Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012

Budiastanti, DhaniarEka (2015) Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan Basyarnas. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah khususnya untuk pelaksanaan putusan Basyarnas, sedangkan pasca putusan Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana 4 yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang sudah terkumpul akan diolah dengan menggunakan metode interpretasi secara gramatikal. Hasil penelitian ini menunjukkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan Pengadilan Negeri sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) karena Undang-undang tersebut hanya mengatur secara umum mengenai Arbitrase. Pihak yang berwenang untuk melaksanan putusan Basyarnas adalah Pengadilan Agama. Dan implikasi hukum yang ditimbulkan dari tumpang tindih kewenangan pelaksanaan putusan Basyarnas adalah a). Dapat menyebabkan kekeliruan untuk mengajukan gugatan kepada lingkungan peradilan atau pengadilan yang tidak berwenang; b). Menjadi kendala dan penghambat terlaksananya perluasan Pengadilan Agama dalam bidang sengketa ekonomi syariah; c). Tereduksinya kewenangan absolute peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, yang bermuara pada kerancuan hukum.

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/347.09/BUD/k/2015/041603594
Subjects: 300 Social sciences > 347 Procedure and courts
Divisions: S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum
Depositing User: Nur Cholis
Date Deposited: 22 Jul 2016 09:04
Last Modified: 22 Jul 2016 09:04
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156733
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item