Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Good Local Governance (Studi pada Pemerintahan Kota Malang).

Aman, Adrianus (2010) Implementasi Kebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Rangka Good Local Governance (Studi pada Pemerintahan Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Dalam rangka good local governance , pemerintah telah membuat kebijakan, yaitu dengan diterbitkanya UU No 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang pengembangan UMKM tersebut. Namun, kenyataanya menunjukan bahwa Pemkot Malang belum menindaklanjuti UU No. 20 Tahun 2008 ke dalam peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang lebih rendah lainya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan: (1). Instrumen kebijakan yang digunakan oleh Pemkot Malang didalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM. (2). Partisipasi stakeholder didalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM dalam rangka good local governance. (3). Upaya stakeholder didalam membangun infrastruktur UMKM dan meningkatkan SDM pelaku UMKM untuk turut mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam rangka good local governance . Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan fokus penelitian adalah instrumen kebijakan, partisipasi stakeholder didalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan UMKM, dan upaya stakeholder didalam membangun infrastruktur serta meningkatkan SDM pelaku UMKM untuk turut mendukung implementasi kebijakan pengembangan UMKM. Metode analisis dilakukan dengan metode interaktif dari Miles dan Huberman (1989). Hasil penelitian menunjukan terdapat tiga (3) instrumen didalam implementasi kebijakan pengembangan UMKM dalam rangka good local governace, yaitu: (1). instrumen regulasi ( compulsary instrument ), (2). Instrumen perangsang finansial, (3). Voluntary instrument. Pertama , ditinjau dari instrumen regulasi ( compulsary instrument ) Pemkot Malang belum menindaklanjuti UU No 20 Tahun 2008 ke dalam peraturan daerah dan peraturan-peraturan yang lebih rendah lainya. Meskipun belum menindaklanjuti peraturan yang lebih tinggi tersebut, hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pengembangan UMKM dapat berjalan dengan baik. Kedua , ditinjau dari instrumen perangsang finansial, Pemkot Malang bekerja sama dengan BUMN dan BUMD, juga memberikan subsidi dan pinjaman lunak kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah. Namun, subsidi yang diberikan tersebut masih dirasakan kurang mencukupi. Ketiga , ditinjau dari voluntary instrument , implementasi kebijakan pengembangan UMKM di Kota Malang juga terdapat individu-individu yang secara sukarela melakukan pendampingan kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah dan mereka bergabung di bawah UPT KKMB. Keempat , identifikasi stakeholder terlebih dahulu juga dilakukan oleh Pemkot Malang didalam pengembangan UMKM. Kelima , secara keseluruhan derajat partisipasi masyarakat dalam konteks pengembangan UMKM, masih pada tataran perumusan dan implementasi kebijakan. Keenam , komunikasi bagi

Item Type:	Thesis (Magister)
Identification Number:	TES/354.279 9/AMA/i/041100187
Subjects:	300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.2 General considerations of public administration
Divisions:	S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User:	Endang Susworini
Date Deposited:	14 Feb 2011 11:03
Last Modified:	14 Feb 2011 11:03
URI:	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/157003

Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item