Nafsikin, Safi`i (2012) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (Studi di Polres Kutai Kartanegara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyidikkan yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Kukar dalam menangani kasus tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa, Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh penyidik Sat Reskrim Polres Kukar dalam melakukan penyidikkan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa, dan untuk mengatahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Satreskrim Polres Kukar dalam menangani tindak pidana korupsi ADD di wilayah hukum Polres Kukar. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan di Polres Kutai Kartanegara, adapun jenis dan sumber data tediri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku-buku atau literaturliteratur, Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk menyusun gambaran atau potret suatu permasalahan tentang pola dan problematika. Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa Proses penyidikan terhadap korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dimulai dari adanya indikasi seseorang diduga kuat telah melakukan korupsi ADD itu adalah Proyek pekerjaan yang fiktif, kegiatan yang tidak diselesaikan dan administrasi pertanggungjawaban keuangan yang tidak jelas, penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum yang menimbulkan potensi kerugian negara, Pemalsuan Dokumen, Mark up Bea Kegiatan. Setelah terindikasi ada dugaan kuat seseorang telah melakukan Korupsi ADD, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Penyidik adalah melakukan penyidikan yaitu dengan mengumpulkan barang bukti, malakukan pemeriksaan saksi, melakukan penyitaan berbagai dokumen terkait, melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Beberapa hambatan yang dihadapi penyidik dari Satreskrim Polres Kutai Kartanegara adalah, diantaranya adalah: Hukum dan peraturan itu sendiri yang berupa kurang implementasi pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, Mentalitas petugas yang menegakkan hukum yaitu berupa Kurangnya Pengetahuan penyidik terkait Tindak Pidana Korupsi khususnya Korupsi ADD dan Kurangnya Koordinasi dengan istansi pemerintah yang lain, Fasilitas yang diharapkan dalam penegakkan hukum yaitu Biaya Operasional (Anggaran) yang kurang, Sarana dan prasarana belum memadai, Lokasi Tindak Pidana Korupsi (Desa) yang jauh, dan Waktu perhitungan Kerugian keuangan negara yang relatif lama, Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat yaitu pelaku kejahatan seolah-olah ingin menutupi perbuatan korupsi yang dilakukannya, dan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup yakni masyarakat kebanyakan engan menjadi saksi dan dihantui rasa takut apabila berurusan dengan aparat kepolisian. Upaya dilakukan Satreskrim Polres Kutai Kartanegara untuk menghadapi kendala itu adalah sebagai berikut: Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintahan terkait, Penambahan Anggaran, Meningkatkan Sarana dan Prasaran polri, Melakukan pelatihan terhadap anggota untuk meningkatkan kemampuan di bidang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.
English Abstract
This study aims to identify and analyze the processes performed by the investigator penyidikkan Satreskrim Kukar police in handling cases of corruption Village Fund Allocation, to identify and analyze the obstacles faced by investigators Sat Criminal Police Kukar in doing penyidikkan corruption Village Fund Allocation, and to know the efforts and analyze Satreskrim Kukar police in tackling corruption in the jurisdiction of Police ADD Kukar. This research method is empirical judicial approach taken in cases of police aquatic mammal, while the types and sources of data consisting of primary data and secondary data, primary data collection through interviews and observations at the location of the study, while the secondary data obtained from the data written by literature search, information retrieval, and studying books or literature, as for the analysis of the data used by the authors is a descriptive analysis method. Descriptive research is research that aims to develop a picture or portrait of an issue about the patterns and problems. The result showed that the process of investigation on corruption Allocation Fund Village (ADD) which starts from a strong indication of a person suspected of corruption have ADD it is a fictional work projects, activities that are not resolved and administrative accountability is unclear, abuse of authority and unlawfully causing potential loss to the state, Counterfeit Documents, marked up Bea activity. After indicated there is strong suspicion someone has done Corruption ADD, then the next step taken by the investigators are conducting an investigation is to collect evidence, examination of witnesses malakukan, foreclosure-related documents, conduct an examination of the suspect. Some of the obstacles faced by investigators from the police Satreskrim Kutai are, among others: Law and the legislation itself in the form of lack of implementation of the operations to be carried by law enforcement officers, law enforcement officers mentality in the form of lack of knowledge related investigation of Corruption Corruption particular ADD and Lack of coordination with other government istansi amenities expected in law enforcement, namely Operational Cost (Budget) is lacking, inadequate facilities and infrastructure, location of Corruption (Village) away, and the countrys financial losses calculation time is relatively long, Awareness and legal compliance of its citizens are criminals as if to cover up acts of corruption committed, and cultural factors, as a result of works, copyright and flavors that are based on human initiative in the social life ith the general public to witness and haunted by a sense fear when dealing with the police. Attempts were made Satreskrim Kutai police to deal with these challenges are as follows: Increase coordination with relevant government agencies, Addition Budget, Improving the national police facilities and infrastructure, Conduct training for members to build capacity Investigation of Corruption.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/364.132 3/NAF/p/041300010 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 364 Criminology > 364.1 Criminal offenses |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 01 Mar 2013 13:53 |
| Last Modified: | 01 Mar 2013 13:53 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157245 |
Actions (login required)
 |
View Item |