Ramadhani, AnnaHijratulAmaliyah (2013) Perlindungan Hukum bagi Notaries Apabila Terjadi Pembukaan Rahasia Dokumen Jika Timbul Permasalahan Hukum (Studi Di Polres Kota Malang). Magister thesis, Universitas Brawijaya.
Abstract
Akta otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuat ternyata dibelakang hari mengandung sengketa maka hal ini perlu dipertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen yang sebenarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar ataukah adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Oleh karena itu seorang notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sepengetahuan notaris para pihak/penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang kedalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu. Oleh karena itu seorang notaris tidak mungkin menerbitkan suatu akta yang mengandung cacat hukum dengan cara sengaja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa diluar sepengetahuan notaris para pihak/penghadap yang meminta untuk dibuatkan akta memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar dan menyerahkan suratsurat/dokumen-dokumen yang tidak benar sehingga setelah semuanya dituang kedalam akta lahirlah sebuah akta yang mengandung keterangan palsu. Keterangan palsu yang tercantum dalam akta Notaris tersebut membutuhkan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang Polisi Republik Indonesia (POLRI).
English Abstract
Authentic certificate is the strongest evidence and also the most important device to declare the legal relationship within community. It is reasonable to say that this authentic certificate determines right and duty of the signers, legal certainty, and resolution for legal dispute. Notary Public, indeed, acts as the general officer with the accountability for the certificate they have made. If the certificate is containing legal dispute, the question arises which is whether the certificate is made by the mistake of Notary Public, or by the mistake of the signers who are possibly not giving the actual document or who are not telling the truth, or by the unilateral agreement of Notary Public and one attended party. Notary Public never insists or intentionally acts to publish a certificate with legal defect, but there is possibility that beyond the acknowledgement of Notary Public, the signers/the applicants of the certificate do not give appropriate information and/or submit inappropriate documents, and require Notary Public to make the misled certificate. These are strong reasons of why fake information becomes existed within the published certificate. Fake information within the certificate, therefore, shall need investigation and inquiry from the Police of Republic of Indonesia (POLRI).
| Item Type: | Thesis (Magister) |
|---|---|
| Identification Number: | TES/347.016/RAM/p/041500142. |
| Subjects: | 300 Social sciences > 347 Procedure and courts |
| Divisions: | S2/S3 > Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum |
| Depositing User: | Endro Setyobudi |
| Date Deposited: | 23 Jan 2015 10:10 |
| Last Modified: | 23 Jan 2015 10:10 |
| URI: | http://repository.ub.ac.id/id/eprint/156692 |
Actions (login required)
 |
View Item |