Hutajulu, JamesHasudungan (2015) Pelaksanaan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pada Tindak Pencurian Ringan. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Lembaga Kepolisian merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum (sistem peradilan pidana) khususnya hukum pidana. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya, polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, atau yang sering dikenal dengan diskresi kepolisian. Proses sistem peradilan pidana membutuhkan waktu yang agak lama dan panjang sehingga dibutuhkan sebuah terobosan hukum, yang salah satunya melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan restorative justice. Mediasi penal merupakan sebuah langkah terobosan hukum dalam rangka pembaharuan hukum pidana. Problematika yang sering muncul adalah nilai kepastian hukum yang terkadang berbenturan dengan nilai keadilan. Di satu sisi menegakkan hukum, namun disisi lain melukai rasa keadilan dalam masyarakat. Berkaitan dengan mediasi penal ini, belum ada payung hukum yang secara jelas mengaturnya dalam perkara pidana (vacuum of norm). Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertama, mengapa mediasi penal digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana pencurian ringan oleh Kepolisian Resort Malang Kota, dan kedua, bagaimana pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Resort Malang Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian di Kepolisian Resort Malang Kota. Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh melalui data tertulis dengan melakukan penelusuran kepustakaan, penelusuran informasi, dan mempelajari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah mediasi penal dan pencurian ringan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptis analitik. Dari hasil penelitian didapat bahwa digunakannya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pada tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Polres Malang Kota adalah pertama, untuk menciptakan rasa keadilan terhadap para pihak (saksi, korban, dan tersangka) sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang dilakukan oleh penyidik Polres Malang Kota; kedua, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri karena ada sebagian korban yang sebenarnya hanya ingin agar kerugiannya diganti daripada harus berperkara di pengadilan sehingga dengan mediasi penal masyarakat percaya bahwa Polri dapat menjadi mediator dalam penyelesaian perkara masyarakat; dan ketiga, meningkatkan penyelesaian perkara dan mengurangi beban kerja penyidik. Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan oleh Polres Malang Kota dalam menyelesaikan perkara pencurian ringan, yakni: pertama, mempertemukan para pihak (saksi, korban dan tersangka maupun keluarga korban/tersangka). Kedua, penyidik menyaksikan pengembalian barang yang dicuri oleh pelaku atau ganti kerugian lainnya. Ketiga, membantu membuat surat kesepakatan bersama para pihak (saksi, korban dan tersangka). Keempat, menerima surat pencabutan perkara (Laporan Polisi). Dan kelima, penyidik melakukan gelar perkara untuk penyelesaian kasus tersebut.
English Abstract
Police institution is the first gate of law enforcement or criminal justice system process especially in penal law. However, in carrying out its duties, police can act according to his judgement which is ruled by Article 18 paragraph (1) of Act 2 of 2002 on The Indonesian National Police, or sometimes it`s called police discretion. The process of criminal justice system, takes a rather long time and sometimes is complicated, so it needs a breakthrough of law, which is penal mediation. Penal mediation is one of the implementations of restorative justice. It`s also one of the breakthrough forms in order to criminal law reform. The problem which sometimes arises, is the certainty of law that often not in one line with the sense of justice in the society. The first one is to uphold the law enforcement, but by the other side, it sometimes injured sense of justice in society. According to this penal mediation, there is no legal umbrella of law which regulates the implementation in criminal cases (vacuum of norms). Legal issues which are raised in this research is firstly, why penal mediation is used as an alternative penal resolution in the case of minor criminal offenses of theft by Malang Kota Resort Police, and secondly, how are the implementations of penal mediation as an alternative penal resolution of mild theft are used by Malang Kota Resort Police. The method of research used is the type of empirical legal research which was researched in the location of Malang Kota Resort Police. Types and sources of datas consist of primary data and secondary data. Primary data collection techniques are done by interviews and direct observation in the research area, while secondary data collection techniques acquired through the data written to perform literature searches, information retrieval, and studying books or literature relating to the issues of the penal mediation and mild theft. On the other hand, data were analyzed by using descriptive analytic method. According to the research which was held, it found the reasons of the implementation of penal mediation in mild theft case by Malang Kota Resort Police, which are, first, it creates a sense of fairness to witnesses, victims, and also suspects, so that people are satisfied with the services performed by the investigator of Malang Kota Resort Police. The second, it also builds a trust from the society to the police, because there are some of the them just actually prefer to get the return of goods which were stolen than going to the trial, so that by the penal mediation, the society will trust the police in doing the resolution of the society`s problems. Third, it rises the crime clearance of criminal cases and also reduces the works of the police in processing them. Implementation of penal mediation conducted by Malang Kota Resort Police in resolving minor theft case, namely: Reconciling the parties (witnesses, victims and suspects), the investigator witnessing the return of goods that were stolen by the offender, Help in making a letter of agreement with the parties (witnesses, victims and suspects), Receiving a letter of revocation cases (police report), and doing a case discussion about it.
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.09/HUT/p/041502123 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Samsul Arifin |
| Date Deposited: | 15 Apr 2015 11:28 |
| Last Modified: | 15 Apr 2015 11:28 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156734 |
Actions (login required)
 |
View Item |