Yani, PutuIdaMaha (2012) Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dari Jual Beli Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan di Wilayah Denpasar Timur. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan ini harus terlebih dahulu dibayar oleh pihak penjual sebelum dibuatkannya akta oleh PPAT. Peran PPAT dalam perjanjian jual beli tanah dan atau bangunan adalah sebagai pembuat akta. Tetapi apakah PPAT berperan dalam pelaksanaan pemungutan pajaknya. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah peranan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pemungutan Pajak Penghasilan dari jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan? (2) Apa saja kendala atau hambatan yang timbul dalam pemungutan Pajak Penghasilan dari jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan? (3) Bagaimanakah cara mengatasi kendala atau hambatan yang muncul tersebut? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris yakni melihat kenyataan yang terjadi mengenai fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan atas peroleh dari jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan. Populasi dan sampel dalam penulisan ini adalah PPAT yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan di wilayah Denpasar Timur. Peranan PPAT dalam pelaksanaan pemungutan tidak dominan atau dapat juga dikatakan pasif, dan PPAT bukan wajib pungut. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dari jual beli hak atas tanah dan/atau bangunan banyak kendala/hambatan yang dihadapi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 belum dirasa adil karena pemerintah dalam menetapkan NJOP belum sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga membuat tarif pajak penghasilan menjadi tinggi (kaidah hukum), terbatasnya kemampuan aparat atau tenaga terampil dan professional dalam memberikan sosialisasi tentang peraturan perpajakan (penegak hukum), ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadikan kendala dalam pemungutan pajak (warga masyarakat), serta kurangnya sosialisasi melalui media baik media cetak dan media elektronik membuat masyarakat kurang memahami dan menyadari pentingnya pajak (sarana/fasilitas). Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pemungutan pajak yaitu undang-undang harus mengatur sesuatu secara tegas dan ketentuan yang dibuat pemerintah harus adil bagi masyarakat (kaidah hukum), meningkatkan kemampuan aparat secara profesional (penegak hukum), meningkatkan citra good governance yang dapat menimbulkan adanya saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban (warga masyarakat), sosialisasi dapat dilakukan dengan talkshow diradio atau televise, iklan pajak, membuat opini, ulasan dan rubrik, tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Memberikan info-info gratis baik dengan pamplet, brosur ataupun bulletin pun mempunyai pengaruh dan dampak positif terhadap penyebaran pengetahuan tentang perpajakan dalam rangka peningkatan kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak (sarana/fasilitas).
English Abstract
Income tax is a tax imposed on the subject of taxes on income received or accrued during the tax year. This income tax must first be paid by the seller before the deed made by PPAT. PPAT role in the purchase agreement of land and or building is as a maker of the deed. But if PPAT role in the implementation of tax collection. Issues to be discussed in this study were (1) What is the role undertaken by the Land Deed Officer (PPAT) in income tax collection from the sale and purchase of land and/or buildings? (2) What are the obstacles or barriers that arise in collecting income tax from the sale and purchase of land and/or buildings? (3) How to overcome obstacles or barriers that arise are? This was a descriptive analysis of empirical juridical approach that is the fact that happened on the phenomena associated with the implementation of income tax on the gain from the Sale and Purchase Rights to land and/ or buildings. Population and sample PPAT in this paper is related to the implementation of income tax collections in the East Denpasar area. PPAT role in the implementation of the collection is also said to be dominant or passive, and PPAT are not obliged to pick. In the implementation of income tax from the Sale and Purchase Rights to land and/or building a lot of obstacles/barriers faced by the Government Regulation No. 71 of 2008 was not considered fair for the government in setting NJOP not correspond to reality in the field so membiat income tax rate is high (rule of law ), the limited ability of the apparatus or skilled labor and professionals in the socialization of the tax laws (law enforcement), public mistrust of government to make obstacles in the collection of tax (residents), and lack of socialization through the media both print and electronic media to make people understand the less and recognize the importance of tax (facilities/amenities). Various attempts were made to overcome the obstacles in the tax laws should set something explicitly and provisions made by the government to be fair to society (rule of law), increase the ability of professional personnel (law enforcement), Improving the image of good governance that can lead to a mutual trust between the government and the community of taxpayers, so that the activities of tax payments will be a need and readiness, rather than a liability (community), socialization can be done with diradio or television talk shows, advertising tax, make opinions, reviews and rubrics, in debriefing newspaper, tabloid or magazine. Gives good info info free with pamphlets, brochures or newsletters also have a positive influence and impact on the spread of knowledge of taxation in order to increase awareness and voluntary taxpayer (facility/facilities).
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/YAN/k/041201724 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 05 Sep 2012 11:17 |
| Last Modified: | 05 Sep 2012 11:17 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156724 |
Actions (login required)
 |
View Item |