Hartanto, Pudjo (2012) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di Kabupaten Banyuwangi (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Muncar Kabupaten Banyuwangi). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
TPI memegang peranan penting dalam suatu Pelabuhan Perikanan dan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat tercapai manfaat secara optimal. Hal ini mengacu pada ketentuan Perda No. 32 Tahun 2003 Kabupaten Banyuwangi pasal 2 tentang (1) maksud diselenggarakannya Pelelangan ikan, adalah (a) Untuk mendapatkan kepastian pasar serta sebagai upaya terwujudnya stabilitas harga ikan yang layak bagi nelayan/petani ikan maupun konsumen; (b) Sebagai sarana pengumpulan data statistik perikanan; dan (c) Sebagai pusat pembinaan nelayan/petani ikan; serta (2) Tujuan TPI adalah: (a) Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan/petani ikan; (b) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan nelayan/petani ikan; (c) Pemberdayaan masyarakat nelayan/petani ikan; dan (d) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pada tataran pelaksanaan di lapangan ketentuan obyektif tersebut di atas belum dapat dilaksanakan sepenuhnya bahkan masih jauh dari kenyataan ideal sebagaimana yang dimaksudkan oleh regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pelelangan ikan di Muncar Kabupaten Banyuwangi; (2) Mendeskripsikan dan menganalisis kemungkinan upaya-upaya pelaksanaan TPI untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di Muncar Kabupaten Banyuwangi; dan (3) Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implimentasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pelelangan ikan di Muncar Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini desainnya sebagi jenis penelitian kualitatif dengan fokus kajian terutama bagaimana implementasi peraturan daerah mengenai Tempat Pengelolaan Ikan. Penelitian ini menekankan pada analisis induktif, bukan analisis deduktif, menggunakan metode studi deskriptif. Penelitian sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dilakukan dengan menggambarkan keadaan atau objek penelitian. Fokus Penelitian meliputi: Mekanisme pelaksanaan pelelangan ikan, Penyediaan sarana dan Prasarana pelelangan ikan, Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi dalam mengembangkan TPI untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implimentasi Peraturan Daerah. Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2003 tentang pelaksanaan pelelangan ikan di Muncar Kabupaten Banyuwangi. Lokasi Penelitian dilakukan di 3 (tiga) TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kecamatan Muncar yaitu TPI Pelabuhan, TPI Kalimoro dan TPI Sampangan. Hasil peneltian menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan Pelelangan Ikan Di Muncar Kabupaten Banyuwangi belum maksimal karena pelaksanaan dan/atau program aksi lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat operasional misalnya bagaimana menarik retribusi dari para pelaku pelelangan ikan namun kurang menjamin tercapainya keseluruhan tujuan seperti yang disebutkan di dalam konsideran dan pasal 4. Sebab-sebab pokok yang menimbulkan belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah tersebut adalah belum maksimalnya implementasi kebijakan dan aplikasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan, menjaga konsistensi kuantitas produksi (hasil tangkap) sehingga aktivitas sosial ekonomi perikanan di desa-desa nelayan berlangsung terus, keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanannya, adanya relasi sosial ekonomi “eksploitatif” dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan, rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan yang berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup, serta kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka. Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banyuwangi Dalam Mengembangkan TPI adalah (a) meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan mendorong secara bertahap format kebijakan pembangunan nasional pada masa mendatang untuk lebih berorientasi pada pengembangan sektor kemaritiman nasional karena memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding sumberdaya yang lain, (b) meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi program pembangunan antar unit kerja di internal instansi Kementerian; lintas Kementerian atau antar pelaku pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan; (c) meningkatkan kualitas teknologi penangkapan dan dukungan fasilitas lain yang memadai. (d) membangun sarana dan prasarana ekonomi, seperti jalan raya, sarana transportasi, pelabuhan perikanan, dan fasilitas pendukung lainnya; dan (e) mengoptimalkan peran lembaga ekonomi lokal, seperti KUD Mina dan TPI. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implimentasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut adalah tidak berjalannya fungsi TPI karena banyak nelayan yang tetap mengandalkan keberadaan tengkulak sehingga mengabaikan keberadaan TPI. Selain itu adalah: (a) Adanya jaminan harga; (b) dapat memperkirakan kepastian pendapatan yang akan diperoleh; (c) Praktis karena tidak mencari pembeli; (d) Menghemat waktu sehingga hasil tangkapan menjadi lebih banyak; (e) Tidak perlu membayar retribusi dan ongkos kuli; dan (f) Masih ada permainan harga oleh calon pembeli di TPI. Di sisi lain, masyarakat nelayan di Muncar memerlukan MODEL kemitraan baru, atau hasil revitalisasi model yang ada dengan melibatkan kepentingan ABK dan pendega di luar pihak pihak yang dipandang sebagai mitra strategis dalam rantai pasokan.
