of law of employment agreements nullification which are contrary to morality, so based on the results of the analysis that had been done, it can be constructed that the employment agreement is contractus sui generis or an agreement which has a special character that is different from the general agreement, because the employment agreements that deviate from the principles of freedom of contract that puts the equality position and also the balance of the parties who made the agreement those are the employers and labors. The fact of deviation law that is mentioned is proved by the existence of the `command ` element in the working relationship which is realized through the employment agreements, as the result, the command element put the employers` position becomes higher than the labors` position in the employment agreement. Based on the position of employers that are not balanced by the position of the labors so legal nullification of the contract work is constructed to provide the protection to labors which is appropriate with the principle of employment law, the values of Industrial Relations of Pancasila, the constitutional basis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 27 paragraph 2 and 28D paragraph 2 as well as the government commitment of the through the politic of employment law as stated in the preamble based on the The Act No.13 Year 2003 concerning to the Manpower. Concrete manifestation of the nullification construction of employment agreement law means if there is a work as the object requirement which is contrary to morality in the employment agreement, so only the contrary provision that will be canceled.

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DES/331.891/HAR/m/061400303
Subjects: 300 Social sciences > 331 Labor economics > 331.8 Labor unions, labor-management bargaining and disputes
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 27 Jun 2014 13:56
Last Modified: 27 Jun 2014 13:56
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160712
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item