Kurniawan, Soni (2014) Evaluasi Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan (Studi Program Anti Kemiskinan Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian merupakan program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebagai penerima bantuan diberikan keleluasaan dalam penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan atas dasar kesepakatan dalam musyawarah mulai tahap perencanaan program sampai dengan pelestariannya. Konsep dasar program ini adalah pemberdayaan usaha ekonomi produkif Kelompok Masyarakat Miskin yang difasilitasi pendampingan dan Mitra Usaha sebagai penampung/pembeli hasil produksi dari Pokmas (Pasar). Pokmas mendapatkan bantuan yang bersifat hibah, selanjutnya menjadi aset Pokmas untuk dimanfaatkan oleh anggota dalam melaksanakan kegiatan usaha dan diwajibkan untuk melakukan perguliran dengan mekanisme sesuai dengan kesepakatan anggota. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Fokus penelitian adalah : (1). Pelaksanaan Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban, meliputi : pendekatan pelaksanaan program dan karakteristik kelompok sasaran (2). Evaluasi Kinerja Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban, terdiri dari indikator masukan ( input) , proses ( process ), keluaran ( output ) dan hasil ( outcome ). (3). Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian di Kabupaten Tuban. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan, bahwa Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian secara signifikan belum mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada kinerja input yang menyangkut SDM Pokmas dan Tenaga Pendamping Pokmas masih kurang memadai. Rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah dimana hampir 81,28 % sampai dengan lulusan SD dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah sebanyak 71,02 % kurang dari 0,5 hektar. Hal ini mengakibatkan usaha pertanian sampai saat ini masih banyak didominasi oleh usaha skala kecil dengan modal terbatas. Peran tenaga pendamping dalam mendampingi anggota Pokmas dinilai masih kurang maksimal, karena jumlah tenaga pendamping relatif terbatas apabila dibandingkan dengan jumlah anggota Pokmas yang harus didampingi. Dilihat dari indikator kinerja proses, tahapan yang masih kurang optimal dalam pelaksanaannya antara lain tahap perencanaan dan pelaksanaan. Tahap perencanaan berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) perencanaan, sedangkan tahap pelaksanaan program berkaitan dengan realisasi pencairan bantuan dan kurang aktifnya peran anggota Pokmas dalam melaksanakan tahapan kegiatan. Untuk realisasi bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian khususnya melalui APBD Provinsi Jawa Timur, seringkali tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan (pada saat awal musim tanam). Pada kinerja output dan outcome , secara umum sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran Pedoman Umum Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ). Secara kualitas Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian dapat menangani Gakin sebanyak 593 orang, meningkatkan pendapatan anggota Pokmas rata-rata sebesar 16,16 % dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 625 orang, akan tetapi belum berdampak pada pengentasan kemiskinan. Faktor pendukung pelaksanaan program antara lain adanya dukungan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal pendanaan, manajemen program yang cukup baik, adanya Tenaga Pendamping dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Tingkat Kabupaten. Pokmas yang berhasil dalam pengelolaan Program Anti Kemiskinan ( Anti Poverty Program ) Bidang Pertanian yaitu Pokmas Sejahtera Mandiri dan Tunas Karya Desa Patihan. Peran aktif Pengurus dan anggota Pokmas dalam pelaksanaan, pengembangan serta penentuan besarnya jasa pengelolaan keuangan sebesar 10 % sangat menentukan dalam keberhasilan program ini. Sedangkan faktor penghambat antara lain rata-rata pendidikan anggota Pokmas sangat rendah dengan tingkat kepemilikan lahan pertanian sawah kurang dari 0,5 hektar, anggaran masih sangat terbatas, mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur merupakan paket bantuan yang dilaksanakan oleh pihak ke- 3 (Rekanan) yang tidak sesuai dengan kebutuhan Pokmas, Mitra Usaha yang semestinya membantu membeli produk yang dihasilkan oleh Pokmas sesuai dengan harga pasar tidak berjalan sesuai dengan fungsinya serta lemahnya kelembagaan Pokmas.
English Abstract
Anti Poverty Program in Agriculture sector is a program to overcome poverty by using community development approach. Community group (that`s called Pokmas) as a program beneficiaries are given flexibility in determining process of program based on mutual agreement, began planning stage until preservation program. The basic concept of this program is the empowerment of productive economy group that consists of the poor. This program is facilitated by the assistants and business partners as reservoirs or production buyers of Pokmas. Pokmas receives a grant from the program. This grant,then,becomes an asset to be used by members of Pokmas in carrying out business activities and in implementing of revolving fund accordance with the agreement of group members. This study is a qualitative research through observation, interviews and documentation. This research is focused on three issues. They are: (1). Implementation of Anti Poverty Program in Agricultural Sector at Tuban Regency, include: the approach of the program and the characteristics of the target group (2). Performance Evaluation of Anti Poverty Program in Agricultural Sector at Tuban Regency, consist of input indicators, process, outputs and outcomes. (3). The supporting factors and inhibiting factors of Anti Poverty Program in Agricultural Sector at Tuban Regency. The results of this study describe the Anti Poverty Program has not been able to significantly decrease the amount of the poor. On the performance indicator of input is dealing with the low human resources of Pokmas and the inadequate of assistants` role. The average of Pokmas education is very low, approximately 81.28% were primary school graduates with ownership of agricultural land less than 0.5 acres of paddy field is 71.02%. This conditions cause in agricultural business is still dominated by small scale businesses with limited capital. The role of the assistants of Pokmas is inadequate because their members are less than the amount of Pokmas members. On the performance indicator of process describes the planning process and implementation are not functioning properly. The planning process related to village forum (that is called Musyawarah Desa/Musdes) and implementation program related to program funding and less active participation of Pokmas. The realization stage of agricultural production infrastructure through APBD of East Java Province, is often not accordence with the schedule (at the beginning of the growing season). On the performance indicator of output and outcome, in general is accordance with the purposes and objectives of Anti Poverty Program Guidelines. In quality of Anti Poverty Programs can handle as many as 593 people of Gakin, increases the revenue of Pokmas in the amount of 16.16% and the employment of 625 people, but it has not been able to give any impact on poverty alleviation. The supporting factors of this program are any supports of Tuban Government in funding this program, good management of program, the assistance of Pokmas and the role of Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) of Tuban Regency. The success of Pokmas in the management of Anti Poverty Program are Sejahtera Mandiri and Tunas Karya from Patihan village. The role of management and members of Pokmas in the development, implementation and determination of financial management services by 10% ,is crucial in the success of this program. While the inhibiting factors include the low education of the majority Pokmas members with ownership of agricultural land less than 0.5 acres of paddy field, budget constrainst, funding programs from APBD of East Jawa Province held by a third party (client) that is not in accordance with the needs of Pokmas, the failure of business partners that should help to buy products produced by Pokmas in accordance with the market price and weak of Pokmas institutional.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/362.5/KUR/e/041406287 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.5 Poor people |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 20 Oct 2014 11:45 |
| Last Modified: | 20 Oct 2014 11:45 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157142 |
Actions (login required)
 |
View Item |