Implementasi Rencana Pembangunan Perikanan Berbasis Minapolitan di Kabupaten Banyumas

Sumarsono (2011) Implementasi Rencana Pembangunan Perikanan Berbasis Minapolitan di Kabupaten Banyumas. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Implementasi rencana pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Banyumas telah berjalan selama dua tahun sejak dicanangkan pada tahun 2009 melalui program-program tahunan. Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN) kawasan minapolitan terdapat delapan rencana yang diturunkan menjadi program-program yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2009-2014. Namun demikian tidak semua program-program dalam pengembangan kawasan minapolitan akan dilaksanakan setiap tahun tetapi terdapat pemfokusan implementasi program dalam tahun-tahun tertentu saja, sehingga dapat menimbulkan ketidaksinkronan serta munculnya permasalahan dalam pelaksanaannya yang dapat menghambat pembangunan kawasan minapolitan secara keseluruhan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi rencana program pada tahun pertama dan tahun kedua dari koordinasi dan kerjasama, sosialisasi dan proses pembelajaran; keterkaitan rencana program-program tahunan, implementasi program dan kebutuhan sasaran program dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Banyumas; serta implikasi dari implementasi rencana program pada tahun pertama dan tahun kedua terhadap program-program tahun berikutnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan analisis data secara interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Koordinasi dan kerjasama telah dilakukan, tetapi koordinasi dan kerjasama sangat kurang dan hanya sebatas mengugurkan kewajiban. Kendala utama dalam koordinasi dan kerjasama adalah pertama , adanya program kerja masing-masing instansi; kedua, alokasi anggaran untuk pendampingan program minapolitan yang berasal dari APBD II tidak ada; ketiga, kurang disiplinnya kepala dinas dalam menghadiri rapat koordinasi sehingga rapat sulit untuk mengambil keputusan; dan keempat berganti-gantinya personil yang menangani program minapolitan pada tiap SKPD. Sosialisasi pada implementasi program minapolitan sudah dilakukan, namun tetap muncul kesan bahwa program tersebut hanya keproyekan sesaat. Hal ini terjadi karena adanya proses lelang yang dilakukan oleh pemerintah untuk setiap kegiatan pengadaan barang dimana dalam pengadaan tersebut kebutuhan-kebutuhan masyarakat tidak diakomodasikan dengan baik. Kondisi ini menunjukan bahwa implementasi program minapolitan di Kabupaten Banyumas sekedar simbolisme serta keproyekan sesaat dari pemerintah tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat meskipun sudah dilakukan sosialisasi. Proses pembelajaran pada implementasi program dilakukan untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep dan tujuan program minapolitan. Sementara itu, proses pembelajaran oleh sasaran program dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta wawasan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga meningkatkan hasil produksi. Proses pembelajaran pada implementasi program minapolitan baru terjadi pada sentra pembenihan dan pembesaran, sementara itu pada sentra pemasaran dan pengolahan belum terjadi proses pembelajaran. Dalam program minapolitan, keterkaitan antara rencana yang telah disusun dengan implementasi program yang telah dijalankan relatif masih kurang, kemudian antara kebutuhan sasaran program dengan pelaksanaan program juga belum terfasilitasi dengan baik, progam-program yang dilaksanakan belum sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran program. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunan rencana tidak melakukan identifikasi terhadap kebutuhan sasaran program dan ketidakkonsistenan antar rencana dengan implementasi program. Implementasi program pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Banyumas pada tahun hanya sedikit memberikan implikasi positif terhadap beberapa aspek yaitu aspek fisik, lingkungan, ekonomi, sosial, teknis dan kelembagaan pada kelompok sasaran program, namun implikasi tersebut tidak berpengaruh secara nyata. Sementara itu, implikasi negatif dari implementasi program juga terjadi pada aspek lingkungan dan aspek kelembagaan. Pada aspek lingkungan, bantuan pemberian pakan dapat menimbulkan kerawanan pencemaran air, sedangkan pada aspek kelembagaan, munculnya banyak kelompok-kelompok baru yang dibentuk hanya sekedar untuk memperoleh bantuan sehingga menimbulkan kecemburuan dari kelompok lama yang memang benar-benar melakukan kegiatan usaha.

English Abstract

The implementation of minapolitan development plan at Banyumas Regency has been operated for two years since its establishment in 2009 through annual programs. In respect to the middle-term development plan (RPJM), minapolitan region has eight plans to be the ready-to-execute programs in the period 2009-2014. However, not all these programs in the minapolitan region development can be executed each year. The focus of program implementation is only for certain years, but causing less synchronization. The problem of implementation may prohibit the comprehensive development of minapolitan region. The objective of research is to understand some issues such as: the implementation of program plans in first-year and second-year from coordinating and cooperating until socializing and learning process; the interdependence of annual program plan, the implementation of program and the demand of program target in developing minapolitan region at Banyumas Regency; and the implication of the implementation of program plan in first-year and second-year to the next year programs. Research method is qualitative approach. Type of research is descriptive. Data source is informant, events and documents. Data collection techniques involve interview, observation, and documentation. Data are analyzed by interactive data analysis. Result of research indicates that the coordination and cooperation have been made but in less degree and only limited to the fulfillment of obligation. There are barriers against coordination and cooperation. First is that the program of each institution must be considered. Second is that the budget allocation of minapolitan program is absent in the APBD II. Third is lack of discipline among head of official in attending the coordination assembly, thus increasing difficulty to make a decision. Fourth is the high frequency of changing the personnel who operate the minapolitan program in each SKPD. The socialization of the implementation of minapolitan program is already conducted, but it seems the program is a merely temporary project. It is so because there is a pawn process by the government for the procurement of goods. Such procurement system often accommodates less the demand of community. It means that the implementation of minapolitan program at Banyumas Regency remains as only a symbolism or a temporary project of government without considering the community demand despite its wide socialization. The learning process of the implementation of minapolitan program is important to increase the understanding of concept and objective of minapolitan program. Meanwhile, the learning process of the program target is carried out in order to increase the knowledge of and insight into business activity, and to improve the production result. The learning process of the implementation of minapolitan program, however, seems only found in the breeding and growing up centers, but it is absent in the marketing and processing centers. In the minapolitan program, the interdependence between the plan and the program implementation is less. Indeed, the demand of program target and the program implementation are not well facilitated. The programs which are supposed to implement are not suitable to the demand of program target group. All of these may occur because the plan cannot identify the demand of program target, or because of the inconsistency between plan and program implementation. The implementation of minapolitan region development program at Banyumas Regency only brings little positive implication to several aspects such as physical, environmental, economical, social, technical, and organizational of the program target group. Therefore, the implication is not giving obvious influence. Meanwhile, the negative implication of the program implementation is obvious on environmental and organizational aspects. In relative to environmental aspect, the food grant can increase the hostility of the water pollution. In related to organizational aspect, some new groups are established just for accepting the grant, thus triggering sense of jealousy from the old groups with a sincere insistence for business activity.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/354.57/SUM/i/041104524
Subjects: 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.5 Public administration of agriculture
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 26 Oct 2011 12:32
Last Modified: 26 Oct 2011 12:32
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157031
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item