English Abstract
TPI has important roles at fishery port and need to manage well so as to get an optimal benefits. This is due referring to regional government regulation No. 32 of 2003 of Banyuwangi Regency article 2 stating: (1) objective of the fish action activities are: (a) getting market certainty and efforts to acquire fish price stabilization for the fishermen and for end fish consumers; (b) as a medium of collecting fishery statistical data; and (c) as an empowerment center for the fishermen. Whereas TPI`s goals are: (a) uplifting fishermen living quality; (b) improving fishermen knowledge and competence; (c) empowering fishery community and development; and (d) increasing regional government revenues. However, at operational level, the above objectives have not yet been achieved well and even ever still far from an ideal reality expected. This research is aimed at: (1) describe and analyze Regional Government Regulation No. 32 Implementation of Banyuwangi Regency on Fish Auction and Retribution at Muncar; (2) describe and analyze opportunities and efforts of TPI management so as uplifting fishermen welfare in the regency; and (3) describe and analyze factors giving influences to the implementation of the regional government regulation on the fish auction activities. Designed as a qualitative, the research focuses to review mainly on how the regional government implemantation on fish auction facilities is conducted. The research has strengtened at inductive instead of deductive analysis by utilizing descriptive method of study. As a problem solver procedures, the method describes existing condition of objects reviewed. Therefore, the research focus includes: conducts on fish auction mechanism; providence of auction infrastructures; efforts by Dinas Perikanan dan Kelautan (Fishery and Ocean Department) of Banyuwangi Regency in developing the TPI to uplift the fishermen welfare; factors giving influences to the regional government regulation No. 32 of 2003 implementation. The research is conducted at 3 (three) auction facility locations i.e. TPI Pelabuhan, TPI Kalimoro, and TPI Sampangan. The research result concludes that the regional government implemantation on fish auction facilities and retribution at Muncar of Banyuwangi Regency has not yet been optimized due to conducts and/or action programes are more operative oriented than securing goals achievement as stated on considerants of the regulation mainly at article 4. Primary causes resulting unoptimized policy implementation and application are the coastal territory and community development bias (which shall be integrated amongst stakeholders; unsecured consistency of fish production quantity; working capital dan investment constraints causing difficulties for the fishermen to increase their economies of scale; existance of exploitative sosioeconomic relation between fish-ship owners and trade mediators in the fishermen daily living; low fishermen household income so as gives difficulties to increase their economic of scale and betterment for living quality; and the ever still lower fishermen social welfare so as constraining their social mobility. Efforts conducted by Dinas Perikanan dan Kelautan of Banyuwangi Regency to develop TPI comprise: (a) Improving fishermen welfare by stimulating national policy development formats to be more oriented to the development of maritime resources aspects because these aspects have more comparative and competitive advantages compared with the other; (b) Improving coordination, synchronization, and synergism for programs among the other stakeholders at oceanic with fishermen community; (c) improving fishing technology and adequate providence of other supporting facilities; (d) providence of economic infrastructures such as roads, transportation facilities, fishing ports, and the other supporting necessary facilities; and (e) optimize the role of economic institutions such as fishery village cooperation units (KUD Mina) and TPIs. Revealed factors giving main influences to the regional government regulation of Banyuwangi Regency is unfunctioned TPIs due to most of the fishermen are still depend on the trade mediators and giving no intentions to TPIs. Morover, fishermen expects: (a) market price guarantee; (b) ability to grasp certainty on income; (c) practical since they do need to look for buyers by themselves; (d) saving time so they can get more fish; (e) no need of retribution expenditure and worker rate; and finally (f) there is still unfair price determination among potential buyers at TPI. On the other hand, fishermen community at Muncar seemed to need a new model of partnership and/or revitalization of the existing model by accommodating shipcrews (ABK) interests and leaders outside both parties considered as strategic partner/alliance in the supply chains.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/354.57/HAR/i/041204107 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.5 Public administration of agriculture |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 16 Dec 2013 13:46 |
| Last Modified: | 16 Dec 2013 13:46 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157029 |
Actions (login required)
 |
View Item |