Iksan, Mokhamad (2013) Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Narkotika Bukan Tanaman pada Rumah Tahanan Negara Kelas II A Samarinda. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai pengayom, pelindung, pembimbing dan sebagai aparat penegak hukum, tentunya Polri dihadapkan dengan salah satu tugas yaitu memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta melakukan tindakan yang nyata dalam proses penyidikan anak agar mendapatkan perlakuan yang wajar dan keadilan serta perlindungan. Pengadilan Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Kepentingan anak harus merupakan pusat perahatian dalam pengadilan anak. Secara historis pernah terjadi pengaduan dalam perkara anak karena Pengadilan Anak hanya ditujukan pada upaya penanggulangan keadaan yang buruk sehubungan dengan prilaku meyimpang dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Memperhatikan berbagai perkembangan tingkah laku menyimpang yang dilakukan anak dan untuk melindungi mereka dari suatu perkembangan yang tidak sehat perhatian terhadap anak sudah mulai diperhatikan. Hal ini terbukti dengan berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bukti bahwa masalah anak yang nakal harus mendapatkan perlindungan secara khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis, mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tidak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber daya utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap. Pendekatan terhadap permasalahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan yuridis sosiologis ( socio-logical research ). Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, artinya data disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitas dan kebenaran data dan kemudian diambil kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Perlindungan hukum yang sudah dilakukan oleh Rutan Kelas IIA Samarinda terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman adalah dengan memisahkan antara narapidana anak dengan narapidana dewasa supaya anak-anak tersebut tidak mendapatkan kekerasan yang biasanya dilakukan oleh narapidana dewasa, memberikan bimbingan kemasyarakatan yang dilakukan oleh petugas dari Bapas Samarinda, serta melengkapi sarana prasarana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum; (2) Kendala-kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman antara lain: (a) Tidak adanya sistem dan kelembagaan administrasi pengadilan anak yang terpisah, dan ketiadaan lembaga pengadilan khusus anak dan alternatifnya, (b) Tidak adanya rumah tahanan khusus anak dan sangat terbatasnya jumlah Lembaga Permasyarakatan Anak (bukan berarti menambah jumlah LP Anak adalah solusinya), (c) Tidak dipisahkannya penempatan anak sipil dengan Anak yang dituduh/didakwa/terbukti melanggar hukum pidana, (d) Kelemahan praktek penanganan anak tanpa didampingi oleh penasihat hukum di kepolisian, mulai dari penangkapan, pemeriksaan, dan penahanan, (e) Sangat jarangnya dilakukan diskresi terhadap kasus anak, (f) Kelemahan praktek penanganan di kejaksaan dan pengadilan, (g) Kelemahan praktek penanganan di Lembaga Permasyarakatan, (h) Kelemahan posisi petugas Bappas dalam sistem pengadilan anak secara keseluruhan, (i) Tidak berfungsinya prosedur complaint sehingga kasus-kasus penanganan yang abusive tidak dapat ditangani secara efektif, dan (j) Masih ditemukannya liputan dikalangan insane pers (mass media, media elektronik) yang berlebihan dalam pemberitaan tanpa memperhatikan kepentingan anak.
English Abstract
The presence of the Indonesian National Police in carrying out their main duty as guardian, protector, counselor and as law enforcement officers, of course, the police are faced with one of the tasks is to give protection to children in conflict with the law, and take action that is in the process of investigating child to get treatment reasonable and justice and protection. Juvenile Court includes all inspection activities and termination cases that concern the interests of the child. Interests of the children should be the center of the court perahatian children. Historically ever happened complaint in case the child because the Juvenile Court only addressed in the response to a bad situation with respect to deviate behavior and offenses committed by children. Noting these developments deviant behavior by children and to protect them from the unhealthy development of the childs attention has begun to be considered. This is proven by various scientific meetings held by the government as evidence that the problem of a naughty child should get special protection. The purpose of this study was to analyze, identify and assess the legal protection of children who did not have a criminal without rights, drug store group I not plant, and constraints faced in providing legal protection to children who commit criminal acts without the right to own, drug store group I not plant. This study is an empirical law, which is based on research with primary data as the primary resource and secondary data as a complement. This approach to the problem of this research approach legislation (statute approach) and juridical sociological (socio-logical research). Data analysis was done by descriptive qualitative, meaning that the data are presented descriptively and analyzed qualitative data analysis based on the quality and accuracy of data and then be concluded that the answer to the problems in this study. The results of this study are: (1) The legal protection that has been done by the Prison Class IIA Samarinda on children who commit criminal acts without the right to own, keep class I narcotic plants are not separate inmates with children with adult prisoners so that children are not of violence that is usually done by adult prisoners, providing social guidance made by officers of Bapas Samarinda, and complete infrastructure of handling children in conflict with the law, (2) the constraints in providing legal protection to children who commit criminal acts without the right to own, drug store group I not plants, among others: (a) The absence of institutional administration of the court system and separated children, and the absence of the childs special tribunal and, alternatively, (b) the absence of a special detention of children and the very limited number of child Correctional Institution ( LP does not mean increasing the number of children is the solution), (c) separation of the childs placement with the child who accused civilian/convicted/proven to have violated the criminal law, (d) Weakness handling practices child unaccompanied by legal counsel at the police, ranging from arrest, examination and detention, (e) Very rarely do children discretion of the case, (f) Weakness handling practices in the prosecution and trial, (g) Weakness handling practices in Correctional Institutions, (h) weakness Bappas officer positions in the juvenile justice system as a whole, (i) Not functioning complaint procedures so that cases of abusive treatment can`t be dealt with effectively, and (j) are still found among the insane press coverage (mass media, electronic media) overload in the news without regard to the interests of the child.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/362.293/IKS/p/041305148 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 362 Social problems of and services to groups of people > 362.2 People with mental illness and disabilities |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 07 Oct 2013 13:59 |
| Last Modified: | 07 Oct 2013 13:59 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157132 |
Actions (login required)
 |
View Item |