Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul)

Yuliani, Leny (2012) Perencanaan Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik (Studi di Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Reformasi birokrasi yang sedang gencar dijalankan di Indonesia berlangsung di berbagai bidang, salah satunya di bidang keterbukaan informasi. Good governance yang merupakan tujuan dari reformasi birokrasi tidak akan bisa terwujud tanpa adanya keterbukaan informasi atau transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hadirnya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi tumpuan harapan bagi terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena terwujudnya transparansi diawali dengan regulasi yang jelas serta manajemen data dan informasi yang efektif sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Wujud implementasi UU KIP oleh pemerintah daerah adalah pembentukan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi. Di Kabupaten Bantul Ketua PPID dijabat oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat. Tugas PPID dibantu oleh para PPID Pembantu yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bantul. Untuk melaksanakan tugas-tugas selaku PPID yang merupakan hal baru yang sebelumnya belum tercakup dalam tugas-tugas kehumasan, Bagian Humas Setda Kabupaten Bantul perlu merumuskan perencanaan pemberdayaan PPID sehingga keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul dapat diwujudkan. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan perencanaan pemberdayaan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Bantul, koordinasi stakeholder dalam perencanaan pemberdayaan PPID, dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam perencanaan Pemberdayaan PPID. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Sumber data berasal dari informan dan dokumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model Spradley. Hasil dari penelitian ini, perencanaan pemberdayaan PPID di Pemerintah Kabupaten Bantul belum dirumuskan secara optimal mengingat target perencanaan yang belum memiliki indikator yang jelas . Koordinasi antar stakeholder, yaitu antara Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Bantul selaku PPID dengan SKPD lain selaku PPID Pembantu belum berjalan efektif. Faktor pendukung adalah produk hukum, infrastruktur, anggaran, pengelolaan informasi melekat pada tupoksi masing-masing SKPD, antusiasme SKPD dalam melayani permohonan informasi, LSM, dan adanya lembaga Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Faktor penghambat adalah struktur organisasi, lemahnya koordinasi, kurangnya sosialisasi, lemahnya SDM pengelola informasi dan dokumentasi, belum ada rincian indikator target yang jelas dari kegiatan pemberdayaan PPID, dan lemahnya pelaksanaan KIP oleh pemerintah daerah setingkat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

English Abstract

Bureaucracy reformation which is being implemented in Indonesia covers many sectors. One of the sectors is information openness. Good governance which is the goal of bureaucracy reformation hardly can be realized without the existance of information openness or transperancy in governmental functioning. The existance of Law No. 14/2008 about Public Information Openness (UU KIP) becomes a hope of transperancy in governmental functioning in Indonesia because transperancy begins with legalized rule of law and an effective management of data and information as ruled in the law. The implementation of Law No. 14/2008 about Public Information Openness by local government is the formation of Documentation and Information Management Official (PPID) and the development of information and documentation system. In Bantul Regency, the Chief of PPID is the head of Public Relation Office. The jobs of PPID is assisted by PPID Pembantu which is PPID in each work unit (SKPD) in Bantul regency. To conduct the jobs as PPID, which are new and uncovered in previous public relations jobs, Public Relation Office of Bantul Regency needs to formulate the planning of PPID empowerment so that public information openness can be realized. This research aims to reveal, analyze, and describe the planning of the empowerment of Documentation and Information Management Officer in the Framework of Public Information Openness, coordination among stakeholders in the planning, and supporting and constraining factors in the plannning. Research method is descriptive qualitative. Data sources are informants and documents. Collecting data used interview, observation, and documentation. Data analysis used Spradley Model. The research shows that the planning of the Empowerment of Documentation and Information Management Officer in the Framework of Order Public Information Openness has not formulated well as the planning target has no clear indicator. The coordination among stakeholders, that is between Public Relation Office as PPID with other SKPDs as PPID Pembantu has not run effectively. Supporting factors are regulations, IT infrastructure, budget, the information and documentation management is adhered to main jobs of each SKPD, SKPD enthusiasm in serving information request, NGO, and the existence of Information Commission of Yogyakarta Special Province. Constraining factors are organization structure, weak coordination, lack of socialization, human resources, the absence of detail indikators of planning target, and the weak implementation of KIP by local governments in Yogyakarta Special Province.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/352.6/YUL/p/041300153
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.6 Personnel management (Human resource management)
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 16 Oct 2013 10:11
Last Modified: 16 Oct 2013 10:11
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156882
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item