Penyelengggaraan Pelayanan Publik dan Pemenuhan Tugas Hari Kerja oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, Kalimant

Said, Muhammad (2012) Penyelengggaraan Pelayanan Publik dan Pemenuhan Tugas Hari Kerja oleh Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Studi pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Berau, Kalimant. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan hakikatnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kesejahteraan. Ketimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik mengindikasikan orientasi birokrasi yang sangat kuat pada kekuasaan serta pejabat yang menempatkan diri sebagai penguasa daripada sebagai pelayan masyarakat berakibat perilaku birokrasi cenderung mengabaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Berkembangnya budaya paternalistik dan patrimonial memperburuk sistem penyelenggaraan pelayanan publik. Permasalahan utama dalam pelayanan publik terletak pada tiga aspek yaitu pola penyelenggaraan, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Namun demikian bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terus mengalami pembaruan baik paradigma, landasan yuridis maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perkembangan dalam sistem pemerintahan. Pada Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa “setiap pegawai negeri sipil wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja”. Terpenuhinya pelaksanaan tugas hari kerja oleh pegawai negeri sipil merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat menentukan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, dimana pelayanan publik didukung oleh kesiapan pegawai negeri sipil pada unit layanan publik. Pemenuhan tugas hari kerja dan pelayanan publik saling berkaitan dan merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kedudukan Pegawai Negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Pegawai negeri sipil merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan publik yang ditangannyalah tugas negara, pemerintahan dan pembangunan didelegasikan. Sehingga berhasil atau tidaknya pelaksanaan pelayanan publik merupakan tanggung jawab pegawai negeri sipil.

English Abstract

Essence of government is services for society in order to create a condition that allows people to develop skills and creativities to achieve prosperity. Imbalance in public services indicates that the bureaucracy`s objective to get an authority is stronger than to give a service. It caused the ignorance of public aspirations and public importance. Growing of paternalistic and patrimonial` culture also makes the public service worse. The main problem in public service has three aspects that consist of administration, human resources, and institution. However, public service continued to be better in paradigms, juridical basis and system along with the increasing demands of society and the development of the government. In the Government Ordinance number 53 of 2010, article 3, paragraph 11 stated that “every civil servant is obliged to present and obedient in the provisions of working hours”. Fulfillment of duty days by civil servants is one of the supporting factors that determine the success of public service, while public service also supported by the readiness of civil servants in the public service units. Fulfillment of duty days and public services are related to each other. Both are important elements in good governance. Based on Law Number 43 of 1999, the position of public servants is giving services to society in professional, honest, fair and equal way, in order to increase the development of governance. Civil servant has important role in implementation of public services because they has responsibility in state duties, governance, and development.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/352.63/SAI/p/041300161
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management)
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 02 Jun 2014 10:05
Last Modified: 02 Jun 2014 10:05
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156901
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item