Kedudukan Notaris Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia

Sugiaya, PratamaGempurArto (2014) Kedudukan Notaris Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia. Magister thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) dapat menimbulkan polemik, terutama menyangkut soal posisi atau kedudukannya. Apakah Notaris tersebut merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat administrasi negara atau bukan. Hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan, Notaris merupakan pejabat umum yang bersifat independen, bukan merupakan pegawai negeri sipil ataupun pejabat administrasi negara.

English Abstract

Notary is the public official who has the authority to make authentic deeds of acts, agreements and provide grosse, copy and quotation, all as long as the making of the deed by the general rule is not assigned or excluded to another officer or person. Notary as a public official who has duties and obligations to provide services as defined by Act No. 2 of 2014 About Notary (hereinafter called UUJN) can make a polemical, especially about the position of Notary. Whether Notary is a civil servants / a state administrative official or not. Based on author of the study and analysis, Notay is an public official which is independent, not a civil servants or a state administrative official. determination required by general rule or by any party in interest that is desired to be expressed in an authentic deed, ensure certainty of the date, secure the deed and

Item Type: Thesis (Magister)
Identification Number: TES/347.016/SUG/k/2015/041502480
Subjects: 300 Social sciences > 347 Procedure and courts
Divisions: S2/S3 > Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Depositing User: Endang Susworini
Date Deposited: 19 May 2015 15:18
Last Modified: 19 May 2015 15:18
URI: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156708
Full text not available from this repository.

Actions (login required)

View Item View Item