Jamil, Julfi (2012) Negara dan Konflik Sosial (Studi tentang Konflik Tapal Batas Wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Implementasi kebijakan politik desentralisasi dan otonomi membawa sejumlah implikasi di berbagai daerah, bahkan seringkali memunculkan konflik kepentingan baik antar pemerintah maupun antara rakyat dan negara yang hampir menyentuh segala aspek kehidupan masyarakat, meliputi konflik agraria, sumber daya alam, identitas-kelompok, batas wilayah seperti yang terjadi di Maluku Utara. Penelitian ini memahami beberapa tema kajian yang dirumuskan dalam tujuan penelitian ini. 1) Motivasi dan alasan Pemerintah Halmahera Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membentuk Kecamatan Kao Teluk dan Kecamatan Jailolo Timur di wilayah yang disengketakan. 2) Peran aktor kebijakan dalam mempertahankan kebijakan pembentukan dua kecamatan. 3) Peran dan akses kepentingan elit dalam konflik tapal batas wilayah Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat. 3) pihak-pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan dalam konflik tapal batas wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan mengungkapkan peristiwa riil dan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi ( hidden value) dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan Grounded theory yang dikembangkan Strauss dan Corbin dengan prosedur penyelesaian melalui tiga jenis pengkodean utama yaitu: (1) open coding, (2) axial coding dan (3) selective coding. Hasil analisis dapat ditemukan kesimpulan. Pertama, pembentukan Kecamatan Jailolo Timur dan Kecamatan Kao Teluk oleh Pemerintah Halmahera Barat dan Halmahera Utara merupakan sikap untuk menguasai sumber daya alam yang kelola pihak swasta di wilayah yang disengketakan. Kedua, Untuk mempetahankan wilayah tersebut maka elit Pemerintah Halmahera Utara membangun akses dengan pihak swasta melalui penyaluran dana Community Developmen t dan Corporate Social Responsibility untuk merebut warga enam desa, sedangkan elit Pemerintah Halmahera Barat memaksimalkan pelayanan publik untuk mempertahankan warga yang sejak lama menginginkan Kecamatan Jailolo Timur. Ketiga, Konflik perebutan wilayah sengaja diciptakan melalui kolaborasi kepentingan antara negara dan pihak swasta dengan menggunakan kuasa negara untuk kepentingan ekonomi dan politik. Keempat, Elit-elit negara serta pihak swasta mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi dan politik, sementara masyarakat di wilayah enam desa dirugikan dengan hilangnya nilai-nilai kebersamaan antara sesama. Dalam proses penyelesaian diharapkan pemerintah melibatkan pihak pihak kesultanan Ternate dan Kesultanan Jailolo dan atau mendorong judicial review terhadap PP 42/199 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 sehingga proses penyelesaiannya dilakukan secara hukum. Pemerintah Provinsi diharapkan mengambil langkah intervensi terhadap sistem penyaluran community development yang menjadi pemicu konflik ditingkat masyarakat, Pemerintah juga diharapkan menyelesaikan konflik perebutan wilayah dengan menggelar kegiatan dialog antar masyarakat serta membangunan perdamaian melalui penyelesaian tapal batas secara cepat, tegas, dan tepat dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan, geografis, ekonomi dan kenyamanan masyarakat warga setempat.
English Abstract
The implementation on political policy of decentralization and autonomy brings amount of implications in various regions, and even frequently creates conflict of need both among governments and between citizen and state that closely involves all aspects of society life, including to conflict of agrarian, natural power resources, group identity, and area boundary like what happens in North Maluku. This research comprehends some discussion themes formulated in this research significance. 1) Motivation and the reason of North Halmahera government and West Halmahera government build Kao Teluk and East Jailolo district in the problematic region. 2) The role of policy actor in maintaining policy of building two districts. 3) Role and access of elite`s need in the boundary conflict of North Halmahera and West Halmahera regency. 4) The sides benefitted and suffering loss in the boundary conflict. This research is a qualitative research that aims at describing the real events and the hidden values in research. The analysis technique implements Grounded theory approach developed by Strauss and Corbin by using solution procedure throughout three kinds of key coding, they are: 1) open coding, 2) axial coding, 3) selective coding. The result of this research can be concluded as follow. Firstly, the building of East Jailolo and Kao Teluk district by the government of West Halmahera and North Halmahera is a demeanor to master the natural power resources managed by private side in the conflict region. Secondly, to maintain the region, then the elite government of North Halmahera builds access with the private side throughout the fund distribution of Community Development and Corporate Social Responsibility to grab people of six villages, while Government elite of West Halmahera government maximizes the public service to maintain people who have demanded East Jailolo district for a long time. Thirdly, the conflict of region fight is intentionally created through need collaboration between state and private side by using state`s authority for the sake of economy and politic need. Fourthly, the state`s elites as well as the private side get the profit from the side of economy and politic, while people in the region of six villages are suffering loss by the disappearance of togetherness values among others. In the process of finishing is expected that government involves sides of Ternate Jailolo sultanate and or encourages judicial review to government regulation 42/1999 and the constitution of republic of Indonesian of Number 1, year of 2003 until the finishing process is done legally. The Province government is expected to take the intervention to distribution system of community development that becomes the conflict stimulator in the society level, the government is also expected to solve the conflict of region fight by holding the dialogue program among societies as well as building reconciliation throughout the boundary rapidly, strictly, and properly by considering the aspect of welfare, geographic, economy, and comfort of society involved.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/352.13/JAM/n/041201158 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 352 General considerations of public administration > 352.1 Jurisdictional levels of administration |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 31 Jul 2012 14:00 |
| Last Modified: | 31 Jul 2012 14:00 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156743 |
Actions (login required)
 |
View Item |