Aswad (2017) Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Buton Utara. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Banyak konsep perencanaan yang dihasilkan oleh masyarakat yang tidak diakomodir oleh pemerintah. Sejatinya apa yang direncanakan oleh masyarakat menjadi rujukan pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Pada pasal 18 ayat 2 dan 12 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerirntah dalam menyusun RPJM dan RPJP harus merujuk pada hasil keputusan musrenbang. Penelitian ini menggunakan pendekatan qualitatif research dengan tujuan untuk memperolah deskripsi dan analisis komprehensif tentang: (1). Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat Buton Utara dalam perencanaan pembangunan. (2). Bagaimana derajat partisipasi masyarakat Buton Utara dalam perenanaan pembangunan. (3). Bagaimana faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat Buton Utara dalam perencanaan pembangunan. (4). Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buton Utara dalam mengkoordinasikan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumen serta dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data model interaktif Miles Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, Bentuk partisipasi di Kabupaten Buton Utara, baik itu partisipasi dalam bentuk referenda, partisipasi dalam bentuk desentralisasi dalam kota, partisipasi dalam bentuk konsultasi dan kerja sama maupun dalam bentuk anggota yang dipilih belum berjalan dengan baik; kedua intervensi politik dalam perencanaan pembangunan masih terlalu kuat. Banyak keputusan yang dihasilkan dalam musrenbang merupakan keputusan yang sarat dengan kepentingan politik. Intervensi politik secara langsung akan mempengaruhi posisi derajat partisipasi yang terjadi; ketiga, Faktor pendukung partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Buton Utara meliputi kemauan masyarakat, kemampuan masyarakat, kesempatan dan pendidikan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat meliputi, Kurangnya pemahaman mengenai arti penting partisipasi, lemahnya kemauan politik pemerintah Kabupaten Buton Utara, kuatnya dominasi pemerintah dalam menentapkan program pembangunan; keempat, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan adalah melibatkan masyarakat, melakukan sosialiasi kepada masyarakat, hadir dalam kegiatan musrenbang dan memberikan bantuan dana musrenbang.
| Item Type: | Thesis (Doctor) |
|---|---|
| Identification Number: | DIS/352.14/ASW/p/2017/061702231 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration |
| Divisions: | S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Nur Cholis |
| Date Deposited: | 26 Apr 2017 09:17 |
| Last Modified: | 26 Apr 2017 09:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160468 |
Actions (login required)
 |
View Item |