Murdianto, TryRaharjo (2013) Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Desa Jembul Dan Desa Sumengko Tahun 2011 Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di desa Jembul dan Sumengko, Kabupaten Jatirejo, Kabupaten Mojokerto pada tahun 2011. Hal ini ditujukan untuk: 1) Menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk kegiatan biaya aparaturasi dan operasional pemerintah desa di Jembul dan Sumengko. , Kabupaten Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. 2) Menjelaskan dan menganalisis implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di desa Jembul dan Sumengko, Kabupaten Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. 3) Jelaskan dan analisis penghambat keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Jembul dan Sumengko, Kabupaten Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Hasil dan kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan alokasi dana desa didasarkan pada Peraturan Bupati No. 12 tahun 2011 dan lampirannya tentang alokasi dana desa. 2) Menentukan total alokasi dana desa di Kabupaten Mojokerto selalu berubah. Ini membuat pemerintah desa akan sulit untuk merencanakan atau membuat rencana penggunaan desa. Total alokasi dana desa telah berubah sampai tiga kali mengeluarkan penahanan Bupati Mojokerto tentang total alokasi dana desa yang diterima. 3) Penggunaan alokasi dana desa harus sesuai dengan pedoman teknis manajemen alokasi dana desa yang dimuat dalam Peraturan Bupati No. 12 tahun 2011. 4) Beberapa faktor penghambat yang berhasil dalam implementasi kebijakan alokasi Dana Desa Kabupaten Mojokerto di desa: (1) Limited pendidikan hamba pemerintah di desa Jembul dan Sumengko. Selain faktor usia di Pemerintah Desa Jembul dan Sumenko rata-rata lebih dari 45 tahun, sehingga pemerintah desa tidak kreatif dan inovatif dalam mengoperasikan kebijakan alokasi dana desa. (2) anggaran terbatas. dan (3) pengawasan dan pengendalian minimum. Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah desa harus memperbarui sumber daya manusia dari aparatur pemerintah desa untuk membuat keberhasilan semua kebijakan pemerintah daerah. 2) Desa Jembul dan Sumengko harus mendidik peralatan mereka dan untuk mensosialisasikan mereka terkait dengan pedoman teknis tentang implementasi alokasi dana desa. 3) Pengawas dan pengendalian dari tingkat distrik harus diberikan karena sumber daya manusia yang terbatas di desa-desa. dan 4) Pemerintah Kabupaten Mojokerto harus memiliki komitmen terkait dengan total alokasi dana desa dan penganggaran untuk sosialisasi atau pendidikan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan keberhasilan implementasi kebijakan alokasi dana desa.
English Abstract
This research is qualitative research conducted at Jembul and Sumengko Villages, Jatirejo District, Mojokerto Regency in 2011. It is aimed to: 1) describe and analyze implementation of Village Fund Allocation Policies for activities of Aparatures Expense and Village Government Operational at Jembul and Sumengko Villages, Jatirejo Districts, Mojokerto Regency; 2) describe and analyze implementation of Village Fund Allocation Policies for people empowerment at Jembul and Sumengko Villages, Jatirejo District, Mojokerto Regency; 3) describe and analyze inhibitor of successful of implementation of Village Fund Allocation Policies at at Jembul and Sumengko Villages, Jatirejo District, Mojokerto Regency. Result and conclusion of the research showed that: 1) implementation of Village Fund Allocation Policies is based on Bupati Regulation No. 12 of 2011 and its appendixes about the village fund allocation; 2) Determining for total village fund allocation at Mojokerto Regency is always changing. This makes the Village Government would be difficult to plan or to make Village Use Plan. The total of village fund allocation has been changing until three times issued Decission of Bupati Mojokerto abou total Village Fund Allocation accepted; 3) The using of Village Fund Allocation must be suitable with technical guidelines of Village Fund Allocation management loaded in Bupati Regulation No. 12 of 2011; 4) Some of successful inhibitor factors in implementaton of Mojokerto Regency village fund allocation policies at village: (1) The limited education of Government Servant at Jembul and Sumengko Villages. In addition to age factor at Village Government of Jembul and Sumenko is average more than 45 years old, so that the village government is not creative and inovative in operating the Village Fund Allocation Policies; (2) the limited budget; and (3) the minimum supervisory and controlling. This research suggests that: 1) The Village Government should renew human resource of the Village Government Apparatuses to make success of all local government policies; 2) Jembul and Sumengko Villages should educate their apparatuses and to socialize them related with technical guidelines about implementation of Village Fund Allocation; 3) Supervisory and controlling from districy level should be given because the limited human resource at villages; and 4) The Government of Mojokerto Regency must have commitment related with total of Village Fund Allocation and the budgeting for socialization or education to village government to get success of implementation of Village Fund Allocation Policies.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.17/MUR/i/041400426 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Budi Wahyono Wahyono |
| Date Deposited: | 09 May 2014 08:36 |
| Last Modified: | 09 May 2014 08:36 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156751 |
Actions (login required)
 |
View Item |