Carlos, Edson (2010) Efektivitas Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Suatu Studi di Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang-Propinsi Nusa Tenggara Timur). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Good governance menuntut mekanisme partisipatif (Munzwa, et al. 2008). Setidaknya terdapat tiga hal positif dari pelibatan masyarakat dalam perecanaan yaitu sense of belonging, sense of participation dan sense of accountability (Islamy 2004). Pemerintah telah mengatur partisipasi masyarakat, khususnya untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan salah satu pendekatan perencanaan pembangunan di daerah yang mewajibkan keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat ini diperlukan dengan tujuan agar kebijakan pembangunan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas musrenbang kecamatan di Kecamatan Amarasi Selatan sebagai mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif di daerah yang melibatkan masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kulitatif yaitu suatu jenis penelitian yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, juga untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit diketahui. Penelitian dilakukan di Kecamatan Amarasi Selatan yang memiliki masyarakat miskin yang cukup besar (65,64%). Keadaan ini memerlukan perhatian pemerintah guna memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa musrenbang kecamatan sebagai salah satu tahap dalam mekanisme perencanaan pembangunan di daerah belum efektif mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hal ini lebih disebabkan oleh kemampuan keuangan daerah yang masih rendah dan ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Dari beberapa aspek dalam konsep perencanaan partisipatif, terdapat satu aspek yang tidak didapati dalam musrenbang kecamatan. Aspek tersebut adalah pengambilan keputusan publik, hal ini disebabkan musrenbang kecamatan merupakan salah satu tahap dalam rangkaian kegiatan yang digunakan untuk menyusun perencaaan pembangunan.
English Abstract
Government responsible for the implementation of development to meet the needs of society. Good governance requires a participatory mechanism (Munzwa, et al. 2008). At least there are three positive things from community involvement in perecanaan the sense of belonging, a sense of participation and sense of accountability (Islamy 2004). The government has set up community participation, particularly to participate in development planning. Development planning meetings (musrenbang) is one approach to development planning in areas that require community involvement. Community involvement is needed in order for development policies taken by the government in accordance with the needs of the community. The purpose of this study was to describe and analyze the effectiveness musrenbang districts in South Amarasi District as a mechanism of participatory development planning in areas that involve the community. This type of research is that citizens and governments research a type of research that can be used to express and understand something behind the phenomena they are in accordance with the reality on the ground, also to gain new insights about something little known. Research conducted in South Amarasi District which has a sizable poor (65.64%). This situation requires the attention of government to meet the basic needs of life and strive to improve the welfare of the community through various development activities. The results showed that musrenbang district as one step in the mechanism of development planning in areas not effectively accommodate the aspirations of society in development. This is more due to the ability of local finance is still low and the financial dependence of local government to financial assistance from the central government. From some aspects of the concept of participatory planning, there is one aspect that is not found in musrenbang district. Aspect is the public decision-making, this is due to musrenbang district is one step in a series of activities used to develop the planning is development.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/354.279 3/CAR/e/041100190 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 354 Public administration of economy and environment > 354.2 General considerations of public administration |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 10 Oct 2011 11:49 |
| Last Modified: | 10 Oct 2011 11:49 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156990 |
Actions (login required)
 |
View Item |