Nugroho, Arif (2011) Implementasi Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Suatu Studi Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, di Kecamatan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi pelimpahan sebagai wewenang bupati kepada camat di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Dalam menyusun thesis ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Adapun fokus penelitian peneliti adalah implementasi pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kecamatan Glagah terdapat permasalahan terkait dengan implementasi pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat di Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi No 29 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, yaitu secara umum anggaran untuk kecamatan belum diterima dari kabupaten Banguwangi terhitung sejak triwulan pertama dan triwulan kedua tahun anggaran 2011. Selain itu Munculnya Seksi Monev Kesehatan dan Monev Pendidikan pada struktur kecamatan mempersulit/memeperpanjang birokrasi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Hambatan lain muncul ketika dalam pemberian layanan ternyata ditemukan kurangnya tenaga terampil di bidang komputer, yang berdampak pada lambannya pelayanan khususnya bagi pelayanan masyarakat. Dalam bidang ketentraman dan ketertiban, Kurang sesuainya antara jumlah personil yang aktif bekerja dengan beban kerja pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban, sehingga berdampak pada kurang efektif untuk berjalanya tupoksi pada seksi Ketentraman dan Ketertiban, dan seolah - olah kegiatan koordinasi pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban tidak berjalan sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti menyarankan Pembentukan Tim Teknis Pelimpahan Wewenang Bupati kepada Camat, Tim melakukan inventarisasi bagian-bagian kewenangan dari dinas/lembaga teknis daerah yang dapat dilimpahkan kepada Camat. Inventarisasi dapat dilakukan melalui pengisian daftar isian. Selain itu melakukan studi banding kepada daerah lain yang telah berhasil menyelenggarakan pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat secara efektif dan bagaimana proses untuk mencapai efektifitas tersebut. Fasilitasi rapat teknis antara dinas/lembaga teknis daerah dan para camat untuk mencocokkan bagian-bagian kewenangan yang dapat didelegasikan dan yang mampu dilaksanakan oleh camat, menyiapkan rancangan kebijakan mengenai pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada camat, dan menyusun ulang organisasi kecamatan sesuai dengan besar dan luasnya kewenangan yang dilimpahkan untuk masing-masing kecamatan (dibuat kategorisasi atau tipologi kecamatan). Mengisi organisasi kecamatan dengan orang-orang yang sesuai kebutuhan, menghitung perkiraan anggaran untuk masing-masing kecamatan sesuai dengan beban tugasnya, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan APBD, anggaran penyelenggaraan pemerintahan kecamatan disesuaikan dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan dan volume kerjanya dan besaran pelayanan masyarakat yang dikelola, menghitung perkiraan kebutuhan logistik untuk masing-masing kecamatan dan menyiapkan tolak ukur kinerja kecamatan berdasarkan perubahan pola organisasi dan Tupoksi Kecamatan juga perlu diperhatikan.
English Abstract
The purpose of this study was to describe and analyze the implementation of the devolution of some powers to the district in District regent Glagah Banyuwangi regent by virtue of Regulation No. 29 Year 2009 on details of tasks, functions and Administration of Districts in Banyuwangi and to find out what factors that support and hinder implementation of devolution as a regent to the district authority in the District Glagah Banyuwangi regent by virtue of Regulation No. 29 Year 2009 on details of tasks, functions and working arrangements of sub in Banyuwangi. In formulating these theses, the research method used is descriptive research with a qualitative approach. Researchers used data collecting technique through interview, observation and documents. The research focus is the implementation of the delegation of some researchers regents authority to the district in District Glagah Banyuwangi Banyuwangi regent Based on the results of research conducted by researchers at the District Glagah there are problems related to implementation of the devolution of some powers to the district in District regent Glagah Banyuwangi Banyuwangi regent by virtue of Regulation No. 29 Year 2009. Based on the results of research conducted by researchers at the District Glagah there are problems related to implementation of the devolution of some powers to the district in District regent Glagah Banyuwangi regent by virtue of Regulation No. 29 Year 2009 on details of tasks, functions and Administration of Districts, namely the general budget for the district Banguwangi not been received from the district since the first quarter and second quarter fiscal year 2011. In addition, emergence of Health and education Monitoring and Evaluation Section of Education in sub-structure make it difficult/ memeperpanjang public bureaucracy in obtaining public services. Another obstacle arises when in service delivery was found to lack of skilled workers in the field of computers, which have an impact on the slow service, especially for community service. In the field of peace and good order, Lack of due between the number of personnel who are actively working with the workload on Peace and Order Section, which impacted on the less effective to walk it details of tasks, functions and Administration of Districts on Peace and Order section, and feels like the coordination of maintenance activities Peace and Order does not run the same once. Based on the results of the study, the researchers suggest Delegation of Authority Establishment of the Technical Team Head to the sub-district, team conduct an inventory of the parts of the authority of agencies/regional technical institutions that can be delegated to sub-district head. Inventory can be done by filling up the list of entries. In addition, comparative studies to other regions that have successfully organized the delegation of authority from the regents to the district effectively and how these processes to achieve effectiveness. Facilitation of technical meetings between the agencies/regional technical agencies and the subdistrict head to match the parts that can be delegated authority and that can implemented by the district, prepare a draft policy regarding the delegation of partial authority of the Regent to the subdistrict, district organizations and reorder according to the magnitude and extent of authority delegated to each district (made categorization or typology district). Filling subdistrict organization with people who fit the needs, calculate the estimated budget for each district in accordance with the burden of duties, taking into consideration the financial ability of local budget, the budget sub-district governance adapted to the amount of authority delegated and the volume of work and the amount of community service which is managed, calculate estimates for the logistic needs of each district and subdistrict set performance measures based on changes in the pattern of organization need to be attended.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.283/NUG/i/041102404 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.2 Organization of administration |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 13 Oct 2011 13:43 |
| Last Modified: | 13 Oct 2011 13:43 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156762 |
Actions (login required)
 |
View Item |