Peranan Lembaga Adat Desa dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara)

Kameubun, Pieter (2011) Peranan Lembaga Adat Desa dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan ruang terhadap hidup dan berkembangnya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang mencerminkan adat dan asal usul desa seperti lembaga adat. Lembaga adat merupakan sebuah institusi yang membina, mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan adat atau nilai-nilai atau norma-norma yang dianut masyarakat. Desa Langgur merupakan salah satu desa yang mampu meraih predikat desa swadaya. Masyarakat desa Langgur memegang teguh adat istiadatnya sebagai aturan normatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang dihadapi. Tokoh-tokoh adat merupakan pemimpin-pemimpin desa yang memiliki kharisma yang sangat disegani dan dihormati sehingga patua - patuanya selalu didengar dan dipatuhi oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan, mendeskripsikan dan menganalisis kondisi lembaga adat dan peran yang dilakukan lembaga dan dalam implementasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana desa di desa Langgur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang kondisi dan peranan lembaga adat dalam implementasi kebijakan pembangunan desa di desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara. Sumber data diperoleh dari informan kunci ( key informan ), tempat dan peristiwa dan dokumen. Proses pengumpulan data dilakukan melalui langkah getting in, getting along dan logging the data dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: reduksi data, penyajian/menampilkan data dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data dilakukan langkah pemeriksaan data menggunakan empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan dan kepastian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kondisi lembaga adat desa Langgur masih sangat tradisional, baik dilihat dari bentuk strukturnya maupun tokoh-tokoh adat yang diangkat berdasakan garis keturunan, tetapi masih memiliki eksistensi yang kuat baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam sistem pemerintahan desa Langgur; (2) posisi lembaga adat memiliki peranan yang besar dalam menciptakan suatu kondisi equilibrium, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah memahami apa yang dikehendaki rakyatnya dan rakyatpun memahami kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga masyarakat termotivasi untuk memberikan dukungan atau partisipasinya terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Keberadaan lembaga adat merupakan representasi dari nilai-nilai atau norma-norma atau adat istiadat yang dianut masyarakat. Melaksanakan, mengawasi pelaksanaan adat yang dianut masyarakat merupakan tugas dan fungsi lembaga adat. Kepemimpinan dalam kelembagaan adat dipegang oleh tokoh-tokoh yang diangkat berdasarkan garis keturunan sementara anggota lembaga adat terdiri dari penduduk asli maupun penduduk pendatang yang secara administratif berada di wilayah Desa Langgur. Lembaga adat berperan dalam menanamkan kesadaran kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui nilai-nilai yang dianut sendiri oleh masyarakat. Peran lembaga adat dalam menciptakan kondisi equilibrium antara pemerintah dengan masyarakat telah menciptakan saling pengertian dan saling mendukung dalam melaksanakan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, hal-hal yang direkomendasikan adalah: (1) agar tetap menjaga kelestarian adat istiadat di Desa Langgur termasuk yang menaunginya; (2) agar pemerintah desa mengembalikan fungsi Marinyo kepada fungsi semula dengan melakukan sinergi aparat desa bidang ekonomi agar nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam fungsi adat tersebut dapat tetap terjaga; (3) agar pemerintah desa menetapkan kembali mekanisme pembayaran santunan kepada tokoh adat sebagai bagian dari kewajiban masyarakat terhadap pemimpinnya, atau mengalokasikan dana untuk gaji/honorarium.

English Abstract

The effect of Act No. 12 of 2008 about The Local Government definitely provides a space for the living and development of community-based social institution, especially one reflecting the custom and origin of village. The custom institution represents one designed to foster, develop, implement, and control the conduct of custom or norms perceived by the community. Langgur Village is one such village but successfully acknowledged as the self-support village. The people of this village respect their custom as normative rule in solving the social dispute. Custom leader are the leader of the village with respectable charisma whose advises are sincerely listened and obeyed by the villager. The objective of research is to reveal, describe and analyze the custom institution, and the function of this institution in implementing the village`s structure and infrastructure development policy at Langgur Village. Research method is qualitative. It is attempting to obtain the deep description about the condition and function of custom institution in implementing the village development policy at Langgur Village, Kei Kecil Subdistrict, Southeast Maluku Regency. Data source includes key informant , place and event, and document. Data collection process involves some steps such as getting in, getting along and logging the data . Data collection techniques are interview, observation and documentation. Data analysis is Miles and Huberman`s interactive model which comprises data reduction, data representation, and conclusion. Data validation is ensured through data examination with four criteria, such as degree of trust, shiftiness, dependability, and assurance. Result of research indicates that (1) the custom institution at Langgur Village is very traditional, either by its structure or its custom leaders who are appointed based on heredity. However, it has good and strong existence with favorable community life and governmental system of Langgur Village; (2) the custom institution has great function to create an equilibrium, which is a condition where the government understands what the people want, while people comprehend the governmental policies such that they are motivated to give support or participation into the governmental policymaking. The presence of custom institution represents the values, norms, or customs deeply perceived by the community. To implement and control the conduct of custom by community is the duty and function of custom institution. Leadership and organization of the custom have remained in the leaders who have been appointed based on heredity. The membership of custom institution comprises to the indigenous inhabitant or the visitors but administratively lived in Langgur Village. Custom institution internalizes the awareness into the people in order to stimulate them to participate into the development with their deeply perceived values. Custom institution only provides an equilibrium condition between government and people to create the shared understanding and the shared support in conducting the policy. With respect of this result, it is recommended then that: (1) the custom at Langgur Village must be preserved for its sustainability; (2) the government should recover the function of Marinyo into the original function to produce a synergy of village officers in the economical field such that the philosophical values in the custom function can be maintained; and (3) the government of the village should recover the mechanism of donation payment to the custom leader as a form of mandatory task toward the leader, or allocate the fund for salary/wage.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/354.279 4/KAM/p/041104573
Subjects: 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.2 General considerations of public administration
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 24 Oct 2011 13:29
Last Modified: 24 Oct 2011 13:29
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156995
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item