Tagu, KosmasDamianus (2012) Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Studi tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa “RPJM Desa” di desa Bentengtawa Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada-NTT). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Latar belakang penelitian ini adalah adanya perubahan paradigma pembangunan yang menggabungkan proses perencanaan dari atas top down (pemerintah) dan proses perencanaan dari bawah (masyarakat) bottom up yang kemudian disebut participatory development. Konsekuensinya adalah pemerintah dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam proses pembangunan, mulai dari identifikasi masalah, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada menikmati hasil pembangunan. Model perencanaan pembangunan partisipatif bertujuan untuk menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pembangunan tahunan Desa Bentengtawa. Untuk itu perlu adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Tesis ini bertujuan untuk 1). Mendeskripsikan dan menganalisis aspek- aspek yang berhubungan dengan mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bentengtawa. 2). Mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bentengtawa. 3). Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJM Desa. 4). Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bentengtawa. Hasil temuan di lapangan bahwa proses penyusunan dokumen RPJM Desa sudah dilaksanakan dengan baik secara paritisipatif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 dan petunjuk tehknisnya adalah Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010. Diawali dengan kegiatan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim penyusun RPJMDesa, selanjutnya tahapan-tahapan penyusunan adalah pengkajian keadaan desa, perumusan rancangan, pembahasan rancangan dan penetapan rancangan RPJMDesa. Partisipasi masyarakat dalam proses penysunan RPJM Desa pada tahap pengkajian keadaan desa cukup tinggi, namun dalam pengambilan keputusan masih didominasi oleh orang atau kelompok tertentu yang memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang cukup baik. Pada tahapan pembahasan hanya diikuti oleh perwakilan kelompok masyarakat sesuai dengan pedoman yang ada, sehingga tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi, demikian pula halnya dengan tahapan penetapan RPJMDesa dilakukan dalam forum rapat sebagai representasi suara rakyat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penyusunan RPJM Desa adalah Mengirimkan utusan desa untuk mengikuti pelatihan fasilitator penyusunan RPJM-Desa di tingkat kecamatan; Bersama KPMD melakukan sosialisai dan proses pengkajian masalah ditingkat dusun; Menyiapkan fasilitas yang mendukung baik berupa dana maupun kesiapan aparat desa dalam pelaksanaan penyusunan RPJM-Desa. Terdapat faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan penyusunan RPJMDesa antara lani: Adanya dukungan dari pemerintah kecamatan melalui ketersediaan tenaga Fasilitator Kecamatan PNPM dan Setrawan yang memberikan pelatihan kepada tim penyusun dan KPMD serta selalu mendampingi KPMD dalam memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan ditingkat desa; Adanya keterbukaan dan komitmen pemerintah di tingkat desa dalam mendukung terlaksananya penyusunan RPJM-Desa. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan perencana di tingkat desa; Rendahnya tingkat pendidikan ekonomi masyarakat desa; Faktor birokrasi dimana para perencana ditingkat kabupaten kurang mengakomodir hasil perencanaan desa yang bersifat bottom up hal ini menunjukan rendahnya koordinasi birokrasi di bidang perencanaan dan yang terakhir adalah masih kurangnya partisipasi perempuan secara kualitas dalam setiap tahapan perencanaan yang membuat kurangnya perencanaan yang berpihak kepada kelompok perempuan.
English Abstract
Research background is the development paradigm which is combining the top-down (government) and bottom-up (community) is change shifts toward participatory development. A consequence related to this issue is that starting from the identification of problem, through discussion, determination, implementation, supervision, to the enjoyment of the development result. The participative development model is aimed at the producing the document of rural Middle-Term Development Plan and Annual Development Work Plan for Bentengtawa Village. The community participation, therefore is required in the setting process of Rural Middle-Term Development Plan (RPJM Desa). The objective of thesis is: (1) to describe and to analyze aspects in relative with the mechanism of Middle-Term Development Plan for Bentengtawa Village; (2) to describe and to analyze public participation in the setting process of rural Middle-Term Development Plan for Bentengtawa Village; (3) to understand the governmental measures to improve the public participation in the setting RPJM Desa; and (4) to acknowledge the supporting and constraining factors affecting the public participation in the setting process of Middle-Term Development Plan. Result of the field finding indicates that the setting of RPJM Desa has been conducted in participative manner in pursuance of The Internal Affair Minister decree No.66 of 2007. The technical guidance is The Letter of The Internal Affair Minister No. 13 of 2010. The socialization activity is continued to the establishment of the setting team of RPJM Desa. Subsequently, the setting stages involve the review of rural condition, the formulation of plan, the discussion of plan, and the determination of RPJM Desa plan. The public participation in the setting of RPJM Desa is relatively high especially at the stage of the review of rural conduction, but the decision making stage is still dominated by certain individual or group with relatively good education background and experience. In the discussion stage, only a group of community attends this stage because it is based on the manual stating that not all members of community participate. It is also found at determination stage of RPJM Desa where it is conducted in the assembly forum as the representation of people voice. Any steps taken by the rural government in the setting of RPJM Desa are: sending the village delegate to attend the training of being facilitator in the setting of RPJM Desa at Sub-district Level; cooperating with KPMD in the supporting facility including the fund and the readability of the rural officer in the implementation of the setting of RPJM Desa. There are some factors supporting the implementation of the setting of RPJM Desa. the government of Sub-District gives support to this setting by providing the Sub-District Facilitator of PNPM and the sestrawan who will give a training session for the setting team and KPMD. These persons also consult with KPMD in facilitating the implementation of rural planning assembly. The openness and commitment of the rural government are obviously supporting the implementation of the setting of RPJM Desa. The optimum facilitation for every stage of the setting of RPJM Desa and the intensive consultation with the sub-district and district governments will smooth the problem solving process in the setting of RPJM Desa. The constraining factors are: the lower level of education background and skill rate among the planner at rural level, and the lower level of economic education among the rural community. The constraining bureaucracy factor is that the planner at the district level is less accommodating the result of the bottom-up planning. If shows the lesser bureaucracy coordination at the planning field. Finally, the lack of women participation in the planning stages only ascertains the discriminative result of the planning against the women group.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/354.279 4/TAG/p/041202252 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.2 General considerations of public administration |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 09 Oct 2012 10:19 |
| Last Modified: | 09 Oct 2012 10:19 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156999 |
Actions (login required)
 |
View Item |