Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencanavolcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman

Zaenuri, Muchamad (2017) Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance Studi Pariwisata-Bencanavolcano Tour Merapi Di Kabupaten Sleman. Doctor thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar di dunia sebagai pembangkit ekonomi, namun keberadaannya sangat rentan terhadap bencana. Kajian pariwisata dalam perspektif administrasi publik sebagian besar masih memakai pendekatan kebijakan dan manajemen yang melihat pariwisata sebagai suatu proses yang teratur dan kurang memperhitungkan terjadinya bencana. Pariwisata yang berkaitan dengan bencana, tidak mungkin dijelaskan dengan memakai pendekatan yang teratur seperti itu karena bencana merupakan suatu proses yang datangnya secara tiba-tiba dan akan menggagalkan seluruh kebijakan dan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama ini tata kelola untuk menghadapi bencana memakai pendekatan yang bersifat adaptif (adaptive governance) yaitu dengan melalui penyesuaian kebijakan dan mengelola ketidakpastian dengan pendekatan kontigensi. Tata kelola yang seperti ini hanya sekedar menyesuaikan dengan perubahan tetapi tidak bisa melakukan akselerasi, sehingga perlu dikembangkan pendekatan baru yang dapat merespon bencana secara cepat dan sekaligus mengelola kemungkinan untuk dikembangkan menjadi kegiatan pariwisata, pendekatan baru tersebut dikenal dengan tata kelola kolaborasi (collaborative governance). Disertasi ini meneliti tentang pariwisata-bencana dari perspektif tata kelola kolaborasi (collaborative governance) dengan maksud agar dapat memberi jawaban atas kekurangan pendekatan yang selama ini telah banyak dilakukan. Studi ini mendeskripsikan dan menganalisis transformasi kolaborasi pada tata kelola pariwisata-bencana dengan mengambil kasus di volcano tour Merapi Kabupaten Sleman. Fokus dari studi ini adalah proses transformasi dalam tata kelola pariwisata-bencana yang meliputi shared vision, partisipasi, jejaring dan kemitraan dalam kontek manajemen bencana mulai dari kondisi normal, menjelang terjadinya bencana, tanggap darurat dan tahap menuju normal. Analisis dengan menggunakan pendekatan governance merujuk pada 3 teori utama yaitu Osborne (2010) tentang negosiasi stakeholder berdasarkan mekanisme jaringan yang bersifat relasional, yang kemudian diperkuat oleh Bevir (2011) tentang perlunya transformasi tata kelola pemerintahan dari sistem hirarki menuju jaringan dan kemitraan, dan Frederickson (2012) tentang pelibatan aktor non negara dalam urusan pemerintahan. Sedangkan analisis tentang transformasi kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata-bencana merujuk pada 4 konsep utama yaitu Anshel & Gash (2007) tentang konsensus yang melibatkan stakeholder non negara, John Wanna (2008) tentang skala kolaborasi yang diperkuat oleh Peter Shergold (2008) tentang transformasi kolaborasi, dan Eppel (2013) tentang karakteristik relationship diantara stakeholder dalam melakukan kolaborasi. Dari data dokumentasi, wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) dengan berbagai stakekholder dari pemerintah, swasta dan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan volcano tour Merapi, menghasilkan xi temuan penelitian yaitu: pertama, keterlibatan aktor non negara dalam urusan pemerintahan dikarenakan masing-masing mempunyai keterbatasan dalam sumberdaya. Kedua, intensitas hubungan diantara stakeholder sebagian besar masih berkategori sedang. Ketiga, transformasi kolaborasi berlangsung dari komando yang mencirikan adanya hirarki menuju pada kolaborasi yang membentuk jejaring dan kemitraan. Keempat, tahapan pengelolaan pariwisatabencana yang dilakukan secara transformatif dan runtut mulai dari shared vision, partisipasi, jejaring dan kemitraan, akan tercipta pariwisata-bencana yang berkelanjutan. Implikasi teoritis dari disertasi ini adalah: 1) teori governance dari Osborne, Bevir dan Frederickson sangat relevan untuk menganalisis peran aktor non negara dalam pemerintahan, tetapi tesis Osborne tentang negosiasi tidak relevan karena pelibatan aktor non negara dalam urusan pemerintahan lebih cenderung karena kebutuhan. 2) Konsep dari Anshel & Gash tentang konsensus diantara stakeholder terverifikasi dalam kasus hubungan antara pemerintah dengan swasta, namun untuk hubungan antara swasta dan masyarakat masih bersifat transaksional. 3) Intensitas hubungan diantara stakeholder sangat relevan dijelaskan dengan menggunakan konsep Wanna yang selanjutnya dapat diidentifikasi mengenai proses transformasi yang terjadi dalam kolaborasi dengan menggunakan konsep Shergold. 4) Konsep dari Eppel sangat relevan untuk menjelaskan karakteristik relationship diantara stekholder, namun tesis Eppel tentang perlunya formalisasi dalam relationship terkoreksi, karena tanpa formalitas sudah terjadi kolaborasi diantara stakeholder.

Item Type: Thesis (Doctor)
Identification Number: DIS/338.479 1/ZAE/t/2017/061702232
Subjects: 300 Social sciences > 338 Production > 338.4 Secondary industries and services
Divisions: S2/S3 > Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 17 Apr 2017 10:27
Last Modified: 26 Jan 2022 06:24
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/160405
[thumbnail of Muchamad Zaenuri.pdf]
Preview
Text
Muchamad Zaenuri.pdf

Download (9MB) | Preview

Actions (login required)

View Item View Item