Rusdy, Muhammad (2011) Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan E-Contract Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Pembuatan kontrak perdagangan melalui media elektronik; yang dikenal dengan istilah e-contract dibuat dan ditandatangani dalam bentuk elektronik, dengan kata lain kertas tidak ada atau salinan keras lainnya yang digunakan. Keuntungan yang diperoleh melalui internet ini tidak menjamin aktivitas bisnis yang dilakukan di dunia maya, termasuk dalam pembuatan e-contract tersebut aman dan tidak menimbulkan permasalahan dalam bidang hukum yang krusial terkait dengan e-contract , yaitu mengenai tanggungjawab Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik berdasar Pasal 1 UUJN dan kewenangan lainnya yang diberikan kepada Notaris berdasar Pasal 15 UUJN, serta terpenuhi atau tidaknya syarat sah perjanjian berdasar Pasal 1320 KUHPerdata dalam pembuatan e-contract . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan pokok permasalahan berdasarkan metode deskriptif analitis dan metode deduktif terhadap KUHPerdata, UUDP, UUJN, UUPT, UUITE, dan UU Kearsipan serta mengacu pada model law yang bersifat internasional , yaitu UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. Pasal 1 ayat (7) UUJN terutama dalam hal legalisasi menimbulkan pertentangan dengan UUITE dimana ada pihak ketiga yang berwenang untuk melakukan legalisasi e-contract , yang tentunya mengusik wewenang dari seorang Notaris yang dalam hal ini bertentangan dengan disahkannya UUITE terhadap UUJN. Legalisasi sendiri di dalam UUITE belum diatur secara tegas dan jelas sehingga terjadi kekosongan hukum. Peneliti menemukan kesepakatan berdasarkan Teori Konfirmasi tidak serta merta menjadikan e-contract memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya dalam hal kecakapan, karena para pihak tidak bertemu secara langsung ( face to face ). Pasal 5 UUITE menyatakan bahwa dokumen e-contract merupakan alat bukti yang sah namun kedudukannya dalam hukum pembuktian sangat lemah, walaupun UUDP dan UU Kearsipan memungkinkan diadakan penyimpanan data dalam bentuk elektronik, namun instrumen pendukungnya sangat lemah, dalam Pasal 162 sampai dengan Pasal 177 HIR, serta Pasal 163 sampai dengan Pasal 185 dan Pasal 282 sampai dengan Pasal 314 RBg e-contract hanya memenuhi kualifikasi pada alat bukti persangkaan diperkuat dalam Pasal 1915 ayat (1) KUHPerdata. Kewenangan Notaris dalam hal; legalisasi e-contract tidak ditemukan dalam pengaturan UUITE maupun UUJN, jadi Kewenangan Notaris berbeda dengan kewenangan PSE yang dimaksud dalam UUITE, sehingga Notaris hanya berwenang melakukan waarmerking (pendaftaran) atas hardcopy dari suatu e-contract . Teori fautes personalles , yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi, maka apabila Notaris melakukan suatu perbuatan hukum di luar kewenangannya maka Notaris tersebut dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum ( onrechmatige daad ).
English Abstract
Making trade contracts through media of electronic; known by e-contract, is made and signed in the electronic form. In other words, no paper or other copies are used. The profit has obtained through the Internet is no guarantee of business activities conducted in cyberspace, including the making of e-contract is safe and not cause problems in the crucial areas of law related to e-contract, which is a notary`s responsibility as public officer authorized to make authentic documents based on article 1 Code Number 30 Year 2004 About Notary Authority (UUJN) and other authority have given to the notary under article 15 UUJN, whether or not as well legal as requirements agreement based on article 1320 KUHPerdata in the making of e-contract. This study used a normative juridical approach, which is to review and analyze primary and secondary legal materials related to the subject focused on a descriptive analytic method and deductive method toward KUHPerdata, Code Number 8 Year 1997 About Company Documents (UUDP), UUJN, Code Number 40 Year 2007 About Company (UUPT), Code Number 11Year 2008 About Information And Transactions Of Elektronic (UUITE ), and the Archives of UU that refer to the model law ‘international character`, namely UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996. Article 1 subsection (7) UUJN especially in terms of legalization lead to conflict with UUITE where there is third parties who is authorized to make the legalization of e-contract, is of course disturbing the authority of a notary; in this case, contradiction with the legalization of UUITE toward UUJN. Legalization itself in UUITE has not explicitly and clearly been arranged. So, there is a vacuum in law. The researcher found that the deal based on the theory of confirmation, which does not necessarily make the e-contract; fulfills agreements legal conditions in accordance with article 1320 KUHPerdata particularly in terms of able because the paries did not meet directly (face to face). Article 5 UUITE stated that the document e-contract is valid evidence but its position in the law for evidence is very weak. Although UUDP and UU Kearsipan allow organized storage of data in electronic form, the supports instruments are very weak. In article 177 HIR, article 162, and article 163 to article 185, added article 282 to 314 RBG, e-contract only qualifies on suspicion of evidence reinforced article 1915 subsection (1) KUHPerdata. The authority of the notary in the event; legalization of e-contract is not found in the UUJN and UUITE settings. So, Notary Authority is opposite side with Certificate Authority has meant in UUITE. The notary has only authorized to waarmerking (registration) for a hard copy of an e-contract. Personalles Fautes Theory, which emphasized that the loss to third parties is charged of competent authority due to their actions have caused harm. In this theory, the burden of responsibility is directed on the human as person; if the notary perform act outside its authority (illegal), the notary can be sued under article 1365 KUHPerdata about the against action to the law (onrechmatige daad).
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/RUS/t/041102364 |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 02 Aug 2011 10:43 |
| Last Modified: | 29 Mar 2022 06:42 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156696 |
Preview |
Text
Muhammad Rusdy.pdf Download (3MB) | Preview |
Actions (login required)
 |
View Item |