Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor

Kolne, SalesiusVitalis (2011) Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur sebagai Daerah Perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pembangunan Wilayah perbatasan antar negara sejauh ini masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaan demikian menuntut pemerintah untuk bertindak dalam upaya penanganan melalui aktivitas proses perubahan yang dilangsungkan agar tidak tercipta disparitas sebagai akibat dari ketidakcermatan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembanghunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan Perencanaan pembangunan di wilayah perbatasan dan 2) Mengindentifikasi, mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan pembangunan wilayah perbatasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: (1) Teknik wawancara yang ditujukan kepada narasumber (informan) yang ditentukan sesuai kebutuhan penelitian (teknik purposive ), yakni Kepala Bappeda, Sekertaris Bappeda, Kepala Bidang dan Sub Bidang serta Pimpinan SKPD yang mengemban tugas perencanaan pembangunan perbatasan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Informasi ini akan terus bergulir dan akan berhenti ketika penulis menganggap bahwa informasi itu telah jenuh - memenuhi kebutuhan penelitian (teknik snowball ). Penelusuran data melalui informasi ini menjadikan interview guiding sebagai instrumen utama. Di samping teknik pengamatan, dan dokumentasi dengan tujuan agar terjadi koreksi data diantara masing-masing teknik sehingga data yang dihasilkan menjadi valid. Data-data tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif-kualitatif dengan analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyusunan rencana menemui beberapa masalah seperti banyak program yang diusulkan dari desa harus dieliminasi dan atau disesuaikan dengan program prioritas; (2) Penetapan rencana terutama pada saat pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) terjadi upaya dari Pimpinan SKPD untuk secara langsung mempengaruhi panitia anggaran DPRD untuk mengakomodir program dari SKPD tersebut dalam mata anggaran tahun berjalan; (3). Pengendalian rencana belum sepenuhnya dilakukan secara optimal, karena: (a) Kendala internal organisasi yang berupa kurangnya dukungan staf dalam peklaksanaan pengendalian dan (b) Kendala eksternal organisasi yang berupa intervensi kepentingan dan aspek penerimaan masyarakat; (4) Evaluasi rencana belum berjalan secara maksimal yang diakibatkan oleh dimensi waktu serta sistem dan prosedur (internal) dan faktor kepentingan sebagai penyebab eksternal yang tidak teridentifikasi keanggotaannya dalam organisasi formal. Berdasarkan kesimpulan Sub Fokus diatas, maka dapat ditarik kesimpulan umum penelitian yakni perencanaan pembangunan wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara-Nusa Tenggara Timur sebagai daerah perbatasan antara NKRI dengan RDTL belum terlaksana secara optimal. Ada beberapa faktor pendukung seperti produk aturan yang memberi ruang yang memungkinkan agar Bappeda dapat lebih optimal melaksanakan perencanaan pembangunan daerah; Komitmen Bappeda dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah. Di samping itu ada beberapa faktor yang menghambat, yakni: (1) Anggaran sangat kecil; (2) Belum tersedianya sarana dan prasarana terutama master plan kabupaten dan foto udara; (3) Koordinasi tidak berjalan optimal. Dengan demikian saran yang diberikan adalah dalam memaksimalkan penyusunan rencana Bappeda perlu terlebih dahulu menyampaikan program prioritas kepada stakehalder; pengendalian rencana perlu didukung staf dan harus diisolasikan dari kepentingan-kepentingan politik. Untuk membiayai pembangunan daerah perbatasan maka (a) Pemerintah daerahperlu lebih proaktif untuk memperoleh anggaran dari APBD I dan APBN; (b) Pengadaan master plan kabupaten dan foto udara; (c) Perlu meningkatkan koordinasi antara SKPD dan stakehalder dalam meminimalisir kecenderungan terjadinya ego sektor dan ketumpang-tindihan program. Untuk itu maka penelitian ini juga menjadi rekomnendasikan bagi peneliti lain yang hendak mengadakan penelitian tentang Perencanaan Pembangunan Wilayah Perbatasan untuk lebih menekankan pada Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan.

English Abstract

Development of inter-state border region so far still leaves the problems related to all aspects of national and state. This situation requires governments to act in an effort to redress through the change process activity changes that take place in order not to create disparities as a result of inaccuracy in the planning, implementation and evaluation of development. The aim of this study was to 1) describe, analyze and interpret the development planning in border areas, and 2) identify, describe, analyze, and interpret the supporting and inhibiting factors of development planning in border area. The techniques of data collection in this study were: (1) interview technique aimed to the informant that depend on the needs of research (purposive technique), namely the Bappeda head, Bappeda secretary, Head of Division and Sub Division and Chairman SKPD that task of border development planning in Timor Tengah Utara regency. This information will continue to roll and will stop when the author considers that the information was already saturated - to meet the needs of the study (snowball technique). Tracking data through this information make interview guiding as the main instrument . In addition it was also used the observation and documentation techniques in order for correction of data between each technique so that the resulting data becomes valid. These data are then analyzed in a descriptive-qualitative by interactive models analysis. The results showed that: (1) preparation of plan encountered some problems as many of the proposed program from the village should be eliminated or adjusted to the priorities programs, (2) determination of the plan, especially during the discussion of KUA PPAS going efforts of the SKPD chairman to directly affect the parliament budget committee to accommodate program from SKPD in the current year budget, (3) control of plan has not been fully carried out optimally, because: (a) organization internal constraints that the lack of staff support control implementation and (b) organization external constraint in the form interests intervention and aspects of public acceptance, (4) evaluation of plan has not been run in maximum caused by the dimension of time and systems and procedures (internal) and interests factors as the external cause that are not identified membership in formal organizations. Based of sub focus on the conclusions above, it can be make research global conclusion that the development planning of border regions of Timor Tengah Utara regency, Nusa Tenggara Timur as the border between the Republic of Indonesia with The Democratic Republic of Timor Leste has not been done optimally. There are several supporting factors such as the rule product that gives a space that allows for Bappeda more optimal to implement regional development plans; Bappeda commitment in implementing regional development planning. In addition there are several factors that inhibit, namely: (1) the budget is very small, (2) lack of infrastructure especially the regency master plan and aerial photographs, and (3) the coordination is not running optimally. Thus the advice given is in maximizing Bappeda planning is necessary to first deliver priority programs to stakehalder; control plan must be supported by staff and must be isolated from political interests. To finance the border area development (a) local government need to be more proactive to get the budget from APBD I and APBN, (b) procurement of regency master plans and aerial photographs, (c) need to improve coordination between SKPD and stakehalder in minimizing the tendency of the sector ego and the programs overlapping. For those reasons, the study also became recommendation for other researchers who want to conduct research on border regional development planning for more emphasis on control and planning evaluation.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/354.279 4/KOL/p/041103169
Subjects: 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.2 General considerations of public administration
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 23 Nov 2011 12:44
Last Modified: 23 Nov 2011 12:44
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156996
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item