Kusmayadi, Hendro (2013) Penegakan Hukum dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Peredaran Kayu tanpa Izin di Wilayah Polres Berau. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Peredaran kayu tanpa dokumen sah ( Illegal Loging ) marak terjadi di wilayah Polres Berau karena adanya kerjasama masyarakat setempat yang berperan dilapangan melakukan penebangan dengan dalih bahwa mereka menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri. Kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu secara moulding. Sebenarnya penegakan hukum terhadap illegal logging telah dilakukan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan, namun ancaman terhadap tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP tentang pencurian. Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai Pasal-pasal dalam KUHP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau, untuk mengetahui dan mengkaji penegakan hukum dalam tingkat penyidikan yang dilakukan dalam menanggulangi maraknya tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau, serta untuk mengetahui dan mengkaji upaya hukum yang dilakukan dalam meminimalisir maraknya tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data primer sebagai sumber utama dan data sekunder sebagai sumber penunjang. Sebagai kategori penelitian empiris, maka digunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian berupa kajian-kajian empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini antara lain: (1) Bentuk-bentuk atau modus operandi tindak pidana peredaran kayu tanpa izin di wilayah hukum Kepolisian Resort Berau adalah sebagai berikut: (a) Pelaku menggunakan cara dengan mengangkut kayu hasil penebangan secara ilegal dengan menyimpan di bawah tumpukan kayu rakyat; (b) Kayu-kayu yang sudah ditebang secara ilegal, kemudian dibuat kayu blambangan/bantalan dan diangkut dengan kendaraan truk dan memasang jaringan di setiap jalan untuk memantau patroli/razia dari petugas kepolisian; (c) Pengangkutan kayu dilakukan pada waktu dini hari sampai menjelang subuh; (d) Pelaku selalu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian apakah pihak Kepolisian akan melakukan patroli atau tidak; (e) Pelaku menggunakan dokumen dari wilayah kabupaten lain pada saat melakukan pengangkutan kayu; (f) Pelaku menggunakan dokumen yang sudah mati atau dengan mengikuti dokumen perusahaan yang sudah berjalan; (g) Cukong memberikan ongkos kepada masyarakat sekitar hutan untuk melakukan penebangan kayu di hutan yang kemudian hasil kayu tersebut diambil oleh cukong (pemberi dana) dengan dibeli secara murah; (h) Memberikan upeti kepada oknum petugas setempat; (i) Dalam melakukan pengangkutan kayu dari hutan sampai ke pinggir laut dengan menggunakan sarana mobil truk; (j) Kayu tebangan secara ilegal diambil di areal KBK maupun areal KBNK; (k) Kayu diambil di areal clearing perkebunan yang tidak diambil oleh perusahaan. (2) Penyelesaian terhadap kasus-kasus penebangan pohon secara illegal dilakukan dengan cara diawali dengan penyelidikan kemudian melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan serta pemberkasan dan diakhiri dengan melimpahkan tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan. (3) Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mencegah dan menanggulangi penebangan pohon secara ilegal diantaranya adalah: (a) Preemtif, dengan mengajak Dinas/Instansi terkait dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan kepada masyarakat, menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan penebangan pohon secara illegal, pemasangan tanda-tanda larangan menebang pohon di kawasan hutan; (b) Preventif, Satreskrim bersama dengan jajaran Polsek, Sat Shabara, Sat Lantas dan dinas terkait melakukan giat operasi/patroli gabungan di daerah yang rawan akan terjadinya illegal logging , menanam jaringan untuk memberikan informasi adanya penebangan pohon secara illegal, mengadakan pelatihan Kadarkum terhadap RT, Kepala Desa, Linmas dan masyarakat untuk bersama-sama mengerti dan memahami amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. (c) Represif, melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku illegal logging dengan melakukan penangkapan pelaku illegal logging sehingga menimbulkan efek jera.
English Abstract
Circulation of wood without valid documents (illegal logging) rife in Berau district police due to cooperation of local communities that play a role in field of logging on pretext that y were cutting wood in location field of ir own. n y sell local timber buyers as container wood. Container wood timber is n molding process. Actual enforcement against illegal logging has been done since inception of Act No. 5 of 1967 on Principles of Forestry, but threat of offenses such as chopping, cutting, picking and carrying timber forest products without permission of authorities imposed articles Criminal Code of ft. After promulgation of Act No. 41 of 1999 on Forestry to conduct harness timber forest produce without a permit subject to criminal authorities as set out in Article 50 jo. Article 78 of Law No. 41 of 1999 that threat of criminal charges heavier than Articles of Criminal Code. purpose of this study is to investigate and examine forms or modus operandi of criminal distribution of wood without consent in jurisdiction of Police Resort Berau; law enforcement in investigation level in tackling rampant crime lumber distribution without consent in jurisdiction of Police Resort Berau , as well as legal action taken to minimize rampant crime lumber distribution without consent in jurisdiction of Police Resort Berau. This study is an empirical law, which is based on research with primary data as primary resource and secondary data as a complement. approach used in this study is a sociological juridical approach. Data analysis was done by descriptive qualitative, meaning that data are presented descriptively and analyzed qualitative data analysis based on quality and accuracy of data and n be concluded that answer to problems in this study. results of this study are: (1) forms or modus operandi of criminal distribution of wood without consent in jurisdiction of Police Resort Berau are: (a) perpetrator uses means to transport illegally harvested wood to keep people under a pile of wood; (b) timber that has been illegally harvested, n made wood Blambangan/pads and transported in trucks and set up network in any way to monitor patrols/raids from police officers, (c) Transportation of wood done in early morning until just before dawn; (d) Actors always supervise activities carried out by police if police will be on patrol or not, (e) perpetrator uses documents from o r districts when transporting timber, (f) perpetrator uses a dead document or by follow document which has been running company; (g) gives cost to society Cukong forest for logging timber in forests that timber was n taken by financiers (donors) and bought cheap; (h) Provide tribute to unscrupulous local officials; (i) In transporting timber from forest to sea by means of trucks; (j) Wood harvested illegally taken KBK areas or areas KBNK, and (k) Wood taken in clearing area of plantations that are not taken by company. (2) Settlement of cases of illegal logging is done by starting with an investigation and n make efforts to force form of arrest, detention, seizure and filing and ends by throwing suspect and any evidence to Attorney General. During year 2012 up to October, number of cases of illegal logging that has been delegated to Attorney/Phase II in Berau District Police are as many as 11 cases. Upon completion of investigation (Phase II) is fur r investigating activities will directly assign custody and any evidence to Prosecutor. (3) efforts that have been undertaken to prevent and combat illegal logging are: (a) preemptive, by inviting Department/Institution in disseminating Law No. 41 Year 1999 on Forestry to community, urged public not to conducting illegal logging, and installation of signs ban on felling trees in forest, (b) Preventive, Satreskrim along with police ranks, Sat Shabara, Sat n and related agencies conduct viable operation/joint patrols in areas prone to occurrence of illegal logging, planting network to provide information regarding illegal logging, as well as training Kadarkum to RT, village head, Well and community to work toge r to understand and comprehend mandate of Law Number 41 Year 1999 on Forestry; (c) Repressive, enforcing law against illegal loggers to arrest illegal loggers so that a deterrent effect.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/634.98/KUS/p/041305141 |
| Subjects: | 600 Technology (Applied sciences) > 634 Orchards, fruits, forestry > 634.9 Forestry |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Oct 2013 14:33 |
| Last Modified: | 07 Oct 2013 14:33 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/158962 |
Actions (login required)
 |
View Item |