Analisis Kendala dalam Meningkatkan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Mas – Kalimantan Tengah)

Sintika (2011) Analisis Kendala dalam Meningkatkan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Mas – Kalimantan Tengah). Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu komponen dalam pendapatan asli daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang didapat maka semakin besar pula tingkat kemandirian daerah dalam mengelola daerahnya sendiri sehingga otonomi daerah pun dapat benar-benar terlaksana. Retribusi ijin mendirikan bangunan juga tidak hanya dilihat sebagai sebuah sumber pendapatan daerah saja, namun bagi masyarakat sendiri juga berfungsi sebagai alat proteksi kesehatan geografis bagi daerahnya sendiri. Ada kelayakan, kenyamanan, keamanan serta kepastian hukum bagi masyarakat bila memiliki ijin mendirikan bangunan. Hal ini harus dipahami bagi masyarakat sehingga peran sosialisasi peraturan daerah tentang ijin mendirikan bangunan sangat diperlukan agar pandangan masyarakat terbentuk sehingga terciptalah kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam membangun Kabupaten Gunung Mas lebih baik ke depan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gunung Mas dengan tujuan mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi ijin mendirikan bangunan serta pandangan masyarakat sendiri tentang retribusi ijin mendirikan bangunan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor sosialisasi, faktor perundang-undangan daerah, faktor sumber daya manusia, faktor aparat, dan faktor masyarakat semua memberikan kontribusi terhadap naik atau turunnya pendapatan asli daerah dari retribusi ijin mendirikan bangunan. Tetapi yang lebih dominan berpengaruh besar adalah faktor keengganan pemerintah daerah untuk melihat potensi pendapatan asli daerah dari retribusi ijin mendirikan bangunan karena rendahnya kontribusi yang diberikan oleh retribusi ijin mendirikan bangunan itu sendiri. Dari hasil penelitian di Kabupaten Gunung Mas dapat ditarik kesimpulan kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan retribusi ijin mendirikan bangunan adalah bahwa sosialisasi kepada masyarakat belum pernah diberikan oleh pemerintah daerah setempat, peraturan perundang-undangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya, belum ada sub bidang khusus yang menangani masalah bangunan dan ijin mendirikan bangunan di dinas Kimpraswil dan tidak ada koordinsi anata dinas/instansi terkait. Sedangkan kendala yang dihadapi masyarakat dalam meningkatkan retribusi ijin mendirikan bangunan di kabupaten Gunung Mas, propinsi Kalimantan Tengah adalah tidak adanya penetapan yang pasti dari pemerintah tentang standar biaya retribusi ijin mendirikan bangunan, tidak ada kejelasan kapan ijin akan selesai, persyaratan yang diminta banyak dan ada persyaratan yang diminta tetapi tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat.

English Abstract

Building Permit Retribution is one of local income received translates to more independence in managing its area which means otonomy can be truly executed. Building Permit Retribution, is not only perceived as source of local income, but for the community it serves as geographical health protection for the locality. There is adequacy, convenience, security and certainly of law for the community if they have Building Permit. It needs to be understood by community thus socialization of local regulation regarding Building Permit is needed to mold community`s perception to ties good cooperation between local government and community in better developing Gunung Mas District in the future. Research was done in District Gunung Mas, with the purpose of knowing what issues were faced by the local government in order to increase local government income from Building Permit Retribution as well as community`s perception regarding Building Permit Retribution. From the research, it was concluded that factors of human, government staffs and community give contribution towards up and down of original local government income from Building Permit Retribution. What contributes the most is local government`s reluctance to account or the potential of original local government income from Building Permit Retribution due to its low contribution. Research in District Gunung Mas concluded that issues faced by government in increasing Building Permit Retribution is that socialization to community has never been executed, no sub department to handle issues on building permit in Dinas Kimpraswil and no coordination inter department/respective institutions. Where as issues faced by the community in increasing Building Permit Retribution in Gunung Mas District, Central Kalimantan Provence, is there is no fix regulation from the government regarding standard Building Permit Retribution as well as the timeframe, numerous conditions to be fulfilled some can not be fulfilled by the community.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/352.56/SIN/a/041100741
Subjects: 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.5 Property administration and related topics
Divisions: S2/S3 > Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Depositing User: Endro Setyobudi
Date Deposited: 15 Mar 2011 09:15
Last Modified: 15 Mar 2011 09:15
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156872
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